Politik

Bawaslu Sulut Deklarasikan Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 14 February 2018 20:32   223 kali
Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA oleh Bawaslu Sulut. (foto : acha)
MANADO (BK) : Bawaslu Sulut mendeklarasikan menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Komitmen itu untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang berintegritas.
 
 
“Tantangan proses demokrasi kita semakin lama semakin dinamis. Untuk itu, Bawaslu dan jajarannya memiliki komiten untuk memastikan Pilkada 2018 ini berintegritas dan bermartabat,” ujar Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda saat memberikan sambutan pada deklarasi di Swissbell Maleosan Hotel, Rabu (14/2/2018).
 
 
Menurutnya, ada hambatan untuk menciptakan kualitas Pilkada yang berintegritas. Diantaranya yang paling menonjol adalah politik uang dan politisasi SARA.
 
 
Politisasi SARA, sebutnya, berpotensi mengganggu persaudaraan, hidup rukun dan damai dalam negara kesatuan RI. Sedangkan politik uang menjadi musuh bersama karena dapat berpotensi atau menciptakan korupsi jika calon terpilih nanti.
 
 
"Dari hasil penelitian banyak kepala daerah yang terlibat korupsi karena harus mengembalikan uang yang dipakai pada waktu pelaksanaan pilkada,” tandasnya.
 
 
Karena itu, lanjutnya, untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu dan jajaran mengajak seluruh komponen bangsa. Juga kepada pemangku kepentingan di daerah yang menyelenggarakan Pilkada, untuk sama-sama mewujudkan pilkada yang bersih, berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai budi bangsa.
 
 
“Melalui deklarasi ini kita akan menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU, Partai Politik, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Vertikal dan Horisontal dan seluruh komponen rakyat Sulut untuk berkomitmen mewujudkan pilkada yang demokratis, berintegritas dan bermartabat, tentunya dengan tidak berpolitik uang dan politisasi SARA,” pungkasnya.
 
 
Deklarasi dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) seperti perwakilan Kodam XIII/Merdeka, Lantamal VIII, Lanudsri, Komisi Yudisial (KY), Polda Sulut dan Pengadilan Tinggi Manado.
 
 
Adapun deklarasi diawali dengan pemberian kaos bertuliskan Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA kepada Ketua-ketua Partai politik. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan 5 poin deklarasi.
 
 
Setelah itu dilanjutkan dengan pembubuhan tanda tangan di baliho sebagai bentuk dukungan kepada Bawaslu Sulut.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Politik
Politik
18 Dec 2017 / dibaca 272 kali
MANADO (BK): Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Herwyn J.H. Malonda melantik Soleman Hanny Kalangi sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Minahasa...
Politik
30 Nov 2017 / dibaca 333 kali
MANADO (BK): Kepengerusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar (PG) Sulawesi Utara periode 2015-2020 (Sulut) terpilih Christiany Eugenia...
Politik
25 Nov 2017 / dibaca 339 kali
MANADO (BK): Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Manado menggandeng wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengawasi...
Politik
07 Nov 2017 / dibaca 440 kali
MANADO (BK): Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar uji kelayakan dan kompetensi secara terbuka untuk para bakal calon legislatifnya...
Politik
28 Oct 2017 / dibaca 430 kali
MANADO (BK): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara, Jumat 27 Oktober 2017 melaunching Pojok Pengawasan Partisipatif, yang merupakan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.