Politik

DKPP Soroti Lobi-lobi Rumah Kopi

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 29 December 2017 11:06   398 kali

JAKARTA (BK): Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyoroti kebiasaan yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pilkada. Di antaranya soal lobi-lobi di warung kopi antara peserta dan penyelenggara pemilu.


DKPP memetakan sejumlah kerawanan untuk Pilkada Serentak 2018. Menurut DKPP, potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu paling besar di 5 wilayah.


"Jadi (peta potensi pelanggaran etik) di daerah, Papua, Aceh, Sultra, Sulteng. Semua sama, hampir sama, kecuali pilkada di Kalbar, nomor dua setelah Papua, karena ada politik identitas di sana," ujar anggota DKPP Alfitra Salam dalam diskusi 'Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media' di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).


Alfitra mengatakan daerah-daerah ini sesuai dengan indeks kerawanan pemilu yang dimiliki Bawaslu. Serta sesuai dengan daerah kerawanan yang dimiliki kepolisian. 
 

"Indeks-indeks tadi itu linear antara polisi punya, Bawaslu punya sama DKPP sama. Jadi, menurut saya, potensi pelanggaran itu ada di sekitar daerah tersebut," kata Alfitra.
 

Alfitra mengatakan, untuk mengantisipasi adanya pelanggaran kode etik tersebut, DKPP memberikan saran kepada KPU untuk melakukan pendampingan. Hal ini ditujukan agar KPU dapat mendeteksi adanya kecurangan dalam pemilu. 


"Kami tentunya tidak bisa melakukan antisipasi. Paling tidak kami menyarankan kepada KPU, khususnya bagi daerah yang rawan tersebut, untuk melakukan pendampingan," sebutnya. 
 

"Agar bisa melihat secara langsung, mengawasi, mendeteksi, sehingga kecurangan-kecurangan terjadi, apakah itu di Papua, apakah itu di Aceh, itu KPU sudah mengetahui. Jangan sampai KPU menerima laporan setelah terjadi pelanggaran," sambung Alfitra. 
 

Ia menjelaskan salah satu potensi pelanggaran yang dapat terjadi adalah adanya pertemuan antara penyelenggara dan pasangan calon. Pertemuan semacam ini, menurut Alfitra, biasanya berlangsung secara tertutup untuk lobi-lobi agar bisa memuluskan peserta pilkada atau pasangan calon.
 

"Pertemuan tertutup penyelenggara pemilu dengan paslon itu sudah melanggar kalau indikasinya ada niat pertemuan tidak baik. Apakah itu di karaoke atau di ruang kopi. Kami menganjurkan kalau mau ketemu dengan peserta pemilu, kami minta di kantor, jangan ngopi-ngopi di luar. Itu bisa potensi pelanggaran," terang dia.
 

Hal lain yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran adalah adanya penerimaan honor dari peserta kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Ia mengatakan penyelenggara pemilu dilarang menerima honor dari peserta pemilu. 
 

"Yang lain, misalnya, menerima honor. Kita sudah buat peraturan penyelenggara pemilu tidak boleh menerima honor dari peserta pemilu, misalnya ada acara, ada paslon, ada honor, itu tidak boleh," tegas Alfitra. 
 

 

(dtc/bk-1)

Komentar ()
Berita Politik
Politik
12 Aug 2018 / dibaca 552 kali
MANADO (BK) : KPU Sulut mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulut. Pengumuman berdasarkan Peraturan KPU...
Politik
10 Aug 2018 / dibaca 320 kali
MANADO (BK): Partai Hanura sepertinya tidak pernah sepi dari konflik dan persoalan. Setelah dihebohkan dengan persoalan nyaris 100 persen...
Politik
09 Aug 2018 / dibaca 507 kali
WINERU (BK): Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Utara, Jerry Sambuaga menemui mantan Ketua DPD Partai Golkar Sulut, Jimmy...
Politik
07 Aug 2018 / dibaca 152 kali
MANADO (BK) : Media massa dan jurnalis menjadi bagian penting terhadap hasil dari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 nanti. Kualitas...
Politik
30 Jul 2018 / dibaca 171 kali
MANADO (BK) : Jelang Pemilu 2019 mendatang, bursa calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres) bergulir semakin kencang dan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.