Nasional

Rilis Penjelasan Tindak Lanjut SKB 3 Menteri tentang Cuti Bersama Idul Fitri 1439 H

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Monday, 07 May 2018 13:59   178 kali
(Gambar : ist)

JAKARTA (BK): Pemerintah telah menetapkan penyesuaian Hari Cuti Bersama Idul Fitri melalui SKB 3 Menteri yang ditetapkan tanggal 18 April 2018. Pemerintah menindaklanjutinya dengan mendengarkan berbagai aspirasi baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun keamanan dan ketertiban.

 

Sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga hadir dalam acara penjelasan tindak lanjut SKB 3 Menteri yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (7/5/2018). Diantaranya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Menteri Sosial (Mensos), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polri serta 13 perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.

 

Dari aspek sosial, Pemerintah mempertimbangkan cuti bersama akan memberi waktu yang cukup bagi masyarakat dalam bersilaturahmi bersama keluarga yang berada di luar kota dan Pemerintah dapat melakukan rekayasa lalu lintas sehingga memberikan kenyamanan dalam perjalanan mudik.

 

Dari aspek ekonomi, Pemerintah juga telah mempertimbangkan agar dunia usaha dapat beroperasi dengan mendapatkan dukungan pelayanan dari sektor Perbankan, Transportasi, urusan Ekspor-Impor, Imigrasi dan Bea-Cukai.

 

Pemerintah juga telah mendengarkan aspirasi dan melakukan pembahasan bersama dengan perwakilan dari dunia usaha, APPINDO, dan KADIN, serta pihak Bursa Efek Indonesia (BEI), agar tetap dapat menciptakan kondisi perekonomian yang tetap kondusif.

 

Melalui serangkaian proses pembahasan dan pertimbangan, Pemerintah mengambil kebijakan tindak lanjut SKB 3 Menteri tentang cuti bersama tanggal 11, 12, dan 20 Juni 2018, sebagai berikut :

 

1. Pemerintah memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas tetap berjalan seperti biasa yaitu : Rumah Sakit, Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perbankan, Imigrasi, Bea Cukai, Perhubungan, dan lain sebagainya.

 

2. Setiap Kementerian/Lembaga akan menugaskan pegawai yang tetap bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

3. PNS yang tetap bekerja untuk melayani masyarakat pada saat cuti bersama, dapat mengambil cuti di waktu lain tanpa mengurangi hak cuti tahunannya.

 

4. Transaksi Pasar Modal dan Bursa akan dibuka pada tanggal 20 Juni 2018. Ketentuan Pelayanan Perbankan akan diatur oleh Bank Indonesia.

 

5. Cuti bersama di sektor swasta merupakan bagian dari cuti tahunan pekerja/buruh yang bersifat fakultatif, sehingga pelaksanaannya dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan. Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Kemenaker.

 

6. Kementerian Perhubungan akan mengatur semua stakeholder pelabuhan agar dapat bekerja dan melayani kegiatan pelabuhan selama masa cuti bersama Idul Fitri.

 

7. Empat Menteri Perekonomian (Menko) akan mengeluarkan surat instruksi kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk melaksanakan Penugasan Pelayanan Publik dan Pengaturan Pegawai di Kementerian/Lembaga terkait.

 

8. Setiap Kementerian/Lembaga akan menindak lanjuti pengaturan hal tersebut dengan menetapkan Instruksi dan/atau Surat Edaran.

 

Dengan penjelasan ini, diharapkan pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri 1439 H, dapat berjalan dengan baik, masyarakat dapat memperoleh kenyamanan saat mudik, dan dunia usaha tetap kondusif.

 

(Bagian Humas dan Perpustakaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).

 

(acha/bk-8)

Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
14 Sep 2018 / dibaca 204 kali
BALI (BK) : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), telah menetapkan pengendalian rokok sebagai salah satu...
Nasional
10 Sep 2018 / dibaca 203 kali
SURAKARTA (BK) : Komitmen Indonesia untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) mendapat pengakuan dari dunia internasional. Ini setelah...
Nasional
07 Sep 2018 / dibaca 159 kali
RAJA AMPAT (BK) : Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, masuk dalam kabupaten dengan kepemilikan Akta Kelahiran yang rendah dan masuk ke...
Nasional
06 Sep 2018 / dibaca 266 kali
JAKARTA (BK) : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) diminta terus meningkatkan kampanye dan sosialisasi...
Nasional
05 Sep 2018 / dibaca 268 kali
MANADO (BK): Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menggelar kegiatan Sinkronisasi Program dan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.