Nasional

Raja Ampat Menuju Target Kepemilikan Akta Kelahiran 2019

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 07 September 2018 23:46   231 kali
Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kemen PPPA, Lies Rosdianty pada Sosialisasi Percepatan Pemenuhan Hak Anak A
RAJA AMPAT (BK) : Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, masuk dalam kabupaten dengan kepemilikan Akta Kelahiran yang rendah dan masuk ke dalam prioritas nasional. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terus mendorong pemahaman kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah untuk bekerjasama meningkatkan percepatan kepemilikan akta kelahiran.
 
 
Demikian dikatakan Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kemen PPPA, Lies Rosdianty pada Sosialisasi Percepatan Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran yang berlangsung di Raja Ampat, Rabu (5/9/2018) lalu.
 
 
“Sosialisasi ini untuk meningkatkan pemenuhan salah satu hak dasar anak, yaitu kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat,” ujar Rosdianty.
 
 
Kemen PPPA menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk memenuhi hak dasar anak itu. Selain itu, juga adanya komitmen Pemerintah Daerah Raja Ampat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), yang menyatakan yakin dan optimis Raja Ampat akan mencapai target kepemilikan akta kelahiran pada 2019.
 
 
“Ini membuktikan bahwa upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran telah berhasil,” tegas Rosdianty lagi.
 
 
Wakil Kepala Disdukcapil Raja Ampat, Ones Kolomsusu mengungkapkan, hingga September 2018, Raja Ampat memiliki 65 persen cakupan akta kelahiran. Mereka optimis angka tersebut akan terus meningkat hingga 70 persen di akhir Desember 2018.
 
 
Dia juga menyatakan, bahwa secara geografis Raja Ampat adalah wilayah kepulauan, terdiri dari 24 distrik dan 120 desa/kelurahan, yang terpisah oleh laut. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi anak di Raja Ampat.
 
 
Adapun mahalnya biaya transport dan keterbatasan transportasi yang dimiliki Disdukcapil, juga menambah kesulitan dalam menjangkau penduduk terkait kepemilikan akta kelahiran. Untuk itu pihaknya telah mengajukan pengadaan Speed Boat kepada DPRD guna menunjang kinerja yang lebih baik.
 
 
“Jika DPRD dapat merealisasikan pengadaan speed boat tersebut, maka kami optimis pada 2019 cakupan kepemilikan akta kelahiran di Raja Ampat dapat mencapai 82 persen, bahkan bisa melebihi target Nasional yaitu 85 persen,” ungkap Ones.
 
 
Namun dibalik beberapa kendala yang dihadapi, Disdukcapil bersama DP3AKB tetap berupaya dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dengan berbagai cara, diantaranya melalui turun langsung ke desa-desa.
 
 
Sementara itu, Kepala DP3AKB, Siti Syam A Karim Kadis menyampaikan, bahwa untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta, memang harus dilakukan bersama dan terkoordinasi dengan baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.
 
 
Pada sosialisasi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yang telah disepakati bersama, diantaranya yaitu :
 
 
1. Dilakukan Isbat nikah atau pengesahan perkawinan sesuai hukum Negara secara massal, untuk masyarakat yang menikah siri atau pernikahan yang tidak sah menurut ketentuan Negara, agar memenuhi persyaratan dalam kepemiilkan akta kelahiran bagi anak.
 
2. Kementerian Agama dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan sosialisasi tentang pentingnya menikah secara sah menurut ketentuan Negara.
 
3. Adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait kelahiran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, sehingga anak mendapatkan surat keterangan lahir sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran.
 
4. Harus ada Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme teknis pembuatan akta kelahiran mulai dari tingkat kampung sampai dengan tingkat kabupaten agar bisa dijadikan pedoman/landasan hukumnya.
 
5. Adanya bimbingan teknis terkait pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya terkait pemahaman Kepemilikan Akta Kelahiran.
 
6. Harus ada peran aktif langsung dari Pemerintah kampung dan distrik dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran penduduk.
 
7. Kementerian Agama, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB bersinergi untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah perihal pentingnya berperilaku sesuai dengan aturan dan norma-norma agama.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
18 Mar 2019 / dibaca 254 kali
JAKARTA (BK): Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) Christiany Eugenia Paruntu SE (CEP) menghadiri rapat konsolidasi dengan kader...
Nasional
15 Mar 2019 / dibaca 151 kali
SURABAYA (BK): Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Joins Langkun mengikuti Workshop Nasional...
Nasional
14 Mar 2019 / dibaca 165 kali
JAKARTA (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) DR.Christiany Eugenia Paruntu,SE mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Bidang...
Nasional
14 Mar 2019 / dibaca 226 kali
JAKARTA (BK): Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjamin pelaksanaan kampanye akbar yang...
Nasional
13 Mar 2019 / dibaca 104 kali
SIBOLGA (BK): Istri terduga teroris Husain alias Abu Hamzah di Sibolga, Sumut, meledakkan diri dengan bom lontong rakitan. Jasadnya sudah tak...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.