Nasional

Kepala Daerah Stop Perbanyak Perda

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 13 November 2019 14:34   92 kali

JAKARTA (BK): Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota serta para ketua DPRD untuk tidak banyak membuat peraturan di tingkat daerah. Jokowi menyebut negara ini sudah terlalu kebanyakan peraturan.


"Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, semua diatur malah terjerat sendiri," kata Jokowi dalam sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).


Menurutnya, peraturan yang menumpuk ini akan membuat pemerintah tak bisa bergerak cepat dalam mengambil keputusan dalam perubahan dunia yang cepat.


"Padahal sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel, cepat merespons setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan, untuk apa?" ujarnya.


Jokowi lantas menyinggung soal kunjungan kerja dan studi banding setiap membuat sebuah peraturan daerah. Ia mengaku tahu betul agenda kunjungan kerja dan studi banding saat proses penyusunan sebuah peraturan daerah.


"Di kunker ada apanya saya ngerti, di studi banding ada apanya saya ngerti. Saya ini orang lapangan, ngerti betul. Sudahlah setop, apalagi perda-perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat, setop," tuturnya.


Lebih lanjut, Jokowi menyatakan pemerintah pusat saat ini sedang menyiapkan omnibus law, yakni merevisi sekitar 74 undang-undang menjadi hanya satu undang-undang yang terkait dengan cipta lapangan kerja dan investasi. Ia mengaku juga akan meminta menteri untuk memangkas peraturan yang dikeluarkan.


Jokowi mengaku ingin meniru Amerika Serikat (AS). Menurutnya, seorang menteri di AS ketika mengeluarkan sebuah peraturan, maka dua peraturan sebelumnya dihapus.


Eks Wali Kota Solo itu menyatakan bakal meminta para menterinya yang mengeluarkan peraturan baru, kemudian 10 peraturan sebelumnya dihapus.


"Sekarang menteri mau buat permen (peraturan menteri) boleh, tapi hilang 10 [peraturan]. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Ini model ke depan, hampir semua negara menuju ke situ," ujarnya.


Jokowi mengajak semua pihak, baik pejabat pemerintah pusat maupun daerah, untuk bersinergi. Menurutnya, tak ada lagi yang saling menyalahkan serta menjegal satu sama lain. Ia juga mengingatkan para pejabat pemerintahan untuk terbuka menjalankan setiap kebijakan.


"Mumpung suasana politik kita ini sangat-sangat bagus. Saling komunikasi, terbuka, kita menjaga agenda besar bangsa ini, menjaga ketertiban sosial, kerukunan, itu wajib," tuturnya.


Dalam acara ini hadir gubernur, bupati, wali kota seluruh wilayah Indonesia. Kemudian hadir juga kapolda, kapolres, kajati, kajari, serta para kepala pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.

(cnn/bk-10)
 

Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
11 Nov 2019 / dibaca 157 kali
JAKARTA (BK): Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 resmi dibuka hari ini, Senin (11/11). Pendaftaran dan informasi...
Nasional
09 Nov 2019 / dibaca 1878 kali
JAKARTA (BK): Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI resmi mengumumkan penerimaan calon pegawai negeri sipil...
Nasional
07 Nov 2019 / dibaca 388 kali
MANADO (BK): Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2020 sebesar Rp. 3.310.723, merupakan kedua terbesar di Indonesia. Urutan...
Nasional
03 Nov 2019 / dibaca 1075 kali
TUNJANGAN  kinerja (tukin) di tiap kementerian memiliki besaran yang beragam. Tentu saja itu menjadi salah satu daya tarik bagi yang...
Nasional
02 Nov 2019 / dibaca 200 kali
(foto kiri ke kanan):  Theo Sambuaga, Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Bupati Minahasa Selatan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2020 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.