Nasional

Rakernas AMAN, Bangun Komitmen untuk Pemenuhan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 10 March 2018 20:52   203 kali
ALIANSI Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terus mematangkan rencana Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Kampung Koha, Komunitas Adat Tombulu Pineleng, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara pada tanggal 14 – 16 Maret 2018.
 
 
Direktur KPAM AMAN, Arifin Monang Saleh pada jumpa pers di Wahaha Restaurant mengatakan AMANmerupakan organisasi masyarakat (ormas) berbasiskan keanggotaan komunitas adat yang dibentuk pada 17 Maret 1999. AMAN bercita-cita mewujudkan kehidupan Masyarakat Adat yang adil dan sejahtera, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.
 
 
"Rakernas merupakan salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang dimandatkan oleh Anggaran Dasar organisasi untuk menterjemahkan tantangan dan peluang tersebut ke dalam suatu rumusan Rencana Strategis dan Program Kerja," ucapnya.
 
 
Monang Saleh menjelaskan, Rakernas AMAN bertujuan untuk mengesahkan dan/atau membatalkan keanggotaan AMAN. Selain itu menjabarkan Garis-Garís Besar Program Kerja (GBPK) menjadi Program Kerja Organisasi, mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh Sekjen AMAN, BPH AMANWIL dan BPH AMANDA.
 
 
"Kami akan membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi, menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya. Juga melakukan dialog-dialog yang konstruktif dengan pemerintah dan para pihak untuk membangun komitmen pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia," paparnya.
 
 
Hingga sekarang ini katanya, masyarakat adat masih terus menghadapi ancaman dan pelanggaran HAM yang masif di wilayah-wilayah adatnya dan berbagai kasus konflik bermunculan di banyak wilayah.
 
 
"Dalam tahun 2017, terdapat sejumlah anggota komunitas adat yang dipenjarakan, diintimidasi, dilarang berladang digusur dan mengalami kekerasan. Kasus-kasus ini dipicu akibat klaim negara terhadap wilayah adat sebagai kawasan hutan negara," terangnya.
 
 
Memang sampai saat ini masih terjadi perampasan tanah dan wilayah adat oleh perusahaan dengan alasan HGU. Pengrusakan dan pengusiran oleh aparat negara terhadap masyarakat adat di atas tanah leluhurnya kian massif dengan kriminalisasi oleh institusi kehutanan maupun institusi negara lainnya kepada Masyarakat Adat dengan berbagai macam alasan dan tuduhan.
 
 
"Situasi ini diperparah dengan lambatnya proses pengesahan RUU tentang Pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) menjadi UU, oleh DPR RI dan Pemerintah. RUU PPHMA yang telah dibahas dan menjadi prioritas dalam prolegnas di tahun 2017 Ini, diharapkan menjadi acuan bagi semua UU dan kebijakan lainnya terkait dengan hak-hak Masyarakat Adat. Lambatnya pembahasan dan pengesahan RUU PPHMA ini disebabkan karena tidak cukup niat baik parlemen dan ketidakseriusan pemerintah," jelas Monang.
 
 
Disisi lain, katanya masih banyak Masyarakat Adat yang belum merasakan pembangunan. Akses terhadap sumberdaya, kesehatan, pendidikan, energi, peningkatan ekonomi dan berbagai fasilitas umum lainnya, masíh jauh dari harapan. Hak-hak di bidang EKOSOB masih menjadi tantangan berat bagi Masyarakat Adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
 
 
Sementara Ketua Umum Panitia Nedine Helena Sulu menjelaskan, pada rakernas nanti akan diadakan dialog umum tentang partisipasi masyarakat adat dalam pemilu, dengan topik politik eleketoral dalam pertaruhan masa depan masyarakat adat.
 
 
"Dialog nanti akan banyak narasumber yang diundang seperti Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanhowi, Anggota DPR RI Sulaiman Hamzah, Komisioner Komnas HAM RI Amirudin Rahab, Wakil Ketua KPK RI Laode Muhammad Syarif dan Direktur Eksekutif Perludem," jelasnya.
 
 
Dalam Rakernas lanjut Nedine, akan dihadiri 450 anggota AMAN dari semua Provinsi di Indonesia. Mereka nantinya akan diinapkan ke rumah-rumah warga di Kampung Koha Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.
 
 
"Puncak acara perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara akan kami laksanakan pada tanggal 17 Maret 2018 di Benteng Moraya Tondano Barat Sulawesi Utara," pungkas Nedine.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
12 Aug 2018 / dibaca 148 kali
LOMBOK (BK) : Memasuki hari ketujuh, penanganan darurat dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus dilakukan. Data korban terus...
Nasional
11 Aug 2018 / dibaca 136 kali
BANTEN (BK) : Azkia Institute bekerjasama dengan Indonesia Social Justice Network (ISJN) melaksanakan kegiatan yang bertajuk "Social...
Nasional
10 Aug 2018 / dibaca 125 kali
JAKARTA (BK) : Semenjak Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015, Kementerian Agama (Kemenag) melalui...
Nasional
06 Aug 2018 / dibaca 178 kali
MANADO (BK) : Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulut, membuka Posko Aksi Gerakan Kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi Lombok,...
Nasional
06 Aug 2018 / dibaca 180 kali
MANADO (BK) : Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulut meminta Presiden Joko Widodo untuk berkantor sementara di Lombok, NusaTenggara...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.