Nasional

Perusahaan Tambang tak Bayar Royalti kepada Negara, Upeti ke Kepala Daerah Lancar

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 05 September 2013 23:04   1298 kali
Abraham Samad

YOGYAKARTA (BK): Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan bahwa sistem perizinan tambang di daerah perlu diperketat, sebab dapat menjadi sektor sumber pendapatan negara yang melimpah.

"Sebagai konsekuaensi otonomi daerah, banyak perusahaan tambang yang diizinkan sepihak oleh pemerintah daerah atau kabupaten setempat tanpa mewajibkan membayar royalti kepada negara," katanya seusai memberikan ceramah pada kuliah perdana mahasiswa baru Pascasarjana UGM di Yogyakarta, Kamis.

Karena itu, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program 2013-2015 akan memantau sektor strategis nasional yang di antaranya menyangkut ketahan energi dan lingkungan yang terdiri atas energi, migas, pertambangan dan kehutanan.

Menurut dia, hingga saat ini 50% perusahaan tambang yang mendapatkan izin dari pemerintah di daerah tidak membayar royalti kepada negara.

"Hampir 50% perusahaan tambang tidak bayar royalti. Kalau ditanya mereka mengaku sudah membayar kepada pemerintah daerah atau kabupaten setempat sebagai upeti,"katanya.

Ironisnya perekonomian masyarakat di sekitar pertambangan juga masih terpuruk atau masih jauh dari kategori sejahtera. "Banyak pemerintah daerah atau kabupaten yang kaya-kaya karena mendapatkan upeti dari pengusaha-pengusaha tambang. Sementara kesejahteraan masyarakat serta infrastruktur di daerah setempat masih terpuruk," katanya.

Padahal, menurut Abraham, apabila sumber daya alam (SDA) Indonesia khususnya pertambangan dapat dikelola 100% oleh negara dsertai dengan upaya pengetatan perizinan tambang maka kesejahtaraan rakyat akan meningkat signifikan.

Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK, apabila Blok Cepu, Blok Mahakam, Blok Madura dikelola 100% negara, ditambah pengetatan pembayaran pajak atau royalti terhadap perusahaan tambang di Sulawesi dan Kalimantan maka sumber pendapatan Indonesia dapat mencapai sekitar Rp 20.000 triliun per tahun.

"Dengan demikian penghasilan rakyat Indonesia per orang dapat mencapai Rp 20 juta per bulan. Namun sayangnya sampai sekarang 75% rata-rata masih dimiliki asing," katanya.

(bs/bk-1)
 

Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
16 Aug 2020 / dibaca 3717 kali
Jakarta (BK) : Jumat kemarin Presiden Joko Widodo menyampaikan dua pidato dalam rangka Sidang tahunan MPR RI dan Sidang Tahunan Bersama DPR...
Nasional
08 Aug 2020 / dibaca 383 kali
Komandan Lanud Sam Ratulangi Kolonel Pnb Abram Tumanduk yang didampingi Ketua PIA Ardhya Garini, Lidya Abram Tumanduk, mengikuti video...
Nasional
06 Aug 2020 / dibaca 875 kali
Pesawat intai milik TNI AU, Boeing AI7303 tiba di Lanud Sam Ratulangi Manado. (foto: Serda Ridwan)       MANADO...
Nasional
02 Jul 2020 / dibaca 398 kali
Ketua IMIPA Cabang Tondano, John Romeo Bame dan Komisioner KPU Provinsi Sulut, Lanny Ointoe. (foto: istimewa)      ...
Nasional
01 Jul 2020 / dibaca 347 kali
Penyerahan bantuan sembako kepada mahasiswa asal Papua di Tondano yang terdampak Covid-19. (foto: istimewa)      ...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2021 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.