Politik

Ini Tanggapan JS Soal Intimidasi di CFD Jakarta

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 05 May 2018 07:47   243 kali
Jerry Sambuaga

PUTRA Sulawesi Utara yang juga doktor politik jebolan Universitas Indonesia, Jerry Sambuaga (JS) menanggapi sekaligus memberikan pencerahan agar kejadian pada hari tanpa kendaraan bermotor (car free day/CFD) di Jakarta, minggu lalu tidak terulang lagi.

 

Hari Minggu lalu, di Jakarta ada insiden saat kegiatan hari tanpa kendaraan bermotor (car free day/CFD), yang berujung kepada tindakan intimidasi.

 

Kasus di CFD tersebut adalah preseden yang kurang baik terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Beberapa orang dipaksa untuk melepas kaus dukungan kepada pemerintah dan Presiden Jokowi.

 

Bukan hanya dicaci, pelecehan juga terjadi. Misalnya, beberapa orang dikibas-kibasi uang di muka mereka agar mau melepas kaus “Dia Sibuk Kerja” yang dipakai.

 

Kita semua seharusnya tidak hanya menyesalkan, tetapi harus mengecam keras perilaku tidak bermartabat dari para pelaku. Tentu saja beberapa elite partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah cenderung menanggapi insiden tersebut dengan reaksi yang berbeda.

 

Fadli Zon, misalnya, mengatakan pelaku intimidasi itu bukan kadernya. Sementara pihak lain justru melakukan upaya pengingkaran terhadap apa yang sebenarnya telah terjadi, misalnya dengan mengatakan adegan tersebut adalah hasil rekayasa dari pihak yang tidak setuju dengan gerakan #2019GantiPresiden.

 

Uniknya, salah satu aktivis sebuah partai dan aktivis media sosial mengatakan bahwa keributan itu tidak akan terjadi jika korban melepas kaus “Dia Sibuk Kerja” yang menjadi bentuk dukungan bagi Presiden Jokowi. Argumen ini membuktikan bahwa, pertama, tuduhan rekayasa itu tidak berdasar. Ini justru membantah pihak-pihak di internal gerakan #2019GantiPresiden sendiri. Aktivis yang bersangkutan ada di lokasi kejadian dan menyaksikan sendiri apa yang sedang terjadi.

 

Kedua, pernyataannya menggambarkan jalan pikiran yang cenderung negatif, yakni suka sekali menyalahkan korban dan tidak mau mengakui kesalahan itu sendiri. Apa yang dikemukakan oleh aktivis tersebut seperti bertentangan dengan akal sehat. Itu kurang lebih sama dengan mengatakan bahwa jika seseorang tidak ingin dilecehkan, maka orang tersebut harus mengikuti kemauan orang yang melecehkan. Konsep seperti ini tentu saja tidak memiliki rasionalisasi yang baik. Seakan-akan ingin menunjukan bahwa sumber masalahnya bukanlah pelaku, melainkan korban. Padahal penyebab keributan dan pelecehan itu adalah pelaku, bukan korbannya.

 

Argumentasi yang menyangkal kejadian tersebut sebenarnya mencerminkan betapa buruk mekanisme mereka terhadap kontrol dan kendali gerakan sosial politik yang mereka gagas. 

 

Pertama, mereka gagal mengendalikan elemen-elemen pendukungnya agar berperilaku sebagaimana nilai dan norma yang seharusnya ditaati. Alih-alih membuat sebuah gerakan yang rapi, terarah, dan punya kesamaan gerak, mereka justru membuat gerakan menjadi semakin liar dan di luar kendali.

 

Kedua, apa yang ditunjukkan oleh beberapa oknum pelaku intimidasi di CFD itu juga menampakkan betapa rapuhnya landasan gerakan yang dibangun. Mereka tidak punya gagasan yang komprehensif dan unggul untuk ditawarkan. Karena tidak ada lagi tawaran substansi yang bagus, mereka mencoba memaksakan simbol-simbol secara koersif.

 

Ketidaksetujuan orang lain terhadap simbol tadi tidak dimaknai sebagai tantangan untuk membangun diri tetapi justru diartikan sebagai ancaman terhadap identitas tertentu.

 

Gerakan seperti itu khas dipunyai oleh kelompok tidak terdidik, kalap, dan fasis. Mereka tidak suka beradu argumentasi. Atau sekalipun berargumentasi, argumentasinya tidak didasarkan pada landasan berpikir yang sehat dan benar. Asal menyerang dan asal menjatuhkan lawan. Tujuan mereka bukan kebaikan dan kesejahteraan bersama, tetapi kemenangan sepihak dengan cara apa pun, tidak peduli nilai dan norma yang berlaku.

 

Ketiga, secara prinsip dasar dan menurut hukum yang berlaku, sebagaimana diatur oleh Pemprov DKI Jakarta, segala aktivitas dan kegiatan di CFD tidak boleh bermuatan atau bersifat politis. Apa yang dilakukan oleh para oknum dalam insiden tersebut tentu dapat dikategorikan sebagai tindakan politik. Menunjukan sikap secara eksplisit untuk mengganti presiden dengan melibatkan banyak orang merupakan tindakan yang sangat jelas untuk diinterpretasikan oleh banyak pihak sebagai kegiatan politik. Jadi selain tidak benar karena melakukan intimidasi kepada pihak lain, pada dasarnya insiden tersebut memang menyalahi peraturan karena bersifat politis. Oleh karena itu, seharusnya kegiatan itu tidak boleh dilakukan sejak awalnya.

 

Bersaing secara adil

Apakah argumentasi para pihak yang mendukung gerakan #2019GantiPresiden, khususnya terkait dengan insiden di CFD bisa dibenarkan? Apa pun itu motif dan alasannya, pelaku tindakan yang intimidatif di CFD jelas sekali tertangkap kamera. Siapa pun bisa menyelidikinya. Terlebih lagi perkara ini sudah masuk dalam laporan Kepolisian. Akan jelas siapa nanti pelaku-pelaku tersebut.

 

Pelakunya banyak orang dan tidak mungkin tidak terorganisasi. Dengan penyelidikan dari kepolisian dan mekanisme sosial yang ada, akan diketahui siapa sebenarnya oknum pelaku dari pelecehan tersebut.

 

Namun demikian, akan lebih baik jika pengusung gerakan #2019GantiPresiden melakukan langkah-langkah yang bijak. Tidak ada gunanya berupaya melakukan sanggahan yang terkesan cuci tangan. Idealnya, ada beberapa hal yang bisa ditempuh untuk mengembalikan substansi dari gerakan tersebut.

 

Pertama, harus ada perubahan mendasar yang dilakukan oleh pengusung gerakan #2019GantiPresiden jika mereka ingin melakukan gerakan demokratis yang baik. Hindarilah sikap ingkar terhadap segala hal negatif yang berasal dari elemen pendukung mereka. Mengakui kesalahan dan menegakkan disiplin gerakan akan lebih menarik simpati masyarakat daripada terus-menerus mengingkari dan cenderung berpikir konspiratif.

 

Kedua, buatlah gerakan tersebut dengan lebih rapi dan sistematis. Untuk memulainya tentu harus membuat landasan gerakan itu sendiri dengan benar. Dalam teori dan praktik politik, suatu gerakan harus dibangun degan suprastruktur dan infrastuktur yang memadai. Sepertinya, gerakan mereka tersebut nihil arah dan absen dalam konsep. Dalam contoh sederhana, kepemimpinan yang mereka inginkan seperti apa dan oleh siapa saja belum jelas. Dalam berbagai pemikiran mereka, gerakan ini penuh dengan paradoks yang sering berargumentasi dengan penuh asumsi.

 

Ketiga, tatalah gerakan itu dengan semangat untuk memperbaiki bangsa dan negara, bukan semata-mata untuk kepentingan kekuasaan. Yang penting adalah pesan dari gerakan yang membangun itulah yang harus terwujud, siapa pun pemimpin yang akan terpilih nanti. Lagi pula, Indonesia adalah negara demokrasi, di mana kekuasaan dibagi dalam berbagai cabang. Membangun negeri tidak boleh dibatasi pada pemikiran sempit seperti hanya ingin menguasai jabatan politik, khususnya eksekutif.

 

Keempat, marilah berkompetisi secara adil dan sportif. Jangan melakukan sesuatu yang di luar kepantasan dan di luar nilai serta hukum yang berlaku. Tujuan yang pro dan kontra pemerintah saat ini sebenarnya sama saja, yakni membangun negara beserta masyarakatnya. Hanya tafsirnya yang berbeda. Tidak layak rasanya jika itu dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Sudah waktunya para elite politik, khususnya mereka yang berseberangan dengan pemerintah, untuk mengedukasi diri mereka sendiri beserta para pengikutnya, supaya dapat menempuh politik yang bermartabat dan berkebudayaan.

 

*)Disadur dari ‘BeritaSatu.com’, Edisi Kamis, 3 Mei 2018

**)Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, kolumnis Suara Pembaruan, dan Wakil Ketua Umum DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP)

 

(bk-1)

Komentar ()
Berita Politik
Politik
05 Jul 2018 / dibaca 386 kali
MANADO (BK) : Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sulawesi Utara (Sulut) menargetkan fraksi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Selain...
Politik
04 Jul 2018 / dibaca 237 kali
MANADO (BK) : Meski dilarang dalam Undang-undang Pemilu, Politik SARA, uang dan isu Hoaks masih menjadi persoalan yang kemungkinan akan...
Politik
04 Jul 2018 / dibaca 279 kali
MANADO (BK) : Partisipasi pemilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Sulawesi Utara (Sulut),...
Politik
29 Jun 2018 / dibaca 473 kali
MENJELANG pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Utara, volume kerja dari Ketua Badan...
Politik
25 Jun 2018 / dibaca 224 kali
MANADO (BK) : Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Kerja (Raker) terkait persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Sulawesi Utara,...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.