Politik

Ini Aspirasi Rakyat yang Disampaikan Legislator Manado di Rapat Paripurna

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 25 October 2018 00:11   245 kali
Rapat Paripurna DPRD Kota Manado. (foto : acha)

MANADO (BK) : Banyak cara legislator DPRD Manado menyampaikan aspirasi yang berhasil diserap dari konstituen di dapilnya masing-masing. Salah satunya melalui Rapat Paripurna.

 

Seperti pada Rapat Paripurna DPRD Kota Manado dengan agenda Penutupan Masa Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa Sidang Ketiga, Penetapan Revisi Propemperda Tahun 2018, serta Pembicaraan Tingkat I Atas Ranperda Tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado.

 

Berikut beberapa aspirasi yang disampaikan legislator kepada Walikota dan Wakil Walikota Manado, Vicky Lumentut dan Mor Bastiaan pada Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Manado, Rabu (24/10/2018).

 

Vanda Pinontoan :

Anggota Komisi D ini mempertanyakan masalah lokasi pengungsi banjir di Kelurahan Pandu Kecamatan Mapanget. Srikandi Partai Demokrat ini meminta Pemerintah Kota Manado untuk segera merealisasikan perumahan bagi korban banjir tahun 2014, yang saat ini baru terealisasi sekitar 800 rumah.

 

Ronny Makawata :

Legislator yang menggantikan Tonny Rawung melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) ini mengeluhkan Jalan S Parman yang telah berubah fungsi menjadi pasar. Perubahan fungsi jalan itu terjadi pada waktu-waktu tertentu sejak pukul 04.00 – 10.00 WITA.

 

Personil Komisi D ini meminta Pemerintah Kota melalui dinas terkait dan Satpol PP untuk menindaknya. Dia juga mempersoalkan jalan-jalan berlobang seperti akses ke Dinas Perhubungan di Singkil dan Jalan Hasanudin di Tuminting yang tanpa saluran pembuangan air.

 

“Di sisi kiri jalan tidak ada got, makanya setiap kali hujan pasti akan terjadi banjir dan bisa merusak jalan juga,” tandasnya.

 

 

Benny Parasan :

Legislator senior Partai Gerindra ini lebih masuk ke permasalahan non teknis dengan mempertanyakan dana-dana sosialisasi untuk Perda yang tidak pernah terkuak secara transparan.

 

Markho Tampi :

Sama seperti kompatriotnya di PDIP, Ronny Makawata, Markho juga menyorot Pelabuhan Pariwisata di Kalimas yang berubah fungsi menjadi rumah makan di malam hari. Aktivitas itu katanya, sempat mendapat komplain dari turis asal China karena pelabuhan itu berbau makanan sisa.

 

Meski katanya sempat diklarifikasi ke PD Pasar, tapi pelabuhan tersebut ternyata tidak masuk dalam wilayah PD Pasar.

 

“Memang pelabuhan ini sangat bermanfaat bagi dunia pariwisata karena melayani turis yang akan pergi dan kembali dari Bunaken dan sekitarnya. Saya minta Pak Walikota untuk memperhatikannya, jangan sampai terkesan ada pembiaran,” ucapnya.

 

Dia juga mengeluhkan trotoar jalan di pusat kota, tepatnya di sepanjang eks Bioskop Benteng yang sudah banyak dijejali pedagang sehingga terlihat semrawut. Aspirasi lain yang disampaikannya adalah permasalahan banjir yang selalu terjadi di Sumompo dan Karangria Tuminting.

 

“Mohon ditindaklanjuti oleh Pemkot Manado dengan menganggarkan dana untuk mengatasinya,” tukas Markho.

 

 

Michael Kolonio :

Taman di median Jalan Wolter Monginsidi Malalayang yang dibongkar untuk akses jalan mobil ambulance, ternyata masuk dalam aspirasi masyarakat di Malalayang. Pasalnya, akses masuk memutar atau melawan arah yang dibuka pada pembatas jalan, dianggap terlalu jauh.

 

“Kalau menggunakan kendaraan tidak masalah, tapi di Malalayang masih ada acara kedukaan dengan mengantar jenasah pakai keranda. Untuk berjalan kaki terlalu jauh, jadi kami minta harus ada akses jalan minimal satu meter atau satu setengah meter setengah untuk kepentingan kedukaan,” kata Michael.

 

Legislator muda Partai berlambang Bintang Mercy ini juga menyorot pohon-pohon yang sudah merusak jalan dan trotoar. Dia mencontohkan pohon yang berada di depan Freshmart Bahu, Gereja KGPM Malalayang dan dekat Rumah Sakit Prof dr RD Kandou Malalayang.

 

“Harus ada solusi, karena akar pohon sudah merusak jalan dan trotoar bahkan mempersempit jalan. Ini juga akan membahayakan pengguna jalan seperti pengendara motor dan mobil,” tandas Michael.

 

Fanny Mantali :

Personil Partai Gerindra ini menanyakan gaji guru honorer yang hanya berkisar Rp700 ribu hingga Rp800 ribu yang sudah enam bulan belum terbayarkan. Juga Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk lurah yang tidak naik.

 

“Honor pahlawan tanpa tanda jasa ini kecil, kenapa harus ditunda pembayarannya? Sedangkan lurah juga harus diperhatikan karena mereka adalah ujung tombak pemerintah di tingkat paling bawah,” ungkap Mantali.

 

Lina Pusung :

Legislator Partai Golkar dapil Tikala-Paal Dua ini menyinggung masalah kehidupan orang banyak, alias pasar. Katanya, pada kunjungannya ke Kementerian Perdagangan dan Koperasi, ada dana bantuan yang diberikan kepada dinas terkait. “Dana itu dikemanakan?” tukasnya.

 

Dia juga meminta Pemerintah Kota tanggap mengenai lahan pasar bagi pedagang. “Pasar ini menyangkut hidup orang banyak, jadi pemerintah harus memberikan ketersediaan lahan bagi mereka,” tambah Pusung.

 

 

Diana Pakasi :

Wakil Ketua Komisi D ini meminta Pemerintah Kota Manado untuk menambah anggaran di Komisi Perlindungan Anak (KPA) untuk pembuatan fasilitas bermain untuk anak yang dianggapnya masih kurang.

 

“Kami juga mengharapkan ada fasilitas seperti motor keliling agar layanan untuk anak bisa tercapai,” harap Srikandi Partai Nasdem ini.

 

Pingkan Nuah :

Hearing yang sempat ‘deadlock’ mengenai PD Pasar, kembali diutarakannya pada Sidang Paripurna ini. Kali ini yang disampaikannya adalah keluhan karyawan PD Pasar yang tidak mendapatkan haknya seperti layak. “Saya mendengar gaji mereka diterima setiap dua bulan sekali,” tandasnya.

 

Juga tarif parkir portal masuk Pasar Bersehati yang dianggapnya mahal, dimana untuk motor dikenakan biaya sebesar Rp3000,- dan mobil sebesar Rp5000,-. “Bagaimana bisa membayar semahal itu sedangkan fasilitasnya terbatas, tidak bersih jika dibandingkan dengan di mall,” tukas Nuah.

 

Nur Rasyid ABD Rahman :

Sesuai partainya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang lebih religius, Nur Rasyid menyinggung harus ada koordiansi organisasi masyarakat (ormas) dengan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSUA) untuk menangkal kejadian yang tidak diinginkan di Kota Manado.

 

“Ini untuk menjaga kerukunan kita, dan jangan sampai kejadian beberapa waktu lalu terjadi lagi,” kata Om Una, panggilan Nur Rasyid.

 

(acha/bk-8)

 

Komentar ()
Berita Politik
Politik
06 Sep 2018 / dibaca 473 kali
MANADO (BK) : Fenomena Hashtag #2019GantiPresiden serta Ganti Sistem yang beredar di media sosial (medsos) dan media lainnya, terindikasi...
Politik
29 Aug 2018 / dibaca 322 kali
MANADO (BK): Tim Seleksi (Timsel)  Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan 10 calon pada tujuh wilayah,...
Politik
19 Aug 2018 / dibaca 403 kali
JAKARTA (BK): Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Jerry Sambuaga, salah satu politisi muda yang akan merebut salah satu kursi dari enam kursi...
Politik
18 Aug 2018 / dibaca 428 kali
MANADO (BK) : Syahrial Damopolii masih bernafas lega. Meski berstatus mantan narapidana, namanya masih lolos pada verifikasi faktual perbaikan...
Politik
16 Aug 2018 / dibaca 334 kali
JAKARTA (BK) : Sejumlah politikus dari parpol pendukung Jokowi akan mengisi posisi di struktur tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin....
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.