Politik

Bawaslu Sulut Ingatkan Larangan di Masa Tenang, Ini Isinya

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Sunday, 14 April 2019 23:34   168 kali
Herwyn Malonda. (foto : dok)
MANADO (BK) : Bawaslu Sulut mengeluarkan edaran berupa Larangan di Masa Tenang. Edaran itu berlaku selama 3 hari kedepan pada masa tenang, yaitu tanggal 14 – 16 April 2019.
 
 
Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda mengatakan, ada tiga pokok penting dalam edaran tersebut, yaitu telah berakhirnya masa kampanye Pemilu. Kemudian tidak boleh melakukan politik uang dan pelarangan menyiarkan berita atau iklan rekam jejak peserta Pemilu yang mengarah pada kepentingan kampanye.
 
 
“Dalam edaran itu juga memuat Pasal-pasal pelarangan serta sanksi apabila ada yang melanggar,” kata Herwyn melalui pesan WhatsApp di Grup Media Bawaslu Sulut, Minggu (14/4/2019).
 
 
Ingin tau selengkapnya isi edaran dari Bawaslu Sulut tersebut? Begini bunyinya :
 
 
Larangan yang menjadi perhatian kita semua :
 
 
1. Masa Kampanye Pemilu telah berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang (Pasal 276 UU 7/2017). Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye tidak boleh lagi berkampanye.
 
 
2. Tidak boleh Melakukan Politik Uang. Berdasarkan UU Pemilu Nomor 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu No 7/2017.
 
 
Sanksi yang melanggar merupakan Tindak Pidana Pemilu. Merujuk pada Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu, sanksi jika melanggar larangan di atas yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. Apabila pelakunya Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Prov / Kab Kota, akan dikenakan sanksi pembatalan calon terpilih (pasal 285 huruf b UU 7/2017).
 
 
Apabila pelanggarannya dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (baik terkait politik uang maupun non politik uang) akan diproses Bawaslu secara terbuka dalam Penanganan Pelanggaran administrasi dengan sanksi pembatalan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (pasal 286 dan 463 UU 7/2017)
 
 
3.   Melalui Pasal 287 ayat (5) UU 7/2017 jo. Pasal 53 ayat (4) PKPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu memuat : Selama masa Tenang, Media Cetak, Media Elektronik, Media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan Berita, Iklan, Rekam Jejak, Citra Diri Peserta Pemiku dan / atsu bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau Merugikan Peserta Pemilu.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Politik
Politik
21 Apr 2019 / dibaca 205 kali
PEMUNGUTAN suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serentak pada 17 April 2019 telah selesai diselenggarakan. Indonesia menandai babak...
Politik
18 Apr 2019 / dibaca 694 kali
MANADO (BK): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang juga calon anggota DPR RI, Jerry Sambuaga menemui Gubernur Sulawesi Utara, Olly...
Politik
17 Apr 2019 / dibaca 217 kali
MANADO (BK): 109 warga yang bermukim di Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, memilih golput di Pemilu 17 April 2019. Alasannya,...
Politik
17 Apr 2019 / dibaca 159 kali
MANADO (BK): Puluhan warga Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado, terpaksa mengurungkan niatnya untuk menyalurkan hak pilihnya...
Politik
17 Apr 2019 / dibaca 165 kali
MANADO (BK) : Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut), M Roskanedi memberi dukungan penuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.