Nasional

Ketua Bawaslu: Rekrut Panwascam harus Berkualitas

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Monday, 18 November 2019 12:25   371 kali

PURWOKERTO (BK): Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, mekanisme perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus jelas dan terukur. Hal itu penting supaya Panwascam Pilkada 2020 berkualitas karena merupakan tulang punggung Bawaslu.

Menurutnya, tahapan rekrutmen Panwascam bukan persoalan ringan. Persoalan-persoalan pada tahapan pemungutan dan penghitungan berawal dari pengawasan jajaran Ad hoc (sementara).

Karena itu, Abhan menegaskan perlunya penguatan jajaran Ad hoc, khususnya Panwascam untuk bisa menjalankan fungsinya secara baik.

"Mekanisme rekrutmen itulah yang menentukan bagaimana kita mendapatkan jajaran Ad hoc yang berkualitas. Soal integritas dan pengalaman sangat penting," ucapnya saat menjadi pembicara dalam Rapat Penyusunan Instrumen Monitoring dan Laporan Perekrutan Panwascam dalam Pilkada 2020 di Jawa Tengah, Sabtu (16/11/2019).

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, ada tiga kualifikasi khusus untuk melahirkan Panwascam berkualitas. Pertama, mengenai kemampuan pengetahuan tentang kepemiluan.

Kedua, lanjut Dewi, terkait pengalaman. Dia memandang, pengalaman akan menjadikan Panwascam bisa membaca potensi-potensi yang ada di lapangan pada pelaksanaan tahapan.

"Orang yang sudah punya pengalaman akan bisa memahami secara cepat dan menyusun strategi pengawasan yang tepat," ujar akademisi Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah tersebut.

"Terakhir kita butuh orang yang berintegritas," imbuh Dewi.

Pandangan serupa juga dilontarkan Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu Mochammad Afifuddin. Baginya, titik masalah paling krusial berada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Afif pun merujuk hasil sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, beberapa daerah yang harus dilakukan penghitungan suara ulang (PSU) titik masalahnya bukan di TPS.

"Titik permasalahannya itu di kelurahan dan kecamatan," cetus dia.

Ia lantas memberi contoh tiga titik PSU hasil sidang MK di Surabaya. Kala itu, MK bisa memutus PSU karena lembaga pengawas pemilu sudah memegang data perpindahan suara yang ditemukan di rekapitulasi suara tingkat desa dan kecamatan.

"Artinya krusialnya itu di pengawas kecamatan dan desa karena titiknya banyak itu menjadi tantangan kita," pungkasnya.

(bawasluri/bk-10)

Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
28 Nov 2019 / dibaca 413 kali
JAKARTA (BK): Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan pihaknya sedang mengkaji penghapusan Ujian Nasional (UN)....
Nasional
24 Nov 2019 / dibaca 343 kali
JAKARTA (BK): Pendaftaran seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) tahun 2019 yang berlangsung sejak 11 November 2019 masih...
Nasional
22 Nov 2019 / dibaca 252 kali
JAKARTA (BK): Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)....
Nasional
22 Nov 2019 / dibaca 194 kali
JAKARTA (BK): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan formasi penerimaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)...
Nasional
18 Nov 2019 / dibaca 261 kali
MANADO (BK) : Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mendampingi Menteri Sosial Juliari Batubara saat melakukan kunjungan kerja ke...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2020 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.