Nasional

Raja Ampat Menuju Target Kepemilikan Akta Kelahiran 2019

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 07 September 2018 23:46   124 kali
Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kemen PPPA, Lies Rosdianty pada Sosialisasi Percepatan Pemenuhan Hak Anak A
RAJA AMPAT (BK) : Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, masuk dalam kabupaten dengan kepemilikan Akta Kelahiran yang rendah dan masuk ke dalam prioritas nasional. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terus mendorong pemahaman kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah untuk bekerjasama meningkatkan percepatan kepemilikan akta kelahiran.
 
 
Demikian dikatakan Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kemen PPPA, Lies Rosdianty pada Sosialisasi Percepatan Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran yang berlangsung di Raja Ampat, Rabu (5/9/2018) lalu.
 
 
“Sosialisasi ini untuk meningkatkan pemenuhan salah satu hak dasar anak, yaitu kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat,” ujar Rosdianty.
 
 
Kemen PPPA menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk memenuhi hak dasar anak itu. Selain itu, juga adanya komitmen Pemerintah Daerah Raja Ampat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), yang menyatakan yakin dan optimis Raja Ampat akan mencapai target kepemilikan akta kelahiran pada 2019.
 
 
“Ini membuktikan bahwa upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran telah berhasil,” tegas Rosdianty lagi.
 
 
Wakil Kepala Disdukcapil Raja Ampat, Ones Kolomsusu mengungkapkan, hingga September 2018, Raja Ampat memiliki 65 persen cakupan akta kelahiran. Mereka optimis angka tersebut akan terus meningkat hingga 70 persen di akhir Desember 2018.
 
 
Dia juga menyatakan, bahwa secara geografis Raja Ampat adalah wilayah kepulauan, terdiri dari 24 distrik dan 120 desa/kelurahan, yang terpisah oleh laut. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi anak di Raja Ampat.
 
 
Adapun mahalnya biaya transport dan keterbatasan transportasi yang dimiliki Disdukcapil, juga menambah kesulitan dalam menjangkau penduduk terkait kepemilikan akta kelahiran. Untuk itu pihaknya telah mengajukan pengadaan Speed Boat kepada DPRD guna menunjang kinerja yang lebih baik.
 
 
“Jika DPRD dapat merealisasikan pengadaan speed boat tersebut, maka kami optimis pada 2019 cakupan kepemilikan akta kelahiran di Raja Ampat dapat mencapai 82 persen, bahkan bisa melebihi target Nasional yaitu 85 persen,” ungkap Ones.
 
 
Namun dibalik beberapa kendala yang dihadapi, Disdukcapil bersama DP3AKB tetap berupaya dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dengan berbagai cara, diantaranya melalui turun langsung ke desa-desa.
 
 
Sementara itu, Kepala DP3AKB, Siti Syam A Karim Kadis menyampaikan, bahwa untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta, memang harus dilakukan bersama dan terkoordinasi dengan baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.
 
 
Pada sosialisasi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yang telah disepakati bersama, diantaranya yaitu :
 
 
1. Dilakukan Isbat nikah atau pengesahan perkawinan sesuai hukum Negara secara massal, untuk masyarakat yang menikah siri atau pernikahan yang tidak sah menurut ketentuan Negara, agar memenuhi persyaratan dalam kepemiilkan akta kelahiran bagi anak.
 
2. Kementerian Agama dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan sosialisasi tentang pentingnya menikah secara sah menurut ketentuan Negara.
 
3. Adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait kelahiran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, sehingga anak mendapatkan surat keterangan lahir sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran.
 
4. Harus ada Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme teknis pembuatan akta kelahiran mulai dari tingkat kampung sampai dengan tingkat kabupaten agar bisa dijadikan pedoman/landasan hukumnya.
 
5. Adanya bimbingan teknis terkait pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya terkait pemahaman Kepemilikan Akta Kelahiran.
 
6. Harus ada peran aktif langsung dari Pemerintah kampung dan distrik dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran penduduk.
 
7. Kementerian Agama, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB bersinergi untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah perihal pentingnya berperilaku sesuai dengan aturan dan norma-norma agama.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
13 Aug 2018 / dibaca 147 kali
JAKARTA (BK) : Jumlah korban gempa 7 SR yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali terus bertambah. Tercatat, hingga Senin...
Nasional
12 Aug 2018 / dibaca 153 kali
LOMBOK (BK) : Memasuki hari ketujuh, penanganan darurat dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus dilakukan. Data korban terus...
Nasional
11 Aug 2018 / dibaca 139 kali
BANTEN (BK) : Azkia Institute bekerjasama dengan Indonesia Social Justice Network (ISJN) melaksanakan kegiatan yang bertajuk "Social...
Nasional
10 Aug 2018 / dibaca 127 kali
JAKARTA (BK) : Semenjak Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015, Kementerian Agama (Kemenag) melalui...
Nasional
06 Aug 2018 / dibaca 181 kali
MANADO (BK) : Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulut, membuka Posko Aksi Gerakan Kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi Lombok,...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.