Nusantara

Irene Manibuy : Pemekaran Kota Manokwari Bukan Kepentingan Politik

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Monday, 15 July 2013 03:20   2338 kali
Irene Manibuy (Dok.Hr)
Jakarta (BK) : Harus diakui kemiskinan di Manokwari Provinsi Papua Barat masih 26 % sehingga salah satu solusi terbaik di daerah ini melakukan pemekaran. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat mencapai kesejahteraan bersama untuk rakyat Papua khususnya rakyat Manokwari.
 
Jadi pemekaran di daerah ini bukan unsur politik kata Wakil Bupati Manokwari Robert KR Hammar, seperti pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan yang baru terlaksana benar-benar adalah karena maksud memperpendek rentang kendali pelayanan ke masyarakat.
 
Jadi, kata Hammar jika ada maksud pemekaran di wilayah ini semuanya untuk kebutuhan rakyat bukan karena kepentingan politik.
 
Sementara itu, Irene Manibuy salah satu anggota DPR membenarkan jika pemekaran kota Manokwari adalah untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat di sana.” Benar apa yang diingkan oleh masyarakat Papua khususnya Manokwari, karena pemekran ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Papua yang merata dan sehingga tidak terjadi konflik horinsontal di sana. Karena  pemekaran ini bukanlah untuk kepentingan politik tapi untuk untuk semua masyarakat Papua, “ujar Komisi XI itu.
 
“Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi daerah,  beberapa provinsi dianggap memiliki wilayah terlalu luas sehingga diperlukan upaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dari ibu kota provinsi ke daerah dengan cara pemekaran, yaitu dengan penyatuan beberapa kabupaten/kota menjadi provinsi baru,” ujar  Komisi XI  DPR RI Irene Manibuy, S.H  di Jakarta, (12/07).
 
Lebih lanjut Irene mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, diisyaratkan bahwa dalam pembentukan pemerintah daerah yang baru didasari kepada persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan, termasuk kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
 
“Secara administratif paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan suatu provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan suatu kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota termasuk lokasi calon ibu kota, sarana, dan prasarana pemerintahan, “ terang Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini.
 
( Hari. S/Kontributor Jakarta)
Komentar ()
Berita Nusantara
Nusantara
06 Apr 2018 / dibaca 417 kali
YOGYAKARTA (BK): Satu lagi penghargaan diperoleh Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), DR (HC) Christiany Eugenia Paruntu SE....
Nusantara
04 Mar 2018 / dibaca 516 kali
KAWANGKOAN (BK): Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Djenri Keintjem sebagai Anggota komisi I sekaligus anggota badan anggaran DPR RI terus...
Nusantara
25 Jan 2018 / dibaca 620 kali
BALI (BK): Djenri Keintjem, politisi PDIP yang duduk di komisi I DPR RI bersama rekan-rekannya melakukan Kunjungan Kerja (Kunker)  spesifik...
Nusantara
09 Nov 2017 / dibaca 647 kali
JAKARTA (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Christiany Eugenia Paruntu SE, melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal...
Nusantara
15 Oct 2017 / dibaca 880 kali
JAKARTA (BK): Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD), mendadak mengunjungi warga Kawanua...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.