Nasional

Pertemuan BAP DPD RI, Lahan Warga Bitung untuk Tol Dihargai “Sekilo Cabai”

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 01 December 2018 13:21   112 kali
Pertemuan BAP DPD RI dengan warga Bitung. (foto : acha)
MANADO (BK) : Fakta menarik terungkap dalam kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (30/11/2018). Sejumlah warga Kota Bitung mengeluhkan nilai ganti rugi lahan Jalan Tol hanya seharga sekilo rica (cabai).
 
 
“Tanah kami permeternya hanya dihargai Rp74 ribu, sama seperti harga sekilo rica,” ungkap Awaludin, warga Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kota Bitung.
 
 
Awaludin tidak sendirian. Beberapa warga lainnya juga mengeluhkan hal yang sama. Salah satunya adalah Nikolas Tumbal, warga yang sama.
 
 
Nikolas dalam sejumlah pertemuan untuk membahas pembebasan lahan Jalan Tol Manado - Bitung, mengeluhkan sikap tidak manusiawi dari Panitia Pembebasan Lahan (Appraisal), yang memberikan harga tidak wajar atau terlalu murah bagi lahan/tanah mereka.
 
 
“Tanah saya bahkan hanya dihargai Rp54 ribu per meter. Padahal tanah saya berada di kawasan pemukiman yang punya jalan utama, fasilitas sekolah, gereja dan masjid,” tukas Nikolas.
 
 
 
Warga Bitung pada pertemuan dengan BAP DPD RI (foto : acha)
 
 
Keduanya, serta warga lainnya menilai pemerintah bahkan tidak lagi berpihak kepada rakyat seperti yang tercantum dalam UUD 1945 dan Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. “Pemkot Bitung malah tidak mau tau dengan keadaan kami. Ini dinamakan negara merdeka, tapi rakyatnya tidak merdeka,” ungkap keduanya.
 
 
Kunjungan kerja BAP DPD RI ini memang dalam rangka melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Permasalahan Jalan Tol Manado – Bitung. Juga melakukan Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Permasalahan Pedagang Pasar Bersehati Manado.
 
 
Senator Sulut, Ir Marhany VP Pua MA memimpin jalannya pertemuan dengan warga yang dilaksanakan di kantor DPD RI di Tikala Manado. Turut hadir dalam pertemuan ini, Plt Karo Hukum Pemprov Sulut Grubert Ughude, Kabag Hukum Pemkot Bitung Oktavianus Tumundo, Kepala Balai Jalan Nasional XV Triono, serta pihak terkait lainnya.
 
 
Sebelumnya, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut, Fredy Kolintama berkelit, penilaian harga tanah itu dilakukan oleh appraisal yang dipilih oleh instansi yang mengadakan tanah. Pemilihan appraisal melalui lelang dan diberikan ke pihak ketiga.
 
 
“BPN hanya menetapkannya setelah Balai Jalan melakukan lelang untuk memilih appraisal,” ungkapnya.
 
 
Kolintama mengatakan, appraisal adalah Lembaga Penilai Independen yang punya prosedur sendiri dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai pasar. “Meski berada di jalan utama, belum tentu harganya tinggi. Kami gunakan data-data appraisal itu untuk diserahkan ke panitia,” terang dia.
 
 
Kolintama menambahkan, ada empat tahap dalam pengadaan tanah yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. “Kami pihak BPN masuk di tahap ketiga. Sedangkan sosialisasi pada masyarakat itu di tahap satu dan dua. Ini yang perlu dipahami,” tandasnya lagi.
 
 
Kesalahan Prosedur
 
 
Hadir dalam pertemuan itu, tiga senator lain, yakni senator Provinsi Maluku Prof Dr John Pieris SH MS, senator Provinsi Banten KH Ahmad Sadeli Karim dan senator Provinsi Kalimantan Selatan Antung Fatmawati ST. Ketiganya menduga ada kesalahan prosedural yang dilakukan oleh appraisal dalam penentuan NJOP.
 
 
Antung Fatmawati menyebut, ada ketidak-adilan dalam penentuan harga untuk pembebasan lahan tol, khususnya di Kota Bitung. Memang katanya, untuk pembebasan lahan, tidak disebutkan ganti untung, melainkan ganti rugi namun harus sesuai dengan NJOP.
 
 
“Ini bukan memanas-manasi, tapi kalau di tempat saya tidak begitu. Pembebasan lahan harus sesuai NJOP yang berlaku,” tegasnya.
 
 
Senator Marhany Pua memimpin pertemuan dengan warga Bitung. (foto : acha)
 
 
Hal senada dikatakan John Pieris mengatakan persoalan ini perlu diseriusi dan harus diperhatikan juga sisi kemanusiaannya. Kalau dengan harga segitu masyarakat mengorbankan tanah dan rumahnya, mereka nantinya akan kesulitan mencari lahan dan biaya mendirikan rumah lagi.
 
 
“Jadi ini perlu dikaji lagi. Jangan korbankan masyarakat dengan mengatasnamakan kepentingan umum,” katanya.
 
 
Marhany Pua usai pertemuan mengungkapkan persoalan dan aspirasi masyarakat ini akan kembali dibahas di tingkat DPD RI untuk dicarikan solusi bersama. Pihaknya juga berencana akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasinya.
 
 
“Kami akan melakukan pertemuan di Kantor DPD RI. Semua pihak akan kami panggil termasuk appraisal,” pungkasnya.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
04 Nov 2018 / dibaca 189 kali
JAKARTA (BK): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau proses pemeriksaan pesawat atau rampcheck yang dilakukan Direktorat Jenderal...
Nasional
04 Nov 2018 / dibaca 259 kali
JAKARTA (BK): Kendati nuansa duka kelihatan menyelimuti keluarganya, tetapi paras muka ayah dan ibunda almarhum Hizkia Jorry Saroinsong, 23...
Nasional
02 Nov 2018 / dibaca 249 kali
TANGERANG (BK) : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjuk Kota Tangerang sebagai Pilot Project Gerakan...
Nasional
01 Nov 2018 / dibaca 219 kali
JAKARTA (BK): Pemerintah berjanji tidak bakal mengabaikan kelanjutan reformasi ekonomi di tengah gebyar Pesta Demokrasi yang akan...
Nasional
31 Oct 2018 / dibaca 208 kali
KRI BIMA SUCI 945  adalah kapal layar tiang tinggi klas BARK(Barque) buatan galangan kapal Freire Shipyard, Kota Vigo, Spanyol. Kapal ini...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.