Politik

Senator SBANL Tampil Bersama Ahli Politik dan Hukum Bahas Wacana Amandemen UUD 1945

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 09 September 2021 15:28   108 kali
JAKARTA (BK) : Kelompok DPD RI di MPR RI menggelar diskusi publik atau Focus Group Discusion (FGD) dengan mengusung topik: Presiden Perseorangan, Presidential Threshold dan Penataan Kewenangan DPD RI. Diskusi berlangsung di Tangerang, Banten, Selasa (8/9/2021).
 
Senator SBANL alias Stefa sapaan Anggota DPD RI/MPR RI tampil bersama sejumlah analis politik dan hukum di tanah air, yakni Peneliti LIPI Prof Dr Siti Zuhro, Guru Besar Universitas Jakarta/UNJ dan Mantan Ketua Komnas HAM Prof Dr Hafid Abbas, Pakar Hukum Tata Negara/Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Dr. Margarito Kamis, SH,M.Hum, Akademisi UNJ dan Direktur Eksekutif Center for Social Political Ekonomic & Law Studies/CESPELS Dr. Ubedilah Badrun dan Mantan Anggota MPR RI/Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Drs Wahidin.
 
Selain Senator SBANL tampil juga sebagai narasumber dari DPD RI/MPR RI yakni Tansil Linrung (Sulawesi Selatan) dan Aji Mirza Wardana, ST,MM (Kalimantan Timur).
 
Dalam diskusi terbatas tersebut, Senator SBANL mengatakan prinsip dalam penataan kewenangan DPD RI adalah mempertegas atau memperluas kedudukan DPD RI sebagai lembaga negara yang merepresentasi daerah. Dalam artiannya DPD RI adalah kanal aspirasi dan kepentingan daerah.
 
“Terkait dorongan adanya calon Presiden Perseorangan adalah merupakan konfigurasi politik publik yang menginginkan adanya capres perseorangan sebagai jalur alternatif selain jalur partai politik,” ujar Senator SBANL.
 
“Mengenai presidential treshold (ambang batas), semangat dan motivasinya untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensil,” lanjut Senator.
 
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A memberikan catatan penting dan kritis bahwa DPD RI  dipilih langsung oleh rakyat sejak pertama harus bertanggung jawab kepada rakyat. Kemudian harus melakukan fungsinya sesuai amanat konstitusi pasal 22D.
 
Siti Zuhro mengatakan, perlu dan penting dilakukan penataan kewenangan DPD RI. MPR juga harus hadir mengawal sistem bicameral dan amandemen konstitusi harusnya secara keselurugan dan tidak hanya parsial seperti PPHN saja. Pola relasi DPR dan DPD perlu diperhatikan agar DPR dan DPD sama-sama kuat.
 
“Jangan sampai legislasi hanya didominasi oleh DPR dan DPD diabaikan, legislasi harus dijalankan secara seimbang,” katanya.
 
Calon perseorangan, lanjut Siti, hendaknya menjadi instrumen untuk memperbaiki demokrasi yang dapat memberikan akses politik bagi warga negara sehingga dapat memangkas rongrongan penguasa modal. “Peluang bagi calon perseorangan bisa saja meraih dukungan besar dari masyarakat, karena merosotnya dukungan rakyat untuk partai politik,” tandasnya.
 
Prof. Dr. Hafid Abbas mengatakan Negara yang kuat bertahan ialah yang fungsi-fungsi integrasinya diperkuat. Kajian komparatif bisa dilakukan untuk memperkuat gagasan dalam penataan kelembagaan di Indonesia. Indonesia perlu bergandengan tangan seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lain dalam menata kerja-kerja parlemen seperti di Afrika Selatan dan Swiss.
 
Kelembagaan parlemen Indonesia perlu ditata ulang dengan prinsip realistik, efektif, reflektif dan futuristik. Kendala jalur calon independen : 1) Sistem trias politika, 2) dampaknya jika terpilih, 3) pemerintahan tidak stabil, 4)  bertentangan dengan UUD 1945, 5) larangan calon independen telah diujimaterikan.
 
“Namun ada sejumlah dukungan konstitusi pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,” terang Prof Hafid.
 
Dr. Margarito Kamis, S.H M.Hum dengan tegas menyatakan DPD RI harus hadir untuk ambil keputusan dan itu minimum yang harus dilakukan untuk menunjukkan kehadirannya. Harus mempromosikan berbagai yang relevan ke ruang publik, DPD RI perlu berbicara ke publik.
 
“Terkait legal standing DPD RI dalam pengajuan judicial review, dapat bersinergi dengan pihak lain seperti partai-partai kecil dan mencarikan formulanya,” ujarnya.
 
Risalah perdebatan DPR MPR tidak ada bahas angka-angka, semua partai politik boleh mencalonkan diri sebagai presiden (original intent). “Perdebatan yang melahirkan Pasal 6A itu yang harus dituliskan semuanya sehingga dapat memahami secara baik original intentnya,” tambahnya.
 
Dr. Ubedillah Badrun, S.Pd., M.Si mengungkapkan eksekutif disandera oligarki predator, regulasi tidak pro rakyat, pemilu legislatif berbiaya mahal dan disandera pemilik modal, pilpres berbiaya mahal dan disandera oligarki karna PT 20%. Menurutnya, Indonesia sangatlah luas dan hanya dua Capres, sepertinya tidaklah pas sehingga calon perseorangan menjadi relevan.
 
“Jika menggunakan sistem bikameral maka kewenangan DPD perlu untuk diperluas seperti Senator di AS. PPHN bertentangan dengan sistem bikameral dan presidensial,” katanya.
 
Sementara Drs Wahidin mengingatkan otonomi daerah sebagai semangat DPD RI harus terus dijaga karena itu agenda reformasi. “Kalau seperti sekarang ini maka kualitas demokrasi kita tidak akan maksimal. Tidak perlu mensakralkan konstitusi kita sehingga perubahan dapat saja dilakukan,” tukasnya.
 
Senator dari Kaltim Aji Mirza Wardana, S.T, MM menyampaikan beberapa isu dan permasalah didaerah yang perlu untuk didampingi masyarakatnya dalam bentuk-bentuk advokasi sehingga DPD RI dirasakan kehadiran dan manfaatnya.
 
Sementara itu, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Tamsil Linrung menyimpulkan masukan dari para pakar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk diambil keputusan politik bagi DPD RI. Diskusi kali ini lebih berfokus pada isu yang berkembang saat ini terkait Amandemen kelima yang memunculkan PPHN. Banyak pandangan lain baik perlunya amandemen maupun tidak, DPD RI sudah menyuarakan juga amandemen terkait penguatan/penataan DPD RI.
 
“Kalau harus lewat amandemen (PPHN), maka perlu juga agenda penguatan kewenangan DPD RI, Presidential Threshold (ambang batas), dari DPD RI yang dominan menginginkan tidak adanya PT atau 0 persen,” tandas mantan Anggota DPR RI ini.
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Politik
Politik
17 Nov 2020 / dibaca 718 kali
MANADO (BK) : Calon Gubernur Sulut nomor urut 1, Christiany E Paruntu menyampaikan pemerintahan Sulut ke depan harus bersih dan berkualitas...
Politik
17 Nov 2020 / dibaca 485 kali
MANADO (BK) : Pasangan Calon (Paslon) Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) nomor urut 2 Hendry Runtuwene, menyebut tingkat kriminalitas di...
Politik
17 Nov 2020 / dibaca 2654 kali
MANADO (BK) : Calon Gubernur Sulut nomor urut 2, Vonnie Anneke Panambunan mengklaim tidak mengangkat anggota keluarganya sebagai pejabat di...
Politik
17 Nov 2020 / dibaca 307 kali
MANADO (BK) : Calon Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, selama 5 tahun kepemimpinannya mampu menjaga kerukunan umat beragama di...
Politik
12 Nov 2020 / dibaca 376 kali
MANADO (BK) :  Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, Mor Dominus Bastiaan-Hanny Joost Pajouw (Mor-HJP) terus menuai dukungan dari...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2021 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.