Nasional

Kementerian PPPA Tangkap Peluang Era 4.0, Manfaatkan Teknologi untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 24 April 2019 21:50   161 kali
Menteri Yohana pada Rakornas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019 di Tangerang, Banten. (istimewa)
BANTEN (BK) : Era revolusi industri 4.0, ternyata telah memberikan peluang besar sekaligus tantangan tersendiri dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Disisi lain, meski merangsang inovasi dan menyediakan ide serta sumber daya yang bervariasi, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga memunculkan berbagai ancaman kejahatan terhadap perempuan dan anak seperti bahaya pornografi dan cyber crime.
 
 
Hal itu dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 di Tangerang, Banten, Rabu (24/4/2019).
 
 
“Melihat peluang dan tantangan ini, perempuan dan anak harus mengikuti perubahan global yang terjadi. Pemanfaatan TIK membutuhkan perubahan mindset, visi, misi, tata nilai, strategi, dan budaya kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan PPPA,” ujar Menteri Yohana.
 
 
Pada Rakornas yang bertema “Mempercepat Terwujudnya Kesejahteraan Perempuan dan Anak Indonesia Melalui Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.0”, Menteri Yohana berharap hal tersebut bisa berimplikasi pada perubahan arah kebijakan, strategi, dan implementasi pembangunan PPPA di tingkat nasional dan daerah.
 
 
Mama Yo, panggilan Menteri Yohana, kemudian meyakini upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemangku kepentingan PPPA. Tetapi harus berkolaborasi, berjejaring, terintegrasi, saling menguatkan dan memberikan apresiasi dengan pemangku kepentingan lainnya, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dunia usaha dan media massa.
 
 
“Kita bisa bekerja sama dan berkomitmen memikirkan inovasi dan strategi dengan memanfaatkan teknologi informasi agar semua terkoneksi dengan ilmu pengetahuan terkait PPPA,” terangnya.
 
 
Mama Yo juga meminta untuk tidak lagi berorientasi pada “output-based activities”, melainkan melalui “outcomes dan impact-based activity” dengan pendekatan menyeluruh.
 
 
“Saya berharap dalam Rakornas PPPA Tahun 2019 ini, kita dapat menyelaraskan kebijakan dan program PPPA, membangun jejaring, berbagi inovasi, pengalaman, dan praktik terbaik terkait pembangunan PPPA yang selama ini telah dilakukan, baik di tingkat global, pusat dan daerah,” tambah Menteri.
 
 
Senada dengan menteri, Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ali Taher mengungkapkan upaya pembangunan PPPA di Indonesia masih menemui kendala karena belum didukung oleh kelembagaan dan anggaran yang memadai. DPR pun kemudian memiliki pekerjaan rumah yang berat untuk menaikkan cluster Kemen PPPA guna mendukung pengembangan program, kegiatan dan anggaran.
 
 
“Saat ini kami tengah menggodok draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebagai pintu masuk untuk menurunkan angka kekerasan / kejahatan terhadap perempuan dan anak,” tegas Ali Taher.
 
 
Sementara Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menyambut baik diadakannya Rakornas PPPA Tahun 2019 di wilayahnya. Ia mengatakan Provinsi Banten memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan PPPA.
 
 
Alasan dia, Provinsi Banten telah mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya sebanyak 6 kali sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan PPPA di wilayahnya. Komitmen itu lalu dituangkan melalui beberapa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten, dalam upaya melindungi perempuan dan anak di Provinsi Banten.
 
 
“Saya juga berharap Forum Rakornas PPPA Tahun 2019 ini dapat memotivasi Provinsi Banten serta provinsi dan kabupaten/kota lainnya untuk meningkatkan komitmen dalam pembangunan PPPA di seluruh Indonesia,” ungkap Andika.
 
 
Rakornas PPPA Tahun 2019 yang berlangsung sejak 23 – 26 April 2019 ini, diikuti oleh kurang lebih 900 peserta yang terdiri dari, para pejabat Kementerian/Lembaga terkait, Kepala Dinas PPPA provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia, pimpinan Lembaga Masyarakat yang tergabung dalam Forum PUSPA, dan para pemangku kepentingan lainnya, baik di pusat dan daerah.
 
 
Dalam Rakornas ini, juga dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian PPPA dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
24 Mar 2019 / dibaca 408 kali
MANADO (BK): Gempa bermagnitudo 6,3 yang mengguncang Jailolo, Maluku Utara dirasakan masyarakat di sebagaian wilayah Provinsi Sulawesi Utara....
Nasional
20 Mar 2019 / dibaca 84 kali
PADANG (BK): Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit tak ada dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019. Bukan cuma Nasrul Abit, istri...
Nasional
18 Mar 2019 / dibaca 258 kali
JAKARTA (BK): Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) Christiany Eugenia Paruntu SE (CEP) menghadiri rapat konsolidasi dengan kader...
Nasional
15 Mar 2019 / dibaca 159 kali
SURABAYA (BK): Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Joins Langkun mengikuti Workshop Nasional...
Nasional
14 Mar 2019 / dibaca 167 kali
JAKARTA (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) DR.Christiany Eugenia Paruntu,SE mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Bidang...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.