Politik

Azhar: Pengawasan Jangan hanya Formalitas

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 16 August 2019 23:45   180 kali
Azhar

KALAWAT (BK): Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terpilih, Azhar menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

“Saya hanya mengingatkan agar pengawasan jangan hanya formalitas di dewan. Karena mulai ditinggalkan oknum anggota dewan. Peran itu, diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan,” jelas pengusaha muda yang terpilih sebagai anggota dewan itu.

 

Berkaitan dengan fungsi dan tugas legislator, sambung dia, periode mendatang harus mengoptimalisasikan tiga fungsi tadi. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan pemerintah berjalan dengan baik.

 

“Jika fungsi pengawasan tidak jalan, tentu berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ujung-ujungnya pemerintah berurusan dengan aparat hukum. Sebab, tidak melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Azhar pada tanggal 9 September mendatang dilantik sebagai anggota DPRD Minut periode 2019-2024. 

 

Oleh karena itu, ia mengingatkan, kepada rekan anggota dewan agar fungsi pengawasan yang melekat harus dijalankan. “Sehingga tidak ada lagi kolusi, korupsi dan nepotisme. Masyarakat akan menikmati pembangunan dan kesejahteraan. Karena uang Negara tidak dikorupsi,” kata dia.

 

Hak dan Wewenang DPRD

Pada kesempatan terpisah, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado, Jericho Pombengi menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi. Pertama, legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Kedua, Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD). Ketiga, Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

 

Sementara tugas, wewenang dan hak DPRD, kata kandidat doctor Universitas Ponegoro Semarang, itu adalah, membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, membahas, dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah, melaksaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

 

Berikut, mengusulkan untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian. Sedangkan untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

 

Selain itu, memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

 

“Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, tutur dia.

 

Ia menjelaskan, tugas yang lain adalah mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

“DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administrative,” urai dia.

 

Ia menambahkan, DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

 

(bk-1)

 

 

 

Komentar ()
Berita Politik
Politik
02 Jul 2019 / dibaca 225 kali
JAKARTA (BK): Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut),  Christiany Eugenia Paruntu (CEP) mendampingi Ketua...
Politik
27 Jun 2019 / dibaca 277 kali
MANADO (BK) : Partai Gerindra Sulut akan melakukan konsolidasi pasca sidang putusan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK)....
Politik
27 Jun 2019 / dibaca 6320 kali
MANADO (BK) : Sidang putusan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), hanya dalam hitungan jam saja. Namun Partai Gerindra Sulawesi...
Politik
18 Jun 2019 / dibaca 566 kali
JAKARTA (BK): Bawaslu RI menyatakan KPU Kota Manado terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, atau...
Politik
13 Jun 2019 / dibaca 3550 kali
JAKARTA (BK): Sidang yang dipimpin Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan didampingi Ratna Dewi Pettiolo, Moh Afifudin, Frits Edward...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.