Nasional

Ketua Bawaslu: Rekrut Panwascam harus Berkualitas

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Monday, 18 November 2019 12:25   255 kali

PURWOKERTO (BK): Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, mekanisme perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus jelas dan terukur. Hal itu penting supaya Panwascam Pilkada 2020 berkualitas karena merupakan tulang punggung Bawaslu.

Menurutnya, tahapan rekrutmen Panwascam bukan persoalan ringan. Persoalan-persoalan pada tahapan pemungutan dan penghitungan berawal dari pengawasan jajaran Ad hoc (sementara).

Karena itu, Abhan menegaskan perlunya penguatan jajaran Ad hoc, khususnya Panwascam untuk bisa menjalankan fungsinya secara baik.

"Mekanisme rekrutmen itulah yang menentukan bagaimana kita mendapatkan jajaran Ad hoc yang berkualitas. Soal integritas dan pengalaman sangat penting," ucapnya saat menjadi pembicara dalam Rapat Penyusunan Instrumen Monitoring dan Laporan Perekrutan Panwascam dalam Pilkada 2020 di Jawa Tengah, Sabtu (16/11/2019).

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, ada tiga kualifikasi khusus untuk melahirkan Panwascam berkualitas. Pertama, mengenai kemampuan pengetahuan tentang kepemiluan.

Kedua, lanjut Dewi, terkait pengalaman. Dia memandang, pengalaman akan menjadikan Panwascam bisa membaca potensi-potensi yang ada di lapangan pada pelaksanaan tahapan.

"Orang yang sudah punya pengalaman akan bisa memahami secara cepat dan menyusun strategi pengawasan yang tepat," ujar akademisi Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah tersebut.

"Terakhir kita butuh orang yang berintegritas," imbuh Dewi.

Pandangan serupa juga dilontarkan Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu Mochammad Afifuddin. Baginya, titik masalah paling krusial berada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Afif pun merujuk hasil sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, beberapa daerah yang harus dilakukan penghitungan suara ulang (PSU) titik masalahnya bukan di TPS.

"Titik permasalahannya itu di kelurahan dan kecamatan," cetus dia.

Ia lantas memberi contoh tiga titik PSU hasil sidang MK di Surabaya. Kala itu, MK bisa memutus PSU karena lembaga pengawas pemilu sudah memegang data perpindahan suara yang ditemukan di rekapitulasi suara tingkat desa dan kecamatan.

"Artinya krusialnya itu di pengawas kecamatan dan desa karena titiknya banyak itu menjadi tantangan kita," pungkasnya.

(bawasluri/bk-10)

Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
11 Nov 2019 / dibaca 157 kali
JAKARTA (BK): Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 resmi dibuka hari ini, Senin (11/11). Pendaftaran dan informasi...
Nasional
09 Nov 2019 / dibaca 1878 kali
JAKARTA (BK): Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI resmi mengumumkan penerimaan calon pegawai negeri sipil...
Nasional
07 Nov 2019 / dibaca 388 kali
MANADO (BK): Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2020 sebesar Rp. 3.310.723, merupakan kedua terbesar di Indonesia. Urutan...
Nasional
03 Nov 2019 / dibaca 1075 kali
TUNJANGAN  kinerja (tukin) di tiap kementerian memiliki besaran yang beragam. Tentu saja itu menjadi salah satu daya tarik bagi yang...
Nasional
02 Nov 2019 / dibaca 200 kali
(foto kiri ke kanan):  Theo Sambuaga, Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Bupati Minahasa Selatan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2020 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.