Pemerintahan

MJP Minta Pemerintah Sulut Memberikan Penjelasan Terkait Penerapan PPKM Level 1-4.

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Tuesday, 03 August 2021 16:15   686 kali
MANADO (BK) : Legislator DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menegaskan bahwa dirinya sepakat PPKM di Sulut diperpanjang, akan tetapi pemerintah juga harus memberikan penjelasan kepada publik terkait dengan penerapan PPKM baik level 1 sampai dengan level 4 di masing-masing kabupaten/kota. 
 
Hal ini ditegaskan MJP, saat dimintai tanggapan oleh wartawan, Senin (2/08/21) siang, di ruang kerjanya.
 
MJP menjelaskan, perpanjangan PPKM di Sulut harus di kaji secara komprehensive sehingga penerapan PPKM terukur.
 
"Misalkan dilanjukannya penerapan PPKM, angka kasus positif COVID 19 apakah dia mengalami tren penurunan, situasi ekonomi publik juga tidak ada masalah, ini yang harus dikaji secara koperensif sehingga penerapan PPKM ini terukur. kalau dua minggu penurunan kasus covid itu diasumsikan sesuai dengan kajian oleh pemerintah sekian persen, terus target bantuan sosial atau juga menanggulangi persoalan perekonomian masyakat kali ini sejauh mana harus dijabarkan oleh pemerintah daerah, dan lebih teknis lagi oleh masing-masing perangkat daerah yang ada, sehingga publik juga bisa diberikan penjelasan dan edukasi bahwa, bahwasanya penerapan PPKM untuk keamanan masyarakat dan kesehatan publik, sehingga pemerintah tidak hanya serta merta pada persoalan surat menyurat atau edaran kepada publik tetapi lebih pada mengedukasi masyarakat memberikan pencerahan kepada masyarakat target pemerintah," jelas MJP.
 
Lebih lanjut, Ketua DPW PSI Sulut ini mengatakan jika kita melihat di media sosial banyak yang beranggapan bahwa PPKM hanya membawa kesulitan bagi masyarakat.
 
"Coba liat di berbagai sosial media berkembang PPKM membawa kesulitan bagi masyarakat, PPKM lebih membawa kepada hal yang tidak produktif kepada para pekerja-pekerja srabutan, sementara kasus positif covid masih terus bertambah. Ini harus diberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat tenang dan disipilin menjalankan PPKM ini, begitu juga fungsi penegakan terhadap pelanggar PPKM ini, ini yang harus  diberikan nilai bobot yang sangat penting sehingga pemerintah menerapkan ini ada juga aplikasi di lapangan didapati tidak sesuai dengan harus dijerat dengan tegas, kalau dijalankan dengan baik, berarti asumsi kita kasus penyebaran covid dapat di tekan sehingga publik tahu ini, dan publik bisa tenang dengan dengan PPKM level 1-4," tandasnya. 
(gama/bk-8)
 
Komentar ()
Berita Pemerintahan
Pemerintahan
26 Jul 2021 / dibaca 164 kali
MANADO (BK)  :  Kepedulian serta perhatian kepada rakyatnya yang terkena dampak Covid 19, khususnya warga yang menjalani Isolasi...
Pemerintahan
25 Jul 2021 / dibaca 3795 kali
MANADO (BK) : Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) Airlangga Hartarto menyebut 45 kabupaten/kota dari 21...
Pemerintahan
23 Jul 2021 / dibaca 164 kali
TAHUNA (BK) : Bupati Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana meninjau langsung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di...
Pemerintahan
23 Jul 2021 / dibaca 408 kali
MANADO (BK)  :  H Amir Liputo SH, Legislator DPRD Sulut mendukung kebijakan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam memperpanjang PPKM...
Pemerintahan
18 Jul 2021 / dibaca 366 kali
Tangkapan layar surat edaran Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengenai perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2021 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.