Politik

Legislator DPRD Manado Keluhkan Retribusi Pasar dan Sorot Insentif Pemuka Agama

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 11 October 2018 18:06   427 kali
Pingkan Nuah. (foto : ist)

MANADO (BK): Tingginya harga tarif retribusi parkir di Pasar Bersehati Manado, didengungkan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Manado dalam rangka Penetapan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Kamis (11/10/2018).

 

Adalah Pingkan Nuah, anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi PDI Perjuangan. Pingkan menyuarakan keluhan masyarakat tentang tarif masuk pasar yang bahkan lebih mahal dari tarif parkir masuk kawasan mall.

 

"Rp5.000 untuk mobil dan Rp3.000 untuk motor itu sangat mahal untuk ukuran pasar. Belum lagi parkirannya yang tidak representatif dan tingkat keamanan kendaraan," tegas Nuah.

 

Wakil Ketua Komisi B ini menyebut sangat tidak bijaksana dan manusiawi, dimana pedagang yang bolak-balik masuk ke dalam pasar dan harus ditarik retribusi. Akibatnya sering terjadi kegaduhan dengan petugas.

 

Apalagi katanya, tarif retribusi yang dikeluarkan Dinas Pasar tidak berlandaskan hukum sehingga berpotensi terjadinya pungli. Dirut Pasar juga katanya tidak pernah transparan dalam pelaporan hasil retribusi.

 

"Saya minta ini dihentikan, karena yang mengelola parkir itu adalah ranah Dinas Perhubungan," tukas Nuah.

 

"Kesempatan ini kami juga minta untuk dibuatkan Perda Perpakiran, sehingga perparkiran bisa tertata dengan baik dan menghasilkan pendapatan asli daerah," tambahnya.

 

Sementara itu, Abdul Wahid Ibrahim menyorot keterlambatan pembayaran insentif bagi pemuka agama seperti Imam dan Pendeta. Pembayaran yang seharusnya per triwulan, namun hingga saat ini belum juga disalurkan.

 

"Harusnya sudah dibayarkan di bulan September, sekarang sudah Oktober," ungkap Wahid.

 

 

Abdul Wahid Ibrahim. (foto : acha)

 

Politisi PAN ini juga menyinggung masalah peternakan babi di tengah-tengah permukiman di Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting. Meski keluhan sudah disampaikan warga di kelurahan dan juga ke kecamatan, tetapi belum ada tindak lanjut.

 

"Apalagi lokasi peternakan dekat dengan masjid (Nurul Alam) dan sekolah (SMPN 11 Manado)," timpalnya.

 

Pimpinan Sidang Paripurna, Richard Sualang menanggapinya dengan mengatakan memang sering mendengar terjadi keterlambatan pemberian insentif untuk pemuka agama di tahun 2018 ini. Namun dia berjanji akan meneruskan ke Pemerintah Kota Manado.

 

"Seluruh surat yang masuk di DPRD akan ditindaklanjuti. Begitu juga keluhan masyarakat akan disampaikan kepada Walikota dan Wakil Walikota Manado," pungkas Sualang.

 

(acha/bk-8)

Komentar ()
Berita Politik
Politik
17 Apr 2019 / dibaca 125 kali
MANADO (BK) : KPU Sulut menyiapkan satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rumah Sakit (RS) Ratumbuysang Manado untuk melayani hak pilih...
Politik
16 Apr 2019 / dibaca 105 kali
MANADO (BK) : H-1, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menyatakan telah siap menyelenggarakan  Pemilihan Umum...
Politik
15 Apr 2019 / dibaca 1430 kali
MANADO (BK): Anggota Pengarah TKD Pemenangan Jokowi-Amin Sulawesi Utara yg juga Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Theo L. Sambuaga...
Politik
15 Apr 2019 / dibaca 105 kali
MANADO (BK) : Sebanyak 891 personil gabungan, siap mengamankan jalannya Pemilu 2019 di Kota Manado. 529 diantaranya personil khusus yang...
Politik
14 Apr 2019 / dibaca 129 kali
MANADO (BK) : Bawaslu Sulut mengeluarkan edaran berupa Larangan di Masa Tenang. Edaran itu berlaku selama 3 hari kedepan pada masa tenang,...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.