Politik

Bawaslu Sulut Tolak Gugatan Dugaan Pelanggaran Money Politik Pilkada Kotamobagu

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 11 July 2018 00:00   831 kali
MANADO (BK) : Bawaslu Sulut menolak laporan dugaan pelanggaran money politik pada Pilkada Kotamobagu 2018. Dalam amar putusan Majelis Persidangan, laporan bernomor : 01/TSM/BWSL.SULUT/VI/2018, tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang dilakukan 19 terlapor dan pihak terkait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu nomor urut 1 Tatong Bara dan Nayodo Kurniawan.
 
 
Sidang sempat molor selama 3 jam dari jadwal yang ditentukan yaitu pukul 17.00 WITA, Selasa (10/7/2018). Sidang baru dimulai tepat pukul 20.00 WITA. Majelis sidang, Herwyn Malonda serta Komisioner Bawaslu Kenly Poluan dan Mustarin Humagi secara bergantian membacakan amar putusan.
 
 
“Mengadili, menyatakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 19, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tahun 2018,” ujar Ketua Komisioner Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda.
 
 
Majelis Persidangan juga beranggapan yang sama dengan Pihak Terkait. Keduanya juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tahun 2018.
 
 
Sidang yang berlangsung di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian, berlangsung terbuka untuk umum dan diikuti puluhan simpatisan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, Jainuddin Damopolii – Suharjo Makalalag (Jadi-Jo).
 
 
Sebelumnya, Paslon Jadi-Jo melalui Tim Kuasa Hukumnya, Veri Satria Dilapanga dalam laporannya keberatan dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) yaitu calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
 
 
Kemudian calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 
 
Pelapor juga mengajukan keberatan a quo, oleh karena perbuatan para terlapor mempunyai hubungan yang mempengaruhi pemilih sedemikian rupa dengan pihak terkait sehingga pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 135.A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Politik
Politik
07 Mar 2019 / dibaca 304 kali
MANADO (BK) : Ketua Komisi III DPRD Manado, Lily Binti berang. Reses pertamanya di tahun 2019, tidak dihadiri Dinas Pekerjaan Umum dan...
Politik
07 Mar 2019 / dibaca 103 kali
MANADO (BK) : Infrastruktur masih menjadi langganan utama keluhan masyarakat. Hal itu terungkap pada reses Ketua Komisi III DPRD Kota Manado,...
Politik
04 Mar 2019 / dibaca 147 kali
MANADO (BK) : Beredarnya selebaran gelap yang isinya menyerang kredibilitas caleg jelang Pemilu 2019, mendapat perhatian serius Boby Daud....
Politik
01 Mar 2019 / dibaca 157 kali
MANADO (BK) : Dugaan adanya kampanye hitam (black campaign), terjadi jelang Pemilu 2019 di Sulawesi Utara (Sulut). Kecurangan ditemukan...
Politik
25 Feb 2019 / dibaca 2141 kali
MANADO (BK): Beredar foto Walikota Manado, GS Vicky Lumentut yang berfoto dengan menunjuk angka “5”. Beberapa orang lainnya di dalam foto...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.