Politik

Bawaslu Sulut Ingatkan Larangan di Masa Tenang, Ini Isinya

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Sunday, 14 April 2019 23:34   210 kali
Herwyn Malonda. (foto : dok)
MANADO (BK) : Bawaslu Sulut mengeluarkan edaran berupa Larangan di Masa Tenang. Edaran itu berlaku selama 3 hari kedepan pada masa tenang, yaitu tanggal 14 – 16 April 2019.
 
 
Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda mengatakan, ada tiga pokok penting dalam edaran tersebut, yaitu telah berakhirnya masa kampanye Pemilu. Kemudian tidak boleh melakukan politik uang dan pelarangan menyiarkan berita atau iklan rekam jejak peserta Pemilu yang mengarah pada kepentingan kampanye.
 
 
“Dalam edaran itu juga memuat Pasal-pasal pelarangan serta sanksi apabila ada yang melanggar,” kata Herwyn melalui pesan WhatsApp di Grup Media Bawaslu Sulut, Minggu (14/4/2019).
 
 
Ingin tau selengkapnya isi edaran dari Bawaslu Sulut tersebut? Begini bunyinya :
 
 
Larangan yang menjadi perhatian kita semua :
 
 
1. Masa Kampanye Pemilu telah berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang (Pasal 276 UU 7/2017). Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye tidak boleh lagi berkampanye.
 
 
2. Tidak boleh Melakukan Politik Uang. Berdasarkan UU Pemilu Nomor 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu No 7/2017.
 
 
Sanksi yang melanggar merupakan Tindak Pidana Pemilu. Merujuk pada Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu, sanksi jika melanggar larangan di atas yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. Apabila pelakunya Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Prov / Kab Kota, akan dikenakan sanksi pembatalan calon terpilih (pasal 285 huruf b UU 7/2017).
 
 
Apabila pelanggarannya dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (baik terkait politik uang maupun non politik uang) akan diproses Bawaslu secara terbuka dalam Penanganan Pelanggaran administrasi dengan sanksi pembatalan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (pasal 286 dan 463 UU 7/2017)
 
 
3.   Melalui Pasal 287 ayat (5) UU 7/2017 jo. Pasal 53 ayat (4) PKPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu memuat : Selama masa Tenang, Media Cetak, Media Elektronik, Media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan Berita, Iklan, Rekam Jejak, Citra Diri Peserta Pemiku dan / atsu bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau Merugikan Peserta Pemilu.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Politik
Politik
02 Oct 2019 / dibaca 219 kali
JAKARTA (BK):   Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani Nakshaktra Kusyala (putri Megawati Soekarnoputri)...
Politik
27 Sep 2019 / dibaca 134 kali
JAKARTA (BK) : Partai NasDem menyatakan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi mahasiswa yang terjadi...
Politik
25 Sep 2019 / dibaca 167 kali
MANADO (BK) : Anggota DPRD Kota Manado Franko C Wangko mengapreasiasi dan memuji langkah cerdas Walikota Manado, Vicky Lumentut yang telah...
Politik
16 Sep 2019 / dibaca 206 kali
MANADO (BK) : Pimpinan sementara DPRD Manado mengesahkan 6 fraksi di DPRD Manado periode 2019 – 2024. Pengesahan dilakukan melalui...
Politik
09 Sep 2019 / dibaca 500 kali
MANADO (BK) : Pimpinan DPRD Kota Manado periode 2019-2024 ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Manado, Senin (9/9/2019). Sesuai penunjukan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.