Nasional

Kemen PPPA Himbau Masyarakat Waspada Modus Baru TPPO

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 13 October 2018 22:43   276 kali
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R Danes (tengah). (foto : ist
PALANGKA RAYA (BK) : Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibiarkan. Saat ini telah terjadi pergeseran modus operandi dan pola jaringan pelaku TPPO. Masyarakat pun dihimbau waspada dengan modus-modus baru kejahatan ini.
 
 
Hal ini dikatakan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R Danes, saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) Tahun 2018 di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (12/10/2018).
 
 
“Saat ini telah terjadi pergeseran modus operandi dan pola jaringan pelaku TPPO. Pelaku menjadi lebih mudah melakukan TPPO dengan adanya kemajuan teknologi,” ujar Vennetia.
 
 
Dikatakannya, modus TPPO tidak hanya terkait pekerja migran keluar negeri. Tetapi juga berkembang modus-modus baru, seperti pengantin pesanan dan ‘jual teman’ di kalangan remaja, siswa, mahasiswa, dan lain-lain.
 
 
Pola jaringan pelaku TPPO juga ikut berkembang, dimana korban banyak yang beralih menjadi pelaku TPPO. Mirisnya lagi, orang tua atau keluarga yang seharusnya sebagai pelindung, juga ikut berubah menjadi pelaku TPPO.
 
 
“Negara ASEAN yang semula menjadi daerah tujuan, saat ini juga berkembang menjadi daerah transit karena kemudahan memasuki negara tersebut, yang seharusnya terlarang (moratorium),” tandas Vennetia.
 
 
Vennetia menambahkan, korban TPPO sebagian besar adalah perempuan dan anak. Tidak sedikit dari mereka mengalami trauma berat (fisik dan mental) serta terjerat hutang sehingga menjadikan mereka dalam kondisi yang semakin rentan.
 
 
“Oleh karenanya, saat ini yang menjadi tantangan adalah bagaimana agar GT PP-TPPO dapat berfungsi secara maksimal di masyarakat,” terangnya.
 
 
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R Danes (foto : ist)
 
 
Menurutnya, diperlukan komitmen dan inovasi dalam pemberantasan TPPO, seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan anggaran yang memadai, rencana aksi dengan indikator kinerja yang terukur yang didukung sistem data pelaporan yang holistik dan sistematis, serta pengawasan yang melekat.
 
 
“Oleh karena itu, struktur GT PP-TPPO sebaiknya diisi oleh lembaga operasional yang mampu bergerak secara dinamis, namun tentunya dengan arahan Kepala Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengambil kebijakan,” jelasnya.
 
 
“Masyarakat, terutama kaum orang tua juga seharusnya meningkatkan pemahaman dan pengamanan anak-anaknya terhadap indikasi awal terjadinya TPPO karena modus dan polanya yang terus berkembang,” tutup Vennetia.
 
 
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, usaha penanganan TPPO memerlukan strategi yang terstruktur, terukur, dan saling bersinergi antar sektoral. Kemudian lanjutnya, ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi, dan kerjasama lintas sektor.
 
 
“Peran masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO, juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindak kejahatan secara umum,” kata Taher.
 
 
Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher. (foto : ist)
 
 
Rakornas GT PP-TPPO Tahun 2018 yang berlangsung sejak 10 Oktober, menghasilkan sejumlah rekomendasi, diantaranya:
 
 
Pencegahan TPPO :
 
Memperluas Desbumi dan Desmigratif ke wilayah-wilayah prioritas
Mengaktifkan Community Watch PP-TPPO dan mengintegrasikan dengan kegiatan sejenis yang ada di desa.
Penyusunan road map pencegahan TPPO.
Pemanfaatan ICT untuk pencegahan dan koordinasi PTPPO melalui kanal/portal.
Peningkatan kapasitas bagi pelaku media dan jurnalis dengan pendekatan perlindungan korban.
Inventarisasi dan kompilasi praktik-praktik baik.
Percepatan implementasi UU 18 Tahun 2017.
Membangun data base terintegrasi dan mekanisme evaluasi.
Penyusunan kebijakan tentang TPPO.
Meningkatkan sosialisasi TPPO melalui berbagai media dan berbasis masyarakat, kepada masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Penguatan komitmen antar Sub GT TPPO terkait pencegahan melalui rapat koordinasi antar Sub GT TPPO.
Memperkuat kapasitas anggota Sub GT tentang pencegahan TPPO
Membentuk GT dan Sub GT, serta menyusun RAD bagi daerah yang belum.
Menjadikan TPPO sebagai isu prioritas mulai dari tingkat pemerintah terendah/desa.
Memperbaiki pendataan terkait PMI mulai dari tingkat desa.
Membentuk pendamping PMI di wilayah kab/kota.
 
 
Penegakan Hukum dan Pengembangan Norma :
 
Pembuatan database antar Kementerian/Lembaga penegak hukum yang terintegrasi
Revisi peraturan terkait TPPO, khususnya terkait kepastian pembayaran restitusi
Pemberdayaan Gugus Tugas dalam penegakan hukum TPPO, termasuk koordinasi lintas sektoral dalam PP-TPPO di seluruh lini dengan melibatkan Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Aparat Penegak Hukum
Pembentukan unit khusus penanganan TPPO di kepolisian tingkat wilayah
 
 
Rehabilitasi Kesehatan :
 
Memperjelas proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA
Memperjelas kewenangan antara Kemsos dengan Kemkes 
Memperkuat jejaring dengan Lembaga Non-Pemerintah maupun swasta 
Menjadikan TPPO sebagai program prioritas dalam RPJMN
Penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kualitas SDM
Membuat Perda/Pergup/Perbup/Perwakot
 
 
Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi :
 
Asistensi dan monitoring Sub-GT Rehabsos tingkat pusat ke Sub-GT Provinsi dan Kab/Kota 
Asistensi dan monitoring pengelolaan shelter secara berkala
Memfasilitasi pengembangan rumah perlindungan di daerah rawan TPPO
Membangun sinergi antar dinas terkait dalam penanganan korban TPPO pasca rehabilitasi dan pemulangan 
Mengembangkan petunjuk teknis dalam penganggaran pemberdayaan korban TPPO
Mengintegrasikan database penanganan korban yang komprehensif antar instansi terkait
Membangun jejaring dengan lembaga atau asosiasi psikolog.
 
 
Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) Tahun 2018 di Palangka Raya (foto : ist)
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
27 Oct 2018 / dibaca 183 kali
JAKARTA (BK) : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat untuk waspada terhadap adanya peningkatan hujan di...
Nasional
24 Oct 2018 / dibaca 200 kali
JAKARTA (BK) : Presiden Joko Widodo akan bergabung dengan 28 ribu pemuda untuk membacakan ikrar Sumpah Pemuda pada peringatan Hari Sumpah...
Nasional
17 Oct 2018 / dibaca 186 kali
JAKARTA (BK): PT Kar Powership Indonesia (KPI) menyediakan bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan...
Nasional
17 Oct 2018 / dibaca 154 kali
JAKARTA (BK) : Meski tengah berjuang untuk tetap hidup dari sakit kanker paru-paru yang dideritanya, Sutopo Purwo Nugroho masih terus saja...
Nasional
15 Oct 2018 / dibaca 369 kali
JAKARTA (BK): Mobil Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya memadati halaman Kantor DPR RI Jakarta, Senin (15/10/2018) sore ini.  ...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.