Politik

Pdt. Hanny Pantouw : Masyarakat Tolak Deklarasi Ganti Presiden di Sulut

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 06 September 2018 23:36   768 kali
Tonaas Wangko Laskar Manguni Indonesia (LMI), Pdt. Hanny Pantouw STh. (foto : megamanado)
MANADO (BK) : Fenomena Hashtag #2019GantiPresiden serta Ganti Sistem yang beredar di media sosial (medsos) dan media lainnya, terindikasi bisa menimbulkan perpecahan di Indonesia, karena telah ditunggangi pihak-pihak tertentu. Hal ini dikatakan Tokoh Masyarakat Sulawesi Utara (Sulut), Pdt. Hanny Pantouw STh.
 
 
“Intinya saya sebagai pribadi atau membawa lembaga, bukan soal ganti presidennya, tapi soal gerakan ini diduga kuat telah ditunggangi,” ujarnya ketika bersua dengan beritakawanua.com di salah satu Rumah Kopi di Manado, Kamis (6/9/2018).
 
 
Pdt. Hanny menyebut, memang ada yang mengatakan hashtag #2019GantiPresiden itu bagian dari demokrasi di negeri ini. Tapi katanya, ada fakta bahwa hashtag dan Deklarasi Ganti Presiden, ternyata ditolak di sejumlah daerah dan sebagian besar masyarakat di Indonesia.
 
 
“Faktanya kan bisa kita lihat, bagaimana penolakan masyarakat di Surabaya, Riau dan daerah lainnya,” katanya.
 
 
Lanjut Tonaas Wangko Laskar Manguni Indonesia (LMI) ini, sebagai orang Indonesia yang ada di Minahasa, melihat gerakan deklarasi ganti sistem ini diduga kuat telah ditunggangi. “Soal benar apa salahnya itu, ganti sistem itu identik dengan mau mengganti Pancasila dan dasar negara kita. Apa istilahnya itu, khilafah,” tandasnya.
 
 
Pdt. Hanny mengatakan, masyarakat Sulut umumnya dan dirinya khususnya, tidak akan terjebak dengan situasi sekarang ini, terlepas dari adanya dukungan-dukungan dari partai-partai politik tertentu untuk mendeklarasikan itu. Sebagai orang dengan tipikal terbuka dengan siapa saja, tetap membuka diri jika mereka datang ke Sulut.
 
 
“Tapi kalau dia sudah menyangkut mengganggu keamanan, ada indikasi bisa terjadi perpecahan, saya pribadi dan Lembaga LMI tidak setuju dengan deklarasi ini,” tukasnya.
 
 
“Ini yang tidak boleh terjadi di Sulut, khususnya di Manado yang terkenal dengan tinggi toleransi beragama, torang samua basudara. Mestinya siapapun itu, harus menolak sesuatu yang akan dideklarasi di Manado yang bisa menimbulkan perpecahan dan menimbulkan pertanyaan tentang kebangsaan,” tambahnya lagi.
 
 
Pdt. Hanny juga meminta aparat kepolisian untuk melarang pendeklarasian Ganti Presiden di Manado. Hal ini tentu beralasan karena pihak kepolisian yang berwenang karena diatur dalam Undang-undang. “Mereka (polisi) punya KUHAP/KUHP, kegiatan apapun yang berbau keramaian itu harus dilapor ke polisi, kalau perlu jangan keluarkan ijinnya karena polisi punya undang-undang itu,” tegasnya.
 
 
Jangan sampai katanya dalam tanda kutip, hanya karena adanya tekanan politik dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), pihak kepolisian membiarkan deklarasi yang terindikasi menyebabkan keributan dan kerusuhan.
 
 
“Jika sudah menyangkut terjadinya kerusuhan, ada indikasi memecah kerukunan, minta maaf pinggirkan demokrasi dan HAM ini. Lebih penting menjaga kerukunan antar umat dan warga, itu NKRI harus dijaga,” tegasnya.
 
 
Sambil berkelakar, Pdt. Hanny menyebut pasti akan ada orang atau sahabat sekalian yang menyebut dirinya tidak benar mengeluarkan statement seperti itu. “Silahkan saja, itu hak mereka. Tapi saya juga punya hak untuk berpendapat, saya punya hak untuk memutuskan hal-hal seperti ini memang tidak boleh dideklarasikan di Sulut,” sebutnya.
 
 
“Kalau buat saya, terlepas yang mendekalrasikan itu sahabat saya, teman saya. Tapi terlepas dari itu, mereka juga tidak bisa jamin deklarasi itu akan berjalan berjalan seperti yang diinginkan. Lebih baik mencegah daripada mengobati,” tutupnya.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Politik
Politik
17 Apr 2019 / dibaca 147 kali
MANADO (BK): Puluhan warga Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado, terpaksa mengurungkan niatnya untuk menyalurkan hak pilihnya...
Politik
17 Apr 2019 / dibaca 139 kali
MANADO (BK) : Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut), M Roskanedi memberi dukungan penuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)...
Politik
17 Apr 2019 / dibaca 157 kali
MANADO (BK) : KPU Sulut menyiapkan satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rumah Sakit (RS) Ratumbuysang Manado untuk melayani hak pilih...
Politik
16 Apr 2019 / dibaca 133 kali
MANADO (BK) : H-1, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menyatakan telah siap menyelenggarakan  Pemilihan Umum...
Politik
15 Apr 2019 / dibaca 1459 kali
MANADO (BK): Anggota Pengarah TKD Pemenangan Jokowi-Amin Sulawesi Utara yg juga Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Theo L. Sambuaga...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.