Nasional

Rakernas BNPB, Perkuat Koordinasi dan Konsolidasi Potensi Nasional untuk Hadapi Bencana

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 02 February 2019 18:22   368 kali
Presiden Jokowi disela-sela Rakornas BNPB di Surabaya. (foto : ist)
SURABAYA (BK) : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bencana tahun 2019 di Jatim Expo, Surabaya, Sabtu (2/2/2019). Rakernas dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari BPBD seluruh Indonesia dan perwakilan dari Kementerian, Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, TNI, Polri, Akademisi dan lainnya.
 
 
Jokowi dalam sambutannya menyatakan, forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan kekuatan yang dimiliki untuk mengantisipasi bencana. Presiden juga menyampaikan 6 hal dalam menghadapi bencana.
 
 
6 hal tersebut adalah :
 
 
1. Perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana dalam rangka mitigasi bencana. 
 
 
Dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama. Misalnya di NTB, daerah yang dilanda gempa pada tahun 2018 ternyata juga pernah terjadi pada tahun 1978. Gempa di Palu juga sama terjadi sebelumnya.
 
 
Setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus paham hal ini, di mana daerah yang boleh dan tidak boleh diperbolehkan. Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang. 
 
 
2. Pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif. Para peneliti dan pakar harus mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana.
 
 
Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana. Pakar di Indonesia meskipun tidak banyak tetapi ada, sehingga kita mengetahui adanya megathrust, pergeseran lempeng dan lain-lain. Setelah pakar berbicara, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat.
 
 
3. Apabila ada kejadian bencana, maka otomatis Gubernur akan menjadi komandan satgas darurat bersama Pangdam dan Kapolda menjadi wakil komandan satgas. Jangan dikit-dikit naik ke pusat. 
 
 
4. Pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar harus dipakai, termasuk hingga ke level daerah. Kepala BNPB mengkoordinasikan K/L terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud dan kita pelihara dan rawat. Belajar dari Jepang, masyarakat tidak panik saat gempa. Mereka baru berlari ketika ada sirine dan mengetahui jalur evakuasi.
 
 
5. Lakukan edukasi kebencanaan. Harus dimulai tahun ini yang dilakukan di daerah rawan bencana kepada sekolah melalui guru dan para pemuka agama. Oleh karena itu, papan peringatan diperlukan, rute-rute evakuasi diperlukan. Segera dikerjakan agar ada kejelasan ke mana evakuasi harus dilakukan saat ada ancaman bencana?
 
 
6. Lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat kita secara berkesinambungan sampai ke tingkat RW hingga RT, sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi bencana. Bencana bukan hanya tsunami, banjir, tanah longsor, gempabumi dan lain-lain. Bencana yang banyak menelan korban adalah gempabumi.
 
 
Presiden juga menyempatkan berdialog dan saling bertanya dengan peserta Rakernas. Salah satunya dengan Kalaksa BPBD Kota Palu, Presley Tampubolon.
 
 
Tampubolon mengungkapkan, hal yang paling sulit saat terjadi gempa di Palu adalah koordinasi. “Di hari-hari pertama, kedua, ketiga, adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan semua pihak terkait di lokasi bencana karena semua orang masing shock terkena gempa,” cerita Presley.
 
 
Kemudian, Tuti dari Bappeda Lhokseumawe yang menceritakan belum siapnya perencanaan daerah, karena tidak terbayang akan adanya tsunami. Namun setelah itu, Bappeda merencanakan pembangunan wilayah dengan memperhatikan peta rawan bencana.
 
 
Presiden kemudian berpesan Bappenas dan Bappeda agar merancang jalur evakuasi dan bangunan untuk melakukan penyelamatan dari tsunami. Apalagi Pemerintah seringkali ketinggalan dari masyarakat, dikarenakan perencanaan belum ada, tetapi masyarakat sudah tinggal di sana.
 
 
“Tetapi kita harus tegas dan tidak seperti dulu. Kita harus kerja cepat dan tidak bisa lagi kerja lambat. Sekali lagi, kita harus mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan semua kekuatan yang dimiliki untuk mengantisipasi bencana alam di Indonesia,” pesan Presiden.
 
 
Disela-sela pelaksanaan Rakernas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini, Presiden meninjau gelar peralatan untuk penanggulangan bencana.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
16 Aug 2020 / dibaca 3711 kali
Jakarta (BK) : Jumat kemarin Presiden Joko Widodo menyampaikan dua pidato dalam rangka Sidang tahunan MPR RI dan Sidang Tahunan Bersama DPR...
Nasional
08 Aug 2020 / dibaca 380 kali
Komandan Lanud Sam Ratulangi Kolonel Pnb Abram Tumanduk yang didampingi Ketua PIA Ardhya Garini, Lidya Abram Tumanduk, mengikuti video...
Nasional
06 Aug 2020 / dibaca 871 kali
Pesawat intai milik TNI AU, Boeing AI7303 tiba di Lanud Sam Ratulangi Manado. (foto: Serda Ridwan)       MANADO...
Nasional
02 Jul 2020 / dibaca 389 kali
Ketua IMIPA Cabang Tondano, John Romeo Bame dan Komisioner KPU Provinsi Sulut, Lanny Ointoe. (foto: istimewa)      ...
Nasional
01 Jul 2020 / dibaca 345 kali
Penyerahan bantuan sembako kepada mahasiswa asal Papua di Tondano yang terdampak Covid-19. (foto: istimewa)      ...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2021 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.