Nasional

Konflik Agraria Ternyata Berdampak kepada Perempuan dan Anak

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 15 August 2018 23:42   501 kali
Menteri PPPA, Yohana Yembise bersama Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Venetia R. Danes. (foto : ist)
JAKARTA (BK) : Ketimpangan penguasaan lahan hutan antara swasta dengan yang dikelola rakyat, ternyata melahirkan banyak konflik agrarian. Hal ini menjadi perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), karena konflik agrarian ini kemudian berdampak besar bagi perempuan dan anak.
 
 
Dari luas sekitar 42,25 juta hektar hutan yang mendapat ijin usaha, hanya sekitar 4,14% kawasan hutan yang dikuasai masyarakat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, dalam tiga tahun terakhir (2015-2017), telah terjadi 1.361 konflik agrarian di Indonesia.
 
 
“Konflik ini melibatkan sedikitnya 652.738 keluarga dengan perempuan dan anak terkena dampak paling besar,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise pada Diskusi Publik Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Konflik Agraria di Jakarta, Rabu (15/8/2018).
 
 
Menteri mengatakan perempuan dalam kondisi konflik agraria, tak hanya berpotensi berhadapan secara fisik dengan aparat keamanan atau pihak swasta. Namun terkadang kehilangan sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan dan ekonomi keluarga.
 
 
“Dampaknya, beban perempuan meningkat sehingga mereka terpaksa bekerja serabutan sambil tetap mengerjakan urusan domestik,” tandas Mama Yo, panggilan Menteri.
 
 
Menurutnya, perempuan berpotensi menjadi sasaran kekerasan akibat problem agrarian, seperti kekerasan hingga penangkapan yang kerap terjadi. Kekerasan ini tentunya menimbulkan dampak yang berbeda dan trauma tersendiri bagi perempuan. Selain itu, dalam upaya penyelesaian konflik, biasanya perempuan dan anak-anak tidak menjadi perhatian penting dan dilibatkan.
 
 
“Bahkan banyak korban perempuan dan anak belum mendapatkan haknya atas perlindungan dan pemberdayaan dalam konflik,” tambah Mama Yo.
 
 
Padahal, lanjut Menteri, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS), telah mengamanatkan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak.
 
 
Juga memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik. Namun penerapannya dikatakan Menteri masih belum maksimal, sehingga memicu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.
 
 
Menteri mengatakan konflik agraria jangan dilihat sebagai konflik pedesaan atau konflik perkotaan. Namun sebagai masalah kita bersama. Lanjutnya, tanah air Indonesia adalah warisan untuk generasi penerus.
 
 
“Saya harapkan diskusi publik ini akan mendalam untuk melihat masalah perempuan dan mendorong hak-hak perempuan terpenuhi dalam konflik sosial khususnya di bidang agraria. Hasil diskusi nanti dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat hingga daerah untuk diharmonisasikan kedalam kebijakan,” jelas Menteri Yohana.
 
 
Diskusi publik ini selain bertujuan untuk mempromosikan peran perempuan sebagai agen perubahan dalam penyelesaian konflik agrarian dan menyusun upaya-upaya inovatif. Selain itu juga untuk mendorong pengkajian ulang dan harmonisasi kebijakan pusat hingga daerah agar berperspektif gender, terutama dalam pertanahan sebagai bentuk perhatian terhadap program reforma agraria yang diusung Presiden Joko Widodo tahun 2014.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
11 Nov 2019 / dibaca 170 kali
JAKARTA (BK): Dugaan penyebab partai Nasional Demokrat ( Nasdem) memberi signal keluar dari Koalisi Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin, coba...
Nasional
11 Nov 2019 / dibaca 163 kali
JAKARTA (BK): Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 resmi dibuka hari ini, Senin (11/11). Pendaftaran dan informasi...
Nasional
09 Nov 2019 / dibaca 1911 kali
JAKARTA (BK): Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI resmi mengumumkan penerimaan calon pegawai negeri sipil...
Nasional
07 Nov 2019 / dibaca 405 kali
MANADO (BK): Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2020 sebesar Rp. 3.310.723, merupakan kedua terbesar di Indonesia. Urutan...
Nasional
03 Nov 2019 / dibaca 1092 kali
TUNJANGAN  kinerja (tukin) di tiap kementerian memiliki besaran yang beragam. Tentu saja itu menjadi salah satu daya tarik bagi yang...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2020 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.