Nasional

Pemerintah Beri Sinyal Moratorium Dicabut, Bolmong Raya Peluang Provinsi Baru

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 26 October 2019 21:20   882 kali
Senator asal Sulawesi Utara, Djafar Alkatiri saat bersilahturahmi dengan warga Manado, Sabtu (26/10/2019).
MANADO (BK) : Pemerintah memberikan sinyal moratorium bakal dicabut. Tentunya, ini akan memberi peluang bagi Bolmong Raya memisahkan diri dari Sulawesi Utara (Sulut) dan menjadi provinsi baru.
 
 
“Saya kira ini, akan tetapi moratorium pasti dicabut. Kenapa? Karena Papua sudah diberikan sinyal akan diadakan penambahan untuk 2 provinsi,” ujar Djafar Alkatiri, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perwakilan Sulut di Manado, Sabtu (26/10/2019) malam.
 
 
Senator yang pernah menjadi legislator di DPRD Manado dan DPRD Sulut ini mengaku bersyukur menjadi salah satu pimpinan Komite I yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah serta pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Ini tentunya akan memudahkan untuk mengawal pencabutan moratorium tersebut.
 
 
Menurutnya, sebagai pimpinan Komite I, akan berpeluang besar menjadi bagian dari representasi suara daerah dalam rangka otonomi daerah. “DPD itu perannya dalam peran representasi, bagaimana membawa aspirasi secara struktural maupun mengawal dan memperjuangkan kebijakan nasional untuk kepentingan daerah,” tegas Alkatiri.
 
 
Dia mengakui tugas DPD pada periode ini berat untuk memperjuangkan amandemen Undang-undang Dasar 1945, khusunya pasal 22 C dan pasal 22 D yang mengamanahkan kepada DPD untuk mengawasi dan merancang undang-undang bersama DPR dalam kaitan otonomi daerah.
 
 
Salah satu langkah yang diperjuangkan adalah bagaimana mencabut moratorium agar terjadi pemerataan daerah baru dalam bentuk otonomi daerah baru yang kemudian itu akan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurus daerahnya sendiri secara administratif maupun secara anggaran.
 
 
“Dengan demikian terjadi peningkatan kualitas pemerintahan di daerah dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah,” ucapnya lagi.
 
 
Meski demikian, lanjut Alkatiri, jika memang moratorium benar-benar dicabut, DPD bersama dengan DPR, Pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri akan mengevaluasi otonomi daerah untuk disesuaikan dengan volume anggaran.
 
 
“Otonomi daerah akan dievaluasi. Yang sudah jalan, yang belum jalan akan digabung barangkali atau ada penyesuaian penataan daerah,” pungkas Alkatiri.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
11 Nov 2019 / dibaca 166 kali
JAKARTA (BK): Dugaan penyebab partai Nasional Demokrat ( Nasdem) memberi signal keluar dari Koalisi Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin, coba...
Nasional
11 Nov 2019 / dibaca 157 kali
JAKARTA (BK): Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 resmi dibuka hari ini, Senin (11/11). Pendaftaran dan informasi...
Nasional
09 Nov 2019 / dibaca 1895 kali
JAKARTA (BK): Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI resmi mengumumkan penerimaan calon pegawai negeri sipil...
Nasional
07 Nov 2019 / dibaca 395 kali
MANADO (BK): Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2020 sebesar Rp. 3.310.723, merupakan kedua terbesar di Indonesia. Urutan...
Nasional
03 Nov 2019 / dibaca 1087 kali
TUNJANGAN  kinerja (tukin) di tiap kementerian memiliki besaran yang beragam. Tentu saja itu menjadi salah satu daya tarik bagi yang...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2020 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.