Nasional

Kementerian PPPA Bangun Sinergitas Perkuat Industri Rumahan

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 04 May 2018 21:45   163 kali
YOGYAKARTA (BK) : Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Industri Rumahan, ternyata belum mengakomodir kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, akan dilakukan revisi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.
 
 
Demikian dikatakan Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi Kemen PPPA, Eko Novi Ariyanti, pada saat Kemen PPPA menginiasi kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Industri Rumahan Tahun 2018 di Yogjakarta, Jumat (4/5/2018). Sejumlah narasumber dari beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) memberikan paparan pada kelompok diskusi per provinsi untuk penyusunan rekomendasi perubahan replikasi model pengembangan IR dengan metode dialog warga.
 
 
“Dilakukan review melalui 5 jenis layanan, yakni memberikan informasi terhadap sumber daya usaha ekonomi produktif, pendidikan dan pelatihan, pemberian sarana prasarana/pelatihan, pendampingan, dan pemasaran,” ujar Eko Novi.
 
 
Katanya, Pelaksanaan  piloting IR telah dilakukan di 16 Provinsi, 21 Kabupaten/Kota, 27 Kecamatan, 46 Desa/Kelurahan, dan menyasar 3764 pelaku usaha sejak 2016 – 2018. Semua dilakukan dengan harapan pengembangan IR dapat direplikasi dan berkelanjutan di daerah, serta kesenjangan ekonomi pelaku ekonomi perempuan berkurang 50% melalui pelaksanaan pengembangan IR.
 
 
Terkait pemanfaatan dana desa bagi pengembangan IR, Kasubdit Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bito Wikantosa mengatakan saat ini desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk mengelola dana desa. Dana desa harusnya berputar di desa tersebut. 
 
 
Lanjutnya, pemanfaatan dana desa sepanjang tahun 2015, 2016 dan 2017 masih banyak digunakan atau dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur, seperti pelaksanaan pembangunan desa dan sarana/prasarana desa, dan bukan pada sektor pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
 
 
“Pendanaan program IR bisa menggunakan dana desa jika sudah masuk dalam kebijakan prioritas penggunaan/produk unggulan dana desa tersebut, misalnya IR yang dikelola kelompok perempuan dan pemasarannya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)/Bumdesa Bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan program pengembangan IR Terpadu,” tutur Bito.
 
 
Kasubdit Usaha Nelayan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Novia Tri Rahmawati memaparkan pengalaman integrasi pemberdayaan ekonomi perempuan di wiayah pesisir bersama dengan Kemen PPPA. Dimana skala usaha nelayan belum efisien dan produktif, karena usaha nelayan sangat dipengaruhi faktor alam, seperti musim sehingga hasil produksi tidak konsisten.
 
 
“Sifat nelayan yang cenderung konsumtif juga menjadi latar belakang kami menginisiasi kesepakatan bersama dengan Kemen PPPA tentang peningkatan efektivitas pengarusutamaan gender di bidang kelautan dan perikanan,” terang Novia Rahmawati.
 
 
Lanjutnya, model pengembangan IR sudah dilakukan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau sejak 2017 lalu. Dimana, 3 hal kebijakan untuk mendukung program IR, yakni, mengembangkan usaha dan pemberdayaan nelayan, meningkatkan pengelolaan, skala, dan kemandirian usaha serta meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penganekaragaman usaha. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan, diantaranya diversifikasi pengembangan usaha, mata pencaharian alternatif, dan fasilitasi akses pendanaan nelayan.
 
 
“Pada 2018, kami dan Kemen PPPA akan menyasar program IR di 6 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bangka Tengah, Rembang, Kendal, Lampung Timur, Natuna, dan Kota Ternate untuk kurang lebih 600 perempuan nelayan,” ungkap Novia.
 
 
Sementara Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Halomoan Tamba memaparkan peran Kementerian KUKM dalam penguatan ekonomi perempuan. Dijelaskan, semua program Kementerian KUKM sudah berbasis gender mainstreaming.
 
 
Khusus program IR, katanya, sudah dilakukan intervensi dalam sektor pembiayaan, sumber daya manusia, restrukturisasi usaha, produksi hingga pemasaran. Sejumlah program juga telah dilaksanakan, diantaranya perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi dan standarisasi produk KUKM (HaKI), Kredit Ultra Mikro (KUMi), fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
 
 
“Bantuan hukum koperasi bagi usaha mikro kecil juga kami fasilitasi, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan kewirausahaan, dan fasilitasi penyediaan dana bergulir bagi UMKM,” imbuh Halomoan.
 
 
Menjadi narasumber terakhir,  Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wagiran menjelaskan integrasi pelaksanaan ekonomi perempuan di Kementerian/Lembaga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Katanya, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) dalam Pemberdayaan Perempuan masih menemui kendala, diantaranya kementerian dan lembaga masih dirasakan berjalan secara parsial.
 
 
“Untuk itu perlu merangkul Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk pemberdayaan perempuan,” tandasnya.
 
 
Beberapa hal yang harus dilakukan, lanjutnya, menentukan skala prioritas program dan kegiatan, mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan, jenis usaha, dan kemampuan masyarakat serta menumbuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan kementerian dan lembaga lain.
 
 
“Juga menyelaraskan program dan kegiatan ekonomi perempuan sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi agar program IR ini bisa berjalan secara terpadu dan dilaksanakan oleh seluruh K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” tutup Wagiran.
 
 
(acha/bk-8)
 
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
10 Jul 2018 / dibaca 288 kali
BANDUNG (BK) : Meminimalisir dampak negatif konten digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengadakan...
Nasional
07 Jul 2018 / dibaca 331 kali
MANADO (BK) : 2 Menteri perempuan, Puan Maharani dan Yohana Yembise, mempunyai pesan yang sama pada Peringatan Hari Keluarga Nasional...
Nasional
06 Jul 2018 / dibaca 375 kali
MANADO (BK) : Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah yang tidak mendapatkan penanganan dengan baik. Masyarakat juga...
Nasional
04 Jul 2018 / dibaca 299 kali
KUPANG (BK) : 2.000 anak di Nusa Tenggara Timur (NTT), mengikuti Jambore V PAR GMIT Tahun 2018 di Jemaat Alfa Omega Labat, Klasis Kota Kupang,...
Nasional
23 Jun 2018 / dibaca 371 kali
MANADO (BK) : Dalam rangka menyambut Peringatan ke-73 Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2018, Mabes TNI menggelar "Lomba Karya...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.