Politik

Bawaslu Sulut Tolak Gugatan Dugaan Pelanggaran Money Politik Pilkada Kotamobagu

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 11 July 2018 00:00   360 kali
MANADO (BK) : Bawaslu Sulut menolak laporan dugaan pelanggaran money politik pada Pilkada Kotamobagu 2018. Dalam amar putusan Majelis Persidangan, laporan bernomor : 01/TSM/BWSL.SULUT/VI/2018, tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang dilakukan 19 terlapor dan pihak terkait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu nomor urut 1 Tatong Bara dan Nayodo Kurniawan.
 
 
Sidang sempat molor selama 3 jam dari jadwal yang ditentukan yaitu pukul 17.00 WITA, Selasa (10/7/2018). Sidang baru dimulai tepat pukul 20.00 WITA. Majelis sidang, Herwyn Malonda serta Komisioner Bawaslu Kenly Poluan dan Mustarin Humagi secara bergantian membacakan amar putusan.
 
 
“Mengadili, menyatakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 19, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tahun 2018,” ujar Ketua Komisioner Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda.
 
 
Majelis Persidangan juga beranggapan yang sama dengan Pihak Terkait. Keduanya juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tahun 2018.
 
 
Sidang yang berlangsung di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian, berlangsung terbuka untuk umum dan diikuti puluhan simpatisan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, Jainuddin Damopolii – Suharjo Makalalag (Jadi-Jo).
 
 
Sebelumnya, Paslon Jadi-Jo melalui Tim Kuasa Hukumnya, Veri Satria Dilapanga dalam laporannya keberatan dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) yaitu calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
 
 
Kemudian calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 
 
Pelapor juga mengajukan keberatan a quo, oleh karena perbuatan para terlapor mempunyai hubungan yang mempengaruhi pemilih sedemikian rupa dengan pihak terkait sehingga pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 135.A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Politik
Politik
23 Mar 2018 / dibaca 211 kali
TATELI (BK): Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh meminta pasangan calon kepala daerah yang diusung partainya, harus berkompetisi secara fair...
Politik
22 Mar 2018 / dibaca 237 kali
JAKARTA (BK) : Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo menyatakan diri merapat ke Partai NasDem. Tokoh Golkar yang pernah...
Politik
14 Mar 2018 / dibaca 253 kali
MANADO (BK) : Ketua DPW PSI Sulawesi Utara Melky Pangemanan memutuskan untuk maju sebagai Calon anggota legislatif (Caleg). Keputusan tersebut...
Politik
26 Feb 2018 / dibaca 327 kali
MANADO (BK): Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memiliki standarisasi Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terungkap pada...
Politik
14 Feb 2018 / dibaca 198 kali
MANADO (BK) : Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan mendukung Deklarasi Bawaslu Sulut yang menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.