Politik

DKPP Soroti Lobi-lobi Rumah Kopi

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 29 December 2017 11:06   275 kali

JAKARTA (BK): Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyoroti kebiasaan yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pilkada. Di antaranya soal lobi-lobi di warung kopi antara peserta dan penyelenggara pemilu.


DKPP memetakan sejumlah kerawanan untuk Pilkada Serentak 2018. Menurut DKPP, potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu paling besar di 5 wilayah.


"Jadi (peta potensi pelanggaran etik) di daerah, Papua, Aceh, Sultra, Sulteng. Semua sama, hampir sama, kecuali pilkada di Kalbar, nomor dua setelah Papua, karena ada politik identitas di sana," ujar anggota DKPP Alfitra Salam dalam diskusi 'Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media' di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).


Alfitra mengatakan daerah-daerah ini sesuai dengan indeks kerawanan pemilu yang dimiliki Bawaslu. Serta sesuai dengan daerah kerawanan yang dimiliki kepolisian. 
 

"Indeks-indeks tadi itu linear antara polisi punya, Bawaslu punya sama DKPP sama. Jadi, menurut saya, potensi pelanggaran itu ada di sekitar daerah tersebut," kata Alfitra.
 

Alfitra mengatakan, untuk mengantisipasi adanya pelanggaran kode etik tersebut, DKPP memberikan saran kepada KPU untuk melakukan pendampingan. Hal ini ditujukan agar KPU dapat mendeteksi adanya kecurangan dalam pemilu. 


"Kami tentunya tidak bisa melakukan antisipasi. Paling tidak kami menyarankan kepada KPU, khususnya bagi daerah yang rawan tersebut, untuk melakukan pendampingan," sebutnya. 
 

"Agar bisa melihat secara langsung, mengawasi, mendeteksi, sehingga kecurangan-kecurangan terjadi, apakah itu di Papua, apakah itu di Aceh, itu KPU sudah mengetahui. Jangan sampai KPU menerima laporan setelah terjadi pelanggaran," sambung Alfitra. 
 

Ia menjelaskan salah satu potensi pelanggaran yang dapat terjadi adalah adanya pertemuan antara penyelenggara dan pasangan calon. Pertemuan semacam ini, menurut Alfitra, biasanya berlangsung secara tertutup untuk lobi-lobi agar bisa memuluskan peserta pilkada atau pasangan calon.
 

"Pertemuan tertutup penyelenggara pemilu dengan paslon itu sudah melanggar kalau indikasinya ada niat pertemuan tidak baik. Apakah itu di karaoke atau di ruang kopi. Kami menganjurkan kalau mau ketemu dengan peserta pemilu, kami minta di kantor, jangan ngopi-ngopi di luar. Itu bisa potensi pelanggaran," terang dia.
 

Hal lain yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran adalah adanya penerimaan honor dari peserta kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Ia mengatakan penyelenggara pemilu dilarang menerima honor dari peserta pemilu. 
 

"Yang lain, misalnya, menerima honor. Kita sudah buat peraturan penyelenggara pemilu tidak boleh menerima honor dari peserta pemilu, misalnya ada acara, ada paslon, ada honor, itu tidak boleh," tegas Alfitra. 
 

 

(dtc/bk-1)

Komentar ()
Berita Politik
Politik
23 Oct 2017 / dibaca 438 kali
MANADO (BK): Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Sulawesi Utara yang dilaksanakan di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin 23...
Politik
17 Oct 2017 / dibaca 356 kali
AMURANG (BK) : Sedikitnya, 13 Ormas dan LSM di Sulawesi Utara meyakini Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Paruntu (CEP), bakal...
Politik
17 Oct 2017 / dibaca 305 kali
MANADO (BK): Ketua Panwaslu Kota Manado Marwan Kawinda menyebutkan jika selama proses pendaftaran Partai Politik di KPUD Kota Manado, tidak...
Politik
29 Sep 2017 / dibaca 431 kali
MANADO (BK): Sekretaris DPD I Partai Demokrat Sulawesi Utara Marthen Manoppo mengaku belum mengetahui secara jelas terkait penangkapan EYL...
Politik
29 Sep 2017 / dibaca 750 kali
MANADO (BK): Drama Pelaksana Tugas (PLT) 4 Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten dan Kota akhirnya berakhir manis untuk pihak yang di PLT...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.