Pendidikan

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Berpotensi Klaster Baru Covid-19?

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 31 October 2020 23:04   100 kali
Aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU Omnibus Law di depan kantor DPRD Sulut. (foto: manadoline)
 
 
 
KLASTER baru penyebaran Covid-19 disebabkan karena terjadinya penumpukan massa di suatu wilayah. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam rilisnya menyebut salah satunya adalah aksi-aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU Omnibus Law. Sementara kalangan mahasiswa punya pendapat dan sikap tersendiri terkait hal ini.
 
 
Aksi-aksi demonstrasi mahasiswa tersebut setidaknyamempertemukan ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang sebagian besar tidak hanya mengabaikan jarak fisik namun juga tidak mengenakan masker. Berbagai seruan nyanyian maupun teriakan dari peserta demonstrasi tersebut tentu mengeluarkan droplet dan aerosol yang berpotensi menularkan virus terutama Covid.
 
 
“Ditambah banyaknya kemungkinan peserta demonstrasi yang datang dari kota atau wilayah yang berbeda, jika terinfeksi, mereka dapat menyebarkan virus saat kembali ke komunitasnya,” ujar Ketua Tim Mitigasi PB IDI Dr M Adib Khumaidi SpOT dalam siaran pers yang diterima, belum lama ini.
 
 
Bukan tugas sebagai tenaga kesehatan untuk menilai mengapa orang-orang tersebut terlibat dalam demonstrasi. Dalam hal ini, pihaknya menjelaskan kekuatiran dari sisi medis dan berdasarkan sains. Terkait hal yang membuat sebuah peristiwa terutama demonstrasi berisiko lebih tinggi daripada aktifitas yang lain. “Kekuatiran kami sebagai tenaga kesehatan, akan terjadi lonjakan masif yang akan terlihat dalam waktu 1-2 minggu mendatang. Dalam kondisi saat ini saja, para tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sudah kelimpungan menangani jumlah pasien Covid yang terus bertambah,” Adib menambahkan. 
 
 
Aksi mahasiswa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu di depan gedung DPRD Provinsi Sulut dinilai cukup beresiko dari aspek kesehatan. Karena terjadi penumpukan massa dengan jumlah besar, dan berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19.
 
 
Saat aksi Sulut Bergerak Jilid II, dari pimpinan-pimpinan organisasi kampus, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Manado telah mengeluarkan imbauan untuk seluruh kader agar tetap menggunakan masker, memakai sarung tangan dan membawa hand sanitizer. Namun dengan massa yang begitu banyak untuk menerapkan social distancing atau menjaga jarak memang sulit dilakukan.
 
 
“Maka ada inisiatif dari dari seluruh peserta agar wajib mengenakan masker karena itu hal yang paling penting ketika ikut berdemonstrasi,” Ibnu Wahyu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Manado menuturkan.
 
 
Memang sangat disayangkan karena pemerintah dalam situasi Covid-19 seperti ini mereka tetap mengesahkan UU Omnibus Law. Padahal sebelum disahkan RUU Omnibus Law itu sudah ditolak.
 
 
Pemerintah kemudian tidak memikirkan ketika disahkannya RUU ini akan banyak penolakan di masyarakat. Akan menimbulkan aksi-aksi yang menyebabkan kerumunan orang banyak, dan disitu akan ada dampak kasus Covid-19 ini meningkat.
 
 
"Pencegahan yang kami lakukan hanya mengunakan masker, hanskun dan membawa hand sanitizer, sehingga kami bisa meminimalisir penularan Covid-19 pada massa aksi yang hadir," terang Wahyu.
 
 
Sampai saat ini, sudah hampir sebulan pasca aksi di Kantor DPRD Provinsi Sulut. Untuk anggota HMI MPO belum ada yang terkonfirmasi positif Covid-19. Meski begitu, untuk ke depannya tetap dipantau khususnya teman-teman yang turun aksi kemarin.
 
 
“Khususnya HMI MPO apakah ada keluhan-keluhan seperti flu ringan, ataupun demam. Sehingga mencegah adanya klaster baru dalam aksi tersebut," tutup Alumni Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Muhamadiyah itu.
 
 
Aksi penolakan UU Omnibus Law juga terjadi di Minahasa. Aksi dari beberapa elemen yang menamakan diri Aliansi Perjuangan Rakyat (Aparat) Cabut Omnibus Law (Cabul) dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 7 Oktober dan 13 Oktober 2020.
 
 
“Kami massa aksi sadar dengan pandemi yang sedang melanda Negara kita ini, bahkan dunia,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) pada aksi tersebut, Anthoni Talubun, Rabu (21/10/2020).
 
 
Untuk itulah, sejumlah organisasi intra maupun ekstra kampus yang tergabung dalam aliansi itu menjaga jaga jarak dan wajib menggunakan masker. Massa aksi juga menyediakan perlengkapan aksi berupa tali, agar massa aksi terkoordinir.
 
 
Tapi pada aksi pada 7 Oktober dihadang oleh aparat keamanan, ketika massa aksi ingin mengadakan mimbar bebas di lokasi kampus Unima. “Padahal massa sudah terkoordinir, agar saat kita berpendapat dapat jaga jarak, akan tetapi dihadang karena alasan pandemi Covid-19,” tukas mahasiswa jurusan Ilmu Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Fmipa) Universitas Negeri Manado (Unima) dan juga sebagai Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Tondano.
 
 
Selain organisasi ekstra kampus seperti Kelompok Cipayung, organisasi intra kampus juga terlibat dalam aksi unjuk rasa itu. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sulut Yusril Lasarika menuturkan, pada 8 Oktober 2020 lalu, mereka ikut dalam aksi penolakan UU Omnibus law di kantor DPRD Sulut.
 
 
Ia mengatakan, sebelum Undang-Undang ini disahkan sudah banyak mendapatkan penolakan dari pada organisasi Mahasiswa maupun elemen masyarakat, Rabu (21/10/2020).
 
 
Yusril menambahkan, dengan disahkannya UU Omnibus Law maka mengundang massa aksi dan itu tidak bisa terhindar dari kerumunan. Penerapan social distancing agak sulit dikarenakan massa aksi yang begitu banyak.
 
 
“Meski demikian saya mengingatkan anggota tetap menerapkan protokol Covid-19. Menggunakan masker, memakai sarung tangan dan membawa hand sanitizer," jelas Yusril.
 
 
Dia mengatakan, sampai saat ini hampir sebukan setelah aksi belum mendapatkan kabar dari teman-teman pimpinan bahwa ada anggota mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19. “Kami terus memantau keberadaan anggota kami, jika saja ada gejala terkait Covid-19,” pungkas Yusril.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Pendidikan
Pendidikan
08 Nov 2019 / dibaca 668 kali
MANADO (BK) : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar Seminar Nasional bertajuk Hukum Perjanjian dan Teknik...
Pendidikan
31 Oct 2019 / dibaca 467 kali
TONDANO (BK): Universitas Negeri Manado (Unima) menggelar Workshop Penulisan Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa kerjasama antara Lembaga...
Pendidikan
25 Oct 2019 / dibaca 537 kali
TONDANO (BK) Kuliah Tamu Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado (Unima), menghadirkan narasumber Dr Barita Simanjuntak, SH MH...
Pendidikan
23 Oct 2019 / dibaca 390 kali
  IAD Wilayah Sulut dan tim Jaksa Masuk Sekolah (JMS) saat mengunjungi SMK Negeri 1 Manado untuk melakukan penyuluhan hukum. (foto:...
Pendidikan
23 Oct 2019 / dibaca 348 kali
MANADO (BK) : Anggota DPR RI termuda, Brigitta Hillary Lasut menjadi pembicara pada seminar yang membahas Program Legislasi Nasional Dalam...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2020 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.