Politik

DKPP Soroti Lobi-lobi Rumah Kopi

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 29 December 2017 11:06   363 kali

JAKARTA (BK): Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyoroti kebiasaan yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pilkada. Di antaranya soal lobi-lobi di warung kopi antara peserta dan penyelenggara pemilu.


DKPP memetakan sejumlah kerawanan untuk Pilkada Serentak 2018. Menurut DKPP, potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu paling besar di 5 wilayah.


"Jadi (peta potensi pelanggaran etik) di daerah, Papua, Aceh, Sultra, Sulteng. Semua sama, hampir sama, kecuali pilkada di Kalbar, nomor dua setelah Papua, karena ada politik identitas di sana," ujar anggota DKPP Alfitra Salam dalam diskusi 'Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media' di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).


Alfitra mengatakan daerah-daerah ini sesuai dengan indeks kerawanan pemilu yang dimiliki Bawaslu. Serta sesuai dengan daerah kerawanan yang dimiliki kepolisian. 
 

"Indeks-indeks tadi itu linear antara polisi punya, Bawaslu punya sama DKPP sama. Jadi, menurut saya, potensi pelanggaran itu ada di sekitar daerah tersebut," kata Alfitra.
 

Alfitra mengatakan, untuk mengantisipasi adanya pelanggaran kode etik tersebut, DKPP memberikan saran kepada KPU untuk melakukan pendampingan. Hal ini ditujukan agar KPU dapat mendeteksi adanya kecurangan dalam pemilu. 


"Kami tentunya tidak bisa melakukan antisipasi. Paling tidak kami menyarankan kepada KPU, khususnya bagi daerah yang rawan tersebut, untuk melakukan pendampingan," sebutnya. 
 

"Agar bisa melihat secara langsung, mengawasi, mendeteksi, sehingga kecurangan-kecurangan terjadi, apakah itu di Papua, apakah itu di Aceh, itu KPU sudah mengetahui. Jangan sampai KPU menerima laporan setelah terjadi pelanggaran," sambung Alfitra. 
 

Ia menjelaskan salah satu potensi pelanggaran yang dapat terjadi adalah adanya pertemuan antara penyelenggara dan pasangan calon. Pertemuan semacam ini, menurut Alfitra, biasanya berlangsung secara tertutup untuk lobi-lobi agar bisa memuluskan peserta pilkada atau pasangan calon.
 

"Pertemuan tertutup penyelenggara pemilu dengan paslon itu sudah melanggar kalau indikasinya ada niat pertemuan tidak baik. Apakah itu di karaoke atau di ruang kopi. Kami menganjurkan kalau mau ketemu dengan peserta pemilu, kami minta di kantor, jangan ngopi-ngopi di luar. Itu bisa potensi pelanggaran," terang dia.
 

Hal lain yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran adalah adanya penerimaan honor dari peserta kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Ia mengatakan penyelenggara pemilu dilarang menerima honor dari peserta pemilu. 
 

"Yang lain, misalnya, menerima honor. Kita sudah buat peraturan penyelenggara pemilu tidak boleh menerima honor dari peserta pemilu, misalnya ada acara, ada paslon, ada honor, itu tidak boleh," tegas Alfitra. 
 

 

(dtc/bk-1)

Komentar ()
Berita Politik
Politik
05 Jul 2018 / dibaca 384 kali
MANADO (BK) : Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sulawesi Utara (Sulut) menargetkan fraksi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Selain...
Politik
04 Jul 2018 / dibaca 236 kali
MANADO (BK) : Meski dilarang dalam Undang-undang Pemilu, Politik SARA, uang dan isu Hoaks masih menjadi persoalan yang kemungkinan akan...
Politik
04 Jul 2018 / dibaca 278 kali
MANADO (BK) : Partisipasi pemilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Sulawesi Utara (Sulut),...
Politik
29 Jun 2018 / dibaca 471 kali
MENJELANG pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Utara, volume kerja dari Ketua Badan...
Politik
25 Jun 2018 / dibaca 222 kali
MANADO (BK) : Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Kerja (Raker) terkait persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Sulawesi Utara,...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.