Politik

Pdt. Hanny Pantouw : Masyarakat Tolak Deklarasi Ganti Presiden di Sulut

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 06 September 2018 23:36   577 kali
Tonaas Wangko Laskar Manguni Indonesia (LMI), Pdt. Hanny Pantouw STh. (foto : megamanado)
MANADO (BK) : Fenomena Hashtag #2019GantiPresiden serta Ganti Sistem yang beredar di media sosial (medsos) dan media lainnya, terindikasi bisa menimbulkan perpecahan di Indonesia, karena telah ditunggangi pihak-pihak tertentu. Hal ini dikatakan Tokoh Masyarakat Sulawesi Utara (Sulut), Pdt. Hanny Pantouw STh.
 
 
“Intinya saya sebagai pribadi atau membawa lembaga, bukan soal ganti presidennya, tapi soal gerakan ini diduga kuat telah ditunggangi,” ujarnya ketika bersua dengan beritakawanua.com di salah satu Rumah Kopi di Manado, Kamis (6/9/2018).
 
 
Pdt. Hanny menyebut, memang ada yang mengatakan hashtag #2019GantiPresiden itu bagian dari demokrasi di negeri ini. Tapi katanya, ada fakta bahwa hashtag dan Deklarasi Ganti Presiden, ternyata ditolak di sejumlah daerah dan sebagian besar masyarakat di Indonesia.
 
 
“Faktanya kan bisa kita lihat, bagaimana penolakan masyarakat di Surabaya, Riau dan daerah lainnya,” katanya.
 
 
Lanjut Tonaas Wangko Laskar Manguni Indonesia (LMI) ini, sebagai orang Indonesia yang ada di Minahasa, melihat gerakan deklarasi ganti sistem ini diduga kuat telah ditunggangi. “Soal benar apa salahnya itu, ganti sistem itu identik dengan mau mengganti Pancasila dan dasar negara kita. Apa istilahnya itu, khilafah,” tandasnya.
 
 
Pdt. Hanny mengatakan, masyarakat Sulut umumnya dan dirinya khususnya, tidak akan terjebak dengan situasi sekarang ini, terlepas dari adanya dukungan-dukungan dari partai-partai politik tertentu untuk mendeklarasikan itu. Sebagai orang dengan tipikal terbuka dengan siapa saja, tetap membuka diri jika mereka datang ke Sulut.
 
 
“Tapi kalau dia sudah menyangkut mengganggu keamanan, ada indikasi bisa terjadi perpecahan, saya pribadi dan Lembaga LMI tidak setuju dengan deklarasi ini,” tukasnya.
 
 
“Ini yang tidak boleh terjadi di Sulut, khususnya di Manado yang terkenal dengan tinggi toleransi beragama, torang samua basudara. Mestinya siapapun itu, harus menolak sesuatu yang akan dideklarasi di Manado yang bisa menimbulkan perpecahan dan menimbulkan pertanyaan tentang kebangsaan,” tambahnya lagi.
 
 
Pdt. Hanny juga meminta aparat kepolisian untuk melarang pendeklarasian Ganti Presiden di Manado. Hal ini tentu beralasan karena pihak kepolisian yang berwenang karena diatur dalam Undang-undang. “Mereka (polisi) punya KUHAP/KUHP, kegiatan apapun yang berbau keramaian itu harus dilapor ke polisi, kalau perlu jangan keluarkan ijinnya karena polisi punya undang-undang itu,” tegasnya.
 
 
Jangan sampai katanya dalam tanda kutip, hanya karena adanya tekanan politik dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), pihak kepolisian membiarkan deklarasi yang terindikasi menyebabkan keributan dan kerusuhan.
 
 
“Jika sudah menyangkut terjadinya kerusuhan, ada indikasi memecah kerukunan, minta maaf pinggirkan demokrasi dan HAM ini. Lebih penting menjaga kerukunan antar umat dan warga, itu NKRI harus dijaga,” tegasnya.
 
 
Sambil berkelakar, Pdt. Hanny menyebut pasti akan ada orang atau sahabat sekalian yang menyebut dirinya tidak benar mengeluarkan statement seperti itu. “Silahkan saja, itu hak mereka. Tapi saya juga punya hak untuk berpendapat, saya punya hak untuk memutuskan hal-hal seperti ini memang tidak boleh dideklarasikan di Sulut,” sebutnya.
 
 
“Kalau buat saya, terlepas yang mendekalrasikan itu sahabat saya, teman saya. Tapi terlepas dari itu, mereka juga tidak bisa jamin deklarasi itu akan berjalan berjalan seperti yang diinginkan. Lebih baik mencegah daripada mengobati,” tutupnya.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Politik
Politik
20 Oct 2018 / dibaca 1427 kali
JAKARTA  (BK):  “Suka tidak suka, senang tidak senang kita harus akui kondisi kebangsaan kita saat ini berjalan mundur....
Politik
11 Oct 2018 / dibaca 342 kali
MANADO (BK): Tingginya harga tarif retribusi parkir di Pasar Bersehati Manado, didengungkan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Manado dalam...
Politik
11 Oct 2018 / dibaca 272 kali
MANADO (BK): Penetapan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib yang dibahas Panitia Khusus (Pansus) yang diketuai Benny Parasan, akhirnya disetujui...
Politik
08 Oct 2018 / dibaca 240 kali
MANADO (BK) : Partai Demokrat Sulut diyakini akan tetap solid, pasca hengkangnya Ketua DPD, Vecky Lumentut ke Partai Nasional Demokrat...
Politik
08 Oct 2018 / dibaca 329 kali
MANADO (BK) : Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, Vecky Lumentut memilih menyeberang ke Partai Nasdem. Perpindahan itu ternyata tidak diikuti...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.