Politik

PKS Sulut Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Membuka Ruang untuk Korupsi

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 05 June 2020 21:48   256 kali
Syarifudin Saafa (foto: ist)
 
 
 
MANADO (BK) : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Selain itu, Perppu tersebut juga dianggap bisa membuka ruang untuk korupsi.
 
 
Ketua DPW PKS Sulut Syarifudin Saafa mengatakan korupsi bisa saja terjadi karena Pasal 72 pada Perppu itu memuat pemerintah di dalam mengelola anggaran Covid-19, tidak boleh dituntut secara hukum. “Inikan membuka ruang untuk korupsi?” kata Saafa kepada wartawan, Jumat (5/6/2020).
 
 
Anggota DPRD Manado ini menyebut siapa yang bisa menjamin tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Perppu itu, katanya, justru melegitimasi kepala daerah jika nanti ada pelanggaran.
 
 
“Yang melakukan pelanggaran itu itu justru dijamin dengan Perppu karena tidak boleh dituntut secara hokum, dan itu yang PKS tolak. Hari ini kelompok-kelompok masyarakat lagi mengguggat di MK tentang Perppu ini,” terangnya.
 
 
Selama ini, lanjutnya, Kepala Daerah, Bupati, Walikota, Gubernur bahkan sampai Presiden pun di dalam mengelola anggaran Covid-19 ini sejak dini telah diproteksi oleh Perppu. Kalau ada yang salah tidak dipersoalkan. Padahal dalam penyelenggaraan keuangan Negara atau uang rakyat harus dipertanggungjawabkan.
 
 
“Kalau yang ini justru dikasih rambu kalau melanggar, ada penyimpangan tidak dituntut secara hokum. Itu yang ditentang oleh PKS,” tandas Ketua Komisi II DPRD Manado ini.
 
 
Selain itu, Perppu ini disebutnya pada akhirnya hanya bicara masalah keuangan saja yang hanya melindungi kebijakan anggaran. “Padahal ini adalah Perppu Korona, harusnya kalau korona bukan hanya anggaran saja,” tukas Saafa.
 
 
“Jadi itulah PKS menolak Perppu tersebut karena isinya seperti itu. Satu-satunya partai yang menolak karena tidak mau uang rakyat itu dipakai tanpa ada alarm lebih awal, dan harus dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutup Saafa.
 
 
(acha/bk-8)
 
Komentar ()
Berita Politik
Politik
07 Dec 2019 / dibaca 294 kali
MANADO (BK) : Legislator Jeane Laluyan melaksanakan reses pertamanya sebagai anggota DPRD Kota Manado di lantai 5 itCenter, Kelurahan Wenang...
Politik
07 Dec 2019 / dibaca 240 kali
MANADO (BK) : Meski berada di pusat atau tengah-tengah Kota Manado, daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Wenang dan Wanea bukanlah tanpa...
Politik
06 Dec 2019 / dibaca 263 kali
MANADO (BK) : Anggota DPRD Kota Manado, Jurani Rurubua mempublikasikan dana reses yang digunakannya saat pelaksanaan reses yang dilaksanakan...
Politik
06 Dec 2019 / dibaca 282 kali
MANADO (BK) : Reses anggota DPRD Manado, Jurani Rurubua, mengungkap fakta. Sebanyak 12 anak kurang mampu ternyata disekolahkan oleh...
Politik
06 Dec 2019 / dibaca 207 kali
MANADO (BK) : Srikandi PDIP, Rosalita Manday mengungkap, semenjak menjadi anggota DPRD Kota Manado, dirinya sempat mengalami vertigo....
Profil Perusahaan | © 2011 - 2020 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.