Politik

Bawaslu Sulut Deklarasikan Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 14 February 2018 20:32   391 kali
Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA oleh Bawaslu Sulut. (foto : acha)
MANADO (BK) : Bawaslu Sulut mendeklarasikan menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Komitmen itu untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang berintegritas.
 
 
“Tantangan proses demokrasi kita semakin lama semakin dinamis. Untuk itu, Bawaslu dan jajarannya memiliki komiten untuk memastikan Pilkada 2018 ini berintegritas dan bermartabat,” ujar Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda saat memberikan sambutan pada deklarasi di Swissbell Maleosan Hotel, Rabu (14/2/2018).
 
 
Menurutnya, ada hambatan untuk menciptakan kualitas Pilkada yang berintegritas. Diantaranya yang paling menonjol adalah politik uang dan politisasi SARA.
 
 
Politisasi SARA, sebutnya, berpotensi mengganggu persaudaraan, hidup rukun dan damai dalam negara kesatuan RI. Sedangkan politik uang menjadi musuh bersama karena dapat berpotensi atau menciptakan korupsi jika calon terpilih nanti.
 
 
"Dari hasil penelitian banyak kepala daerah yang terlibat korupsi karena harus mengembalikan uang yang dipakai pada waktu pelaksanaan pilkada,” tandasnya.
 
 
Karena itu, lanjutnya, untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu dan jajaran mengajak seluruh komponen bangsa. Juga kepada pemangku kepentingan di daerah yang menyelenggarakan Pilkada, untuk sama-sama mewujudkan pilkada yang bersih, berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai budi bangsa.
 
 
“Melalui deklarasi ini kita akan menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU, Partai Politik, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Vertikal dan Horisontal dan seluruh komponen rakyat Sulut untuk berkomitmen mewujudkan pilkada yang demokratis, berintegritas dan bermartabat, tentunya dengan tidak berpolitik uang dan politisasi SARA,” pungkasnya.
 
 
Deklarasi dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) seperti perwakilan Kodam XIII/Merdeka, Lantamal VIII, Lanudsri, Komisi Yudisial (KY), Polda Sulut dan Pengadilan Tinggi Manado.
 
 
Adapun deklarasi diawali dengan pemberian kaos bertuliskan Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA kepada Ketua-ketua Partai politik. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan 5 poin deklarasi.
 
 
Setelah itu dilanjutkan dengan pembubuhan tanda tangan di baliho sebagai bentuk dukungan kepada Bawaslu Sulut.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Politik
Politik
11 Jul 2018 / dibaca 416 kali
MANADO (BK) : Dewan Pers mengeluarkan surat edaran mengenai posisi media dan netralitas wartawan. Dalam surat edaran itu, mengimbau awak media...
Politik
11 Jul 2018 / dibaca 441 kali
MANADO (BK) : Lexi Mantiri, resmi mendaftar sebagai bakal calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Utara (Sulut). Jurnalis media cetak...
Politik
11 Jul 2018 / dibaca 372 kali
MANADO (BK) : Puluhan simpatisan Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu, Jainuddin Damopolii – Suharjo Makalalag...
Politik
11 Jul 2018 / dibaca 599 kali
MANADO (BK) : Bawaslu Sulut menolak laporan dugaan pelanggaran money politik pada Pilkada Kotamobagu 2018. Dalam amar putusan Majelis...
Politik
10 Jul 2018 / dibaca 260 kali
MANADO (BK) : Stefanus B.A.N Liow resmi mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD RI. Senator petahana ini tiba di Kantor KPU Sulut, Selasa...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.