Politik

Legislator DPRD Manado Keluhkan Retribusi Pasar dan Sorot Insentif Pemuka Agama

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 11 October 2018 18:06   343 kali
Pingkan Nuah. (foto : ist)

MANADO (BK): Tingginya harga tarif retribusi parkir di Pasar Bersehati Manado, didengungkan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Manado dalam rangka Penetapan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Kamis (11/10/2018).

 

Adalah Pingkan Nuah, anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi PDI Perjuangan. Pingkan menyuarakan keluhan masyarakat tentang tarif masuk pasar yang bahkan lebih mahal dari tarif parkir masuk kawasan mall.

 

"Rp5.000 untuk mobil dan Rp3.000 untuk motor itu sangat mahal untuk ukuran pasar. Belum lagi parkirannya yang tidak representatif dan tingkat keamanan kendaraan," tegas Nuah.

 

Wakil Ketua Komisi B ini menyebut sangat tidak bijaksana dan manusiawi, dimana pedagang yang bolak-balik masuk ke dalam pasar dan harus ditarik retribusi. Akibatnya sering terjadi kegaduhan dengan petugas.

 

Apalagi katanya, tarif retribusi yang dikeluarkan Dinas Pasar tidak berlandaskan hukum sehingga berpotensi terjadinya pungli. Dirut Pasar juga katanya tidak pernah transparan dalam pelaporan hasil retribusi.

 

"Saya minta ini dihentikan, karena yang mengelola parkir itu adalah ranah Dinas Perhubungan," tukas Nuah.

 

"Kesempatan ini kami juga minta untuk dibuatkan Perda Perpakiran, sehingga perparkiran bisa tertata dengan baik dan menghasilkan pendapatan asli daerah," tambahnya.

 

Sementara itu, Abdul Wahid Ibrahim menyorot keterlambatan pembayaran insentif bagi pemuka agama seperti Imam dan Pendeta. Pembayaran yang seharusnya per triwulan, namun hingga saat ini belum juga disalurkan.

 

"Harusnya sudah dibayarkan di bulan September, sekarang sudah Oktober," ungkap Wahid.

 

 

Abdul Wahid Ibrahim. (foto : acha)

 

Politisi PAN ini juga menyinggung masalah peternakan babi di tengah-tengah permukiman di Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting. Meski keluhan sudah disampaikan warga di kelurahan dan juga ke kecamatan, tetapi belum ada tindak lanjut.

 

"Apalagi lokasi peternakan dekat dengan masjid (Nurul Alam) dan sekolah (SMPN 11 Manado)," timpalnya.

 

Pimpinan Sidang Paripurna, Richard Sualang menanggapinya dengan mengatakan memang sering mendengar terjadi keterlambatan pemberian insentif untuk pemuka agama di tahun 2018 ini. Namun dia berjanji akan meneruskan ke Pemerintah Kota Manado.

 

"Seluruh surat yang masuk di DPRD akan ditindaklanjuti. Begitu juga keluhan masyarakat akan disampaikan kepada Walikota dan Wakil Walikota Manado," pungkas Sualang.

 

(acha/bk-8)

Komentar ()
Berita Politik
Politik
20 Oct 2018 / dibaca 1428 kali
JAKARTA  (BK):  “Suka tidak suka, senang tidak senang kita harus akui kondisi kebangsaan kita saat ini berjalan mundur....
Politik
11 Oct 2018 / dibaca 344 kali
MANADO (BK): Tingginya harga tarif retribusi parkir di Pasar Bersehati Manado, didengungkan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Manado dalam...
Politik
11 Oct 2018 / dibaca 272 kali
MANADO (BK): Penetapan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib yang dibahas Panitia Khusus (Pansus) yang diketuai Benny Parasan, akhirnya disetujui...
Politik
08 Oct 2018 / dibaca 242 kali
MANADO (BK) : Partai Demokrat Sulut diyakini akan tetap solid, pasca hengkangnya Ketua DPD, Vecky Lumentut ke Partai Nasional Demokrat...
Politik
08 Oct 2018 / dibaca 330 kali
MANADO (BK) : Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, Vecky Lumentut memilih menyeberang ke Partai Nasdem. Perpindahan itu ternyata tidak diikuti...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.