Nasional

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jadi Prioritas

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 06 September 2018 20:14   224 kali
Menteri Yohana Yembise saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI. (foto : ist)
JAKARTA (BK) : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) diminta terus meningkatkan kampanye dan sosialisasi program prioritas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara luas. Selain itu, juga melakukan peningkatan anggaran pada program prioritas tersebut.
 
 
Hal ini terungkap saat Rapat Kerja Kemen PPPA dengan Komisi VIII DPR RI tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) di Jakarta, Rabu (5/9/2018).
 
 
Dalam rapat kerja itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria mengatakan sangat memahami Rencana Kerja dan Anggaran Kemen PPPA Tahun 2019 yang hanya sebesar Rp493,6 miliar. Untuk itu Komisi VIII akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar dengan Pejabat Eselon I Kemen PPPA.
 
 
“Kami ingin anak-anak terlindungi serta perempuannya berdaya. Dengan demikian bangsa Indonesia juga akan berdaya,” ungkap Maria.
 
 
Maria menyebut, dengan minimnya anggaran bagi program Kemen PPPA, sebaiknya Kemen PPPA harus terus mendengungkan program tersebut agar masyarakat menganggap penting masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemahaman dan komitmen untuk menciptakan lingkungan ramah anak, termasuk membangun sarana dan prasarana publik ramah anak, sehingga akan terwujud Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA).
 
 
“Oleh karenanya, kami meminta agar semua program prioritas Kemen PPPA selalu dikomunikasikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat luas,” katanya.
 
 
Sementara itu, Menteri PPPA Yohana Yembise berharap Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong dan mendukung program kegiatan Kemen PPPA, khususnya program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, juga akan mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan korban kekerasan.
 
 
Selain itu juga memperluas cakupan program yang sudah ada, khususnya dalam melakukan sosialisasi/kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang secara luas. “Juga penjangkauan perempuan inovator yang ada di seluruh pelosok desa di Indonesia, serta penguatan gugus tugas KLA serta UPTD PPA,” usul Menteri Yohana.
 
 
 
Berikut masukan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI dalam penyusunan dan pengalokasian anggaran tahun 2019 :
 
 
1. Meningkatkan anggaran pada program prioritas dengan melakukan pergeseran anggaran di
    Kemen PPPA;
 
2. Melakukan skala prioritas dalam pembagian dana dekonsentrasi ke daerah yang lebih
    membutuhkan dukungan anggaran;
 
3. Melakukan kampanye/ sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara
    masif dengan melibatkan berbagai pihak (K/L dan lembaga masyarakat), dan juga melalui media
    massa serta media sosial;
 
4. Menyampaikan laporan secara rinci hasil pencapaian program kerja Kemen PPPA selama empat
     tahun;
 
5. Memperkuat sinergi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam pelaksanaan program dan
    kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
 
 
 
Adapun Program dan kegiatan prioritas Kemen PPPA yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, meliputi :
 
 
1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA);
 
2. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik  dan pengambilan keputusan;
 
3. Peningkatan perlindungan, penegakan, dan pengawasan hukum bagi korban kekerasan;
 
4. Peningkatan Kualitas Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban  Kekerasan, melalui :
 
     a)  Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
     b)  Hibah Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) dan Motor Perlindungan Anak
           (TORLIN)
 
5. Peningkatan Kualitas Penanganan Perdagangan Orang, melalui :
 
     a)  Pembentukan dan penguatan Komunitas Anti Perdagangan Orang
     b)  Fasilitasi penguatan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (
          GT PTPPO)
 
6. Peningkatan Komitmen dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di
    Pedesaan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat PATBM;
 
7. Peningkatan perlindungan khusus anak;
 
8. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
 
9. Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 
10. Peningkatan sarana publik ramah anak;
 
11. Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Percepatan Pembangunan PP-PA, melalui :
 
      a)  Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)
      b)  Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA)
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
13 Aug 2018 / dibaca 147 kali
JAKARTA (BK) : Jumlah korban gempa 7 SR yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali terus bertambah. Tercatat, hingga Senin...
Nasional
12 Aug 2018 / dibaca 153 kali
LOMBOK (BK) : Memasuki hari ketujuh, penanganan darurat dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus dilakukan. Data korban terus...
Nasional
11 Aug 2018 / dibaca 139 kali
BANTEN (BK) : Azkia Institute bekerjasama dengan Indonesia Social Justice Network (ISJN) melaksanakan kegiatan yang bertajuk "Social...
Nasional
10 Aug 2018 / dibaca 127 kali
JAKARTA (BK) : Semenjak Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015, Kementerian Agama (Kemenag) melalui...
Nasional
06 Aug 2018 / dibaca 181 kali
MANADO (BK) : Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulut, membuka Posko Aksi Gerakan Kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi Lombok,...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.