Nasional

Perkada Minsel ''Digantung'' Pemprov Sulut, Bupati Tetty Paruntu Mengadu ke Kemendagri

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 28 February 2020 07:26   754 kali

JAKARTA (BK): Setelah sempat beberapa kali Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) mengembalikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tahun 2020 dengan alasan belum lengkap, Bupati Christiany Eugenia Paruntu akhirnya mengadu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kunjungan Bupati Tetty Paruntu di Kemendagri Kamis (27/2/2020) kemarin, didampingi Kepala BPKAD Minsel, Melky Manus, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Brando Tampemawa, serta Kepala Bidang Anggran BPKAD, Johel Walangitan.

Di Kemendagri, Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu dan rombongan melakukan konsultasi mengenai APBD 2020 di Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri RI. Rombongan ini diterima Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Drs Arsan Latif MSi.

Menurut realese yang dipublikasi Bagian Humas dan Protokol Pemkab Minsel, dialog dalam pertemuan itu membahas tentang isi Pasal 6 ayat (2) huruf C, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 311 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 312 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014,  4. Pasal 313 UU No. 23 Tahun 2014.

Masih menurut realese itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan menyimpulkan bahwa dalam hal Gubernur Sulawesi Utara selaku Wakil Pemerintah Pusat tidak melakukan pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang APBD Tahun 2020 dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Perkada tentang APBD Tahun 2020. “Bupati Minahasa Selatan menetapakan Rancangan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang APBD Tahun 2020 menjadi Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang APBD Tahun 2020,”  Dalam kesempatan yang sama,  Direktur mengingatkan sesuai regulasi bahwa jika Bupati  tidak menyusun dan menetapkan APBD sebagaimana  aturan yang diutarakan di atas, maka Bupati akan dianggap melanggar Pasal 67 huruf b UU No 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kewajiban Bupati meliputi menaati seluruh ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut sanksinya berat yakni Kepala Daerah diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b (Pasal 78 ayat (2) huruf d UU No. 23 Tahun 2014.

(wesly)
 

Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
18 Nov 2019 / dibaca 201 kali
MANADO (BK) : Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mendampingi Menteri Sosial Juliari Batubara saat melakukan kunjungan kerja ke...
Nasional
18 Nov 2019 / dibaca 165 kali
JAKARTA  (BK):  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah pernah mengatakan agar proses Pemilihan Kepala Daerah...
Nasional
18 Nov 2019 / dibaca 315 kali
PURWOKERTO (BK): Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, mekanisme perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus jelas dan terukur. Hal itu...
Nasional
16 Nov 2019 / dibaca 152 kali
JAKARTA (BK): Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membeberkan penyebab Maluku kerap diguncang gempa, seperti yang terjadi di...
Nasional
15 Nov 2019 / dibaca 273 kali
TERNATE (BK): Sejumlah bangunan di Pulau Batang Dua, Ternate, Maluku Utara (Malut) rusak akibat gempa M 7,1 tengah malam tadi. Kerusakan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2020 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.