Politik

DKPP Soroti Lobi-lobi Rumah Kopi

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 29 December 2017 11:06   349 kali

JAKARTA (BK): Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyoroti kebiasaan yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pilkada. Di antaranya soal lobi-lobi di warung kopi antara peserta dan penyelenggara pemilu.


DKPP memetakan sejumlah kerawanan untuk Pilkada Serentak 2018. Menurut DKPP, potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu paling besar di 5 wilayah.


"Jadi (peta potensi pelanggaran etik) di daerah, Papua, Aceh, Sultra, Sulteng. Semua sama, hampir sama, kecuali pilkada di Kalbar, nomor dua setelah Papua, karena ada politik identitas di sana," ujar anggota DKPP Alfitra Salam dalam diskusi 'Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media' di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).


Alfitra mengatakan daerah-daerah ini sesuai dengan indeks kerawanan pemilu yang dimiliki Bawaslu. Serta sesuai dengan daerah kerawanan yang dimiliki kepolisian. 
 

"Indeks-indeks tadi itu linear antara polisi punya, Bawaslu punya sama DKPP sama. Jadi, menurut saya, potensi pelanggaran itu ada di sekitar daerah tersebut," kata Alfitra.
 

Alfitra mengatakan, untuk mengantisipasi adanya pelanggaran kode etik tersebut, DKPP memberikan saran kepada KPU untuk melakukan pendampingan. Hal ini ditujukan agar KPU dapat mendeteksi adanya kecurangan dalam pemilu. 


"Kami tentunya tidak bisa melakukan antisipasi. Paling tidak kami menyarankan kepada KPU, khususnya bagi daerah yang rawan tersebut, untuk melakukan pendampingan," sebutnya. 
 

"Agar bisa melihat secara langsung, mengawasi, mendeteksi, sehingga kecurangan-kecurangan terjadi, apakah itu di Papua, apakah itu di Aceh, itu KPU sudah mengetahui. Jangan sampai KPU menerima laporan setelah terjadi pelanggaran," sambung Alfitra. 
 

Ia menjelaskan salah satu potensi pelanggaran yang dapat terjadi adalah adanya pertemuan antara penyelenggara dan pasangan calon. Pertemuan semacam ini, menurut Alfitra, biasanya berlangsung secara tertutup untuk lobi-lobi agar bisa memuluskan peserta pilkada atau pasangan calon.
 

"Pertemuan tertutup penyelenggara pemilu dengan paslon itu sudah melanggar kalau indikasinya ada niat pertemuan tidak baik. Apakah itu di karaoke atau di ruang kopi. Kami menganjurkan kalau mau ketemu dengan peserta pemilu, kami minta di kantor, jangan ngopi-ngopi di luar. Itu bisa potensi pelanggaran," terang dia.
 

Hal lain yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran adalah adanya penerimaan honor dari peserta kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Ia mengatakan penyelenggara pemilu dilarang menerima honor dari peserta pemilu. 
 

"Yang lain, misalnya, menerima honor. Kita sudah buat peraturan penyelenggara pemilu tidak boleh menerima honor dari peserta pemilu, misalnya ada acara, ada paslon, ada honor, itu tidak boleh," tegas Alfitra. 
 

 

(dtc/bk-1)

Komentar ()
Berita Politik
Politik
23 Mar 2018 / dibaca 212 kali
TATELI (BK): Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh meminta pasangan calon kepala daerah yang diusung partainya, harus berkompetisi secara fair...
Politik
22 Mar 2018 / dibaca 237 kali
JAKARTA (BK) : Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo menyatakan diri merapat ke Partai NasDem. Tokoh Golkar yang pernah...
Politik
14 Mar 2018 / dibaca 255 kali
MANADO (BK) : Ketua DPW PSI Sulawesi Utara Melky Pangemanan memutuskan untuk maju sebagai Calon anggota legislatif (Caleg). Keputusan tersebut...
Politik
26 Feb 2018 / dibaca 329 kali
MANADO (BK): Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memiliki standarisasi Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terungkap pada...
Politik
14 Feb 2018 / dibaca 198 kali
MANADO (BK) : Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan mendukung Deklarasi Bawaslu Sulut yang menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.