Politik

Bawaslu Sulut Deklarasikan Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 14 February 2018 20:32   93 kali
Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA oleh Bawaslu Sulut. (foto : acha)
MANADO (BK) : Bawaslu Sulut mendeklarasikan menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Komitmen itu untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang berintegritas.
 
 
“Tantangan proses demokrasi kita semakin lama semakin dinamis. Untuk itu, Bawaslu dan jajarannya memiliki komiten untuk memastikan Pilkada 2018 ini berintegritas dan bermartabat,” ujar Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda saat memberikan sambutan pada deklarasi di Swissbell Maleosan Hotel, Rabu (14/2/2018).
 
 
Menurutnya, ada hambatan untuk menciptakan kualitas Pilkada yang berintegritas. Diantaranya yang paling menonjol adalah politik uang dan politisasi SARA.
 
 
Politisasi SARA, sebutnya, berpotensi mengganggu persaudaraan, hidup rukun dan damai dalam negara kesatuan RI. Sedangkan politik uang menjadi musuh bersama karena dapat berpotensi atau menciptakan korupsi jika calon terpilih nanti.
 
 
"Dari hasil penelitian banyak kepala daerah yang terlibat korupsi karena harus mengembalikan uang yang dipakai pada waktu pelaksanaan pilkada,” tandasnya.
 
 
Karena itu, lanjutnya, untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu dan jajaran mengajak seluruh komponen bangsa. Juga kepada pemangku kepentingan di daerah yang menyelenggarakan Pilkada, untuk sama-sama mewujudkan pilkada yang bersih, berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai budi bangsa.
 
 
“Melalui deklarasi ini kita akan menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU, Partai Politik, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Vertikal dan Horisontal dan seluruh komponen rakyat Sulut untuk berkomitmen mewujudkan pilkada yang demokratis, berintegritas dan bermartabat, tentunya dengan tidak berpolitik uang dan politisasi SARA,” pungkasnya.
 
 
Deklarasi dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) seperti perwakilan Kodam XIII/Merdeka, Lantamal VIII, Lanudsri, Komisi Yudisial (KY), Polda Sulut dan Pengadilan Tinggi Manado.
 
 
Adapun deklarasi diawali dengan pemberian kaos bertuliskan Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA kepada Ketua-ketua Partai politik. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan 5 poin deklarasi.
 
 
Setelah itu dilanjutkan dengan pembubuhan tanda tangan di baliho sebagai bentuk dukungan kepada Bawaslu Sulut.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Politik
Politik
24 Sep 2017 / dibaca 357 kali
MANADO (BK): Ketua DPD II Partai Golkar Kota Manado Danny RWF Sondakh atau akrab disapa Deson, mengaku jika Partai Golkar merupakan partai...
Politik
22 Sep 2017 / dibaca 364 kali
MANADO (BK): Jumat, 22 September 2017 untuk pertama kalinya Yongki Limen, Pelaksana Tugas Ketua DPD II Partai Golkar Kota Manado memimpin...
Politik
20 Sep 2017 / dibaca 277 kali
JAKARTA (BK): Tiga komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara periode 2017 – 2022, Herwyn J Malonda, Kenly...
Politik
18 Sep 2017 / dibaca 303 kali
BITUNG (BK): Robert Wilhelmus Sinke atau lebih dikenal Rob Sinke memilih bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia dan bersedia menjadi...
Politik
17 Sep 2017 / dibaca 532 kali
MANADO (BK): Setelah melewati rangkaian fit and proper test, akhirnya 3 personil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara terpilih dari...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.