Pendidikan

GMKI Komisariat Justitia Menilai Satgas PPKS Unsrat Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Sunday, 06 March 2022 23:36   1189 kali
MANADO (BK) : Kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di Perguruan Tinggi dilaporkan terjadi di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, yang mana membuat Unsrat mendapat banyak sorotan dari beberapa pihak salah satunya Aliansi Organiasi Mahasiswa yang merupakan representasi Mahasiswa. 
 
Belakangan diketahui Unsrat telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 404/UN12/HK/2022 terkait struktur Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unsrat. Namun SK tersebut masih menjadi polemik di kalangan Mahasiswa, dimana banyak yang mempertanyakan terkait Transparansi Prosedur pembentukan Satgas, kualitas dan krediblitas unsur Mahasiswa yang ada dalam Satgas serta tidak sesuainya prosedur pembentukan Satgas berdasarkan Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021.
 
Melihat kasus tersebut, Komisariat Justitia Unsrat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Manado menanggapi terkait kasus tersebut karena masih menjadi polemik di kalangan Mahasiswa Unsrat.
 
Ketua Komisariat Justitia Gamaliel Lapod, S.H, mempertanyakan apakah Unsrat benar - benar peduli terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang seharusnya diimplementasikan berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021.
 
Saat diwawancarai awak media pada Minggu (06/03/2022). Lapod mengatakan,  bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Permendikbud No. 30 Tahun 2021 seharusnya ada pembentukan panitia seleksi terlebih dahulu agar bisa menjamin kualitas dan kredibilitas Tim atau Anggota Satgas.
 
"Harusnya pihak Universitas harus bentuk dulu panitia seleksi agar supaya bisa menjamin kualitas dari Satgas tersebut," tegas Lapod.
 
Disamping itu, Kabid Aksi dan Pelayanan Nelson Gulo juga mempertanyakan terkait dengan transparansi prosedural dan pertimbangan serta kualitas pemilihan Anggota Satgas PPKS yang tercantum pada SK Rektor Unsrat No : 404/UN12/HK/2022.
 
Masih dengan kasus tersebut, statement pun di sampaikan oleh Sekfung Perguruan Tinggi Jovano Apituley, menurutnya Unsrat harus melihat juga syarat panitia seleksi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 24 Ayat (4) Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021.
 
"Unsrat Harus perhatikan peraturan yang di keluarkan oleh Kemendikbud yaitu di antaranya, Anggota Satgas harus pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan disabilitas, dan pernah mengikuti Organisasi di dalam atau luar Kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual,gender, atau disabilitas," ujar Apituley.
 
Selanjutnya, Sektretaris Komisariat Justitia Krisye Kalengkongan, S.H., menegaskan bahwa Unsrat harus memperhatikan Pasal 25 Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 yang mengatur tentang tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebelumnya.
 
"Dikarenakan masih banyak Civitas Akademika yang belum banyak tau dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2021, yang seharusnya harus ada sosialisasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tingkat Universitas yang bisa menjangkau semua Fakultas dalam naungan Unsrat dan harus meninjau kembali SK Rektor Unsrat No. 404/UN12/HK/2022," tegas Kalengkongan.
 
Komisariat Justitia sangat menyangkan hal tersebut  jika Unsrat tidak memperhatikan Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 sebagai Landasan Hukum (Legal Basis) untuk bergerak dalam membasi predator kekerasan seksual.
 
"Karena jika unsrat tidak memperhatikan dan mengimplementasikan peraturan ini, Unsrat sudah ditunggu dengan sanksi administratif sebagaimana yang tercantum pada Pasal 13 Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021," pungkas Gamaliel Lapod didampingi oleh Krisye Kalengkongan, Nelson Gulo, dan Jovano Apituley.
 
(gama/bk-8)
 
Komentar ()
Berita Pendidikan
Pendidikan
25 Aug 2021 / dibaca 1153 kali
TONDANO (BK) : Kampus merdeka menjadi salah satu kegiatan Kementrian Pendidikan saat ini. Termasuk dilaksanakan di Universitas Negeri Manado....
Pendidikan
20 Aug 2021 / dibaca 2711 kali
  TOMOHON (BK) : Jalin kerjasama dalam upaya pengembangan program studi pendidikan disepakati antara PPs Universitas...
Pendidikan
13 Aug 2021 / dibaca 797 kali
MANADO (BK): Rintisan solusi digital untuk daerah masih gencar dilakukan. Program yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo ini, kini telah...
Pendidikan
16 Jul 2021 / dibaca 756 kali
          Antusias mahasiswa ikuti...
Pendidikan
06 Jul 2021 / dibaca 732 kali
  MANADO (BK): Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2022 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.