Politik

Bawaslu Sulut Deklarasikan Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 14 February 2018 20:32   341 kali
Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA oleh Bawaslu Sulut. (foto : acha)
MANADO (BK) : Bawaslu Sulut mendeklarasikan menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Komitmen itu untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang berintegritas.
 
 
“Tantangan proses demokrasi kita semakin lama semakin dinamis. Untuk itu, Bawaslu dan jajarannya memiliki komiten untuk memastikan Pilkada 2018 ini berintegritas dan bermartabat,” ujar Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda saat memberikan sambutan pada deklarasi di Swissbell Maleosan Hotel, Rabu (14/2/2018).
 
 
Menurutnya, ada hambatan untuk menciptakan kualitas Pilkada yang berintegritas. Diantaranya yang paling menonjol adalah politik uang dan politisasi SARA.
 
 
Politisasi SARA, sebutnya, berpotensi mengganggu persaudaraan, hidup rukun dan damai dalam negara kesatuan RI. Sedangkan politik uang menjadi musuh bersama karena dapat berpotensi atau menciptakan korupsi jika calon terpilih nanti.
 
 
"Dari hasil penelitian banyak kepala daerah yang terlibat korupsi karena harus mengembalikan uang yang dipakai pada waktu pelaksanaan pilkada,” tandasnya.
 
 
Karena itu, lanjutnya, untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu dan jajaran mengajak seluruh komponen bangsa. Juga kepada pemangku kepentingan di daerah yang menyelenggarakan Pilkada, untuk sama-sama mewujudkan pilkada yang bersih, berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai budi bangsa.
 
 
“Melalui deklarasi ini kita akan menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU, Partai Politik, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Vertikal dan Horisontal dan seluruh komponen rakyat Sulut untuk berkomitmen mewujudkan pilkada yang demokratis, berintegritas dan bermartabat, tentunya dengan tidak berpolitik uang dan politisasi SARA,” pungkasnya.
 
 
Deklarasi dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) seperti perwakilan Kodam XIII/Merdeka, Lantamal VIII, Lanudsri, Komisi Yudisial (KY), Polda Sulut dan Pengadilan Tinggi Manado.
 
 
Adapun deklarasi diawali dengan pemberian kaos bertuliskan Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA kepada Ketua-ketua Partai politik. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan 5 poin deklarasi.
 
 
Setelah itu dilanjutkan dengan pembubuhan tanda tangan di baliho sebagai bentuk dukungan kepada Bawaslu Sulut.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Politik
Politik
05 Jul 2018 / dibaca 385 kali
MANADO (BK) : Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sulawesi Utara (Sulut) menargetkan fraksi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Selain...
Politik
04 Jul 2018 / dibaca 237 kali
MANADO (BK) : Meski dilarang dalam Undang-undang Pemilu, Politik SARA, uang dan isu Hoaks masih menjadi persoalan yang kemungkinan akan...
Politik
04 Jul 2018 / dibaca 279 kali
MANADO (BK) : Partisipasi pemilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Sulawesi Utara (Sulut),...
Politik
29 Jun 2018 / dibaca 473 kali
MENJELANG pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Utara, volume kerja dari Ketua Badan...
Politik
25 Jun 2018 / dibaca 223 kali
MANADO (BK) : Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Kerja (Raker) terkait persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Sulawesi Utara,...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.