Profil

"Pengawasan Partisipatif & Pemantauan Pemilu" ; Pandangan Johnny Suak Selaku Pimpinan Bawaslu Sulut

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 28 July 2017 13:10   186 kali
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PEMANTAUAN PEMILU
Oleh : Johnny Alexander Suak, SE.MM
(Pimpinan Bawaslu Sulut, Dosen FEB Unsrat)
 
Undang-Undang Pemilu yang baru ditetapkan tanggal 21 Juli 2017 membuat terobosan baru dalam hal Pemantauan Pemilu. Pemantauan Pemilu yang sebelumnya harus terdaftar dan diakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum, kini harus terdaftar dan memperoleh ijin dari Bawaslu. 
 
Perubahan Regulasi terkait Pemantauan Pemilu. Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 (Pileg) pasal 234 ayat 1, Undang-Undang 42 tahun 2008 (Pilpres) pasal 174 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 (Pilkada) pasal 123 ayat 3, terkait dengan persyaratan Pemantau secara duplikasi berbunyi; (1) bersifat independen, (2) mempunyai sumber dana yang jelas dan (3) terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai cakupan wilayah pemantauannya. Sementara itu Undang-Undang Pemilu pasal 436 ayat 1, Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan (1) bersifat independen, (2) mempunyai sumber dana yang jelas dan (3) teregristrasi dan memperoleh ijin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
 
Dengan demikian, secara legalitas, Pemantau Pemilu legalitasnya diperoleh dari Bawaslu dan bukan lagi di KPU, secara pelaporan hingga sanksi berlaku sama dan linear yaitu di lembaga Bawaslu dan bukan lagi di KPU. Intinya adalah segala kewenangan terkait dengan Pemantau Pemilu kini berada di lembaga pengawas, yaitu Bawaslu dan berlaku mutatis mutandis sesuai tingkatannya (Provinsi/Kab./Kota). 
Kemudian muncul pertanyaan, bagaimanakah dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota? Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No  8 tahun 2015 dan UU no 10 tahun 2016, aturan terkait lembaga pemantau masih dibawah kewenangan KPU. Lalu bagaimana posisi Bawaslu maupun KPU terkait lembaga Pemantau dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2018? Apakah tetap mengacu pada Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Pemilu? 
Apabila berpedoman pada asas hukum , lex specialis derogat legi generali, aturan yang lebih khusus (lex specialis) mengesampingkan yang lebih umum (lex generalis), maka untuk pemilihan Kepala Daerah, ketentuan mengenai Pemantauan haruslah mengacu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 beserta perubahan-perubahannya. Tetapi dengan asas yang sama pula, ketika ditarik pada persoalan kewenangan lembaga penyelenggara (dalam hal ini KPU dan Bawaslu), maka semestinya harus mengikuti Undang-Undang Pemilu yang baru ditetapkan karena Undang-Undang no 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah terintegrasi didalam Undang-Undang yang baru ini, sehingga aturan yang lebih khusus tentang kewenangan Bawaslu maupun KPU ada didalam Undang-Undang yang baru tersebut. Hal ini akan menimbulkan kebingungan bagi Penyelenggara Pemilu, karena mengingat juga bahwa untuk Pemantauan diatur dalam Bab atau bagian yang khusus untuk setiap Undang-Undang terkait Pemilu/Pemilihan. Sehingga diperlukan solusi terkait regulasi tersebut, seperti misalnya dengan diadakan perubahan Undang-Undang Pilkada menyesuaikan dengan Undang-Undang Pemilu tersebut.
 
Pemantau Pemilu memperkuat fungsi pengawasan Bawaslu. Selanjutnya apakah dampak dari perubahan regulasi tersebut terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu? Posisi Pemantau boleh dibilang sudah pada relnya yang sebenarnya. Karena terkait dengan proses pemilu (election process) maka hasil pantauan dan proses pelaporan itu memang semestinya di lembaga pengawas (Bawaslu), sehingga lembaga pemantau baik proses registrasi, akreditasi sampai pada pelaporan, berada di satu lembaga yang sama, yaitu Bawaslu. Undang- Undang sebelumnya mengatur, bahwa registrasi, akreditasi dan pelaporan ada di KPU, sementara itu terkait pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, pemantau harus melaporkan kepada Bawaslu. Jadi , dengan diubahnya ketentuan tentang Pemantauan Pemilu ini, Pemantau Pemilu posisinya semakin memperkuat dan mendukung upaya-upaya dan kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.
 
Kaitan Pengawasan Partisipatif dan Pemantauan Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat berupa; melaksanakan sosialisasi pemilu, melaksanakan pendidikan pemilih, memilih calon atau pasangan calon partai politik dan membahas rencana visi, misi dan program partai dalam pemilu, memberikan suara sebagai pemilih, menulis atau menyiarkan berita tentang pemilu, mendukung peserta pemilu/calon tertentu, mengorganisasi warga lain untuk mendukung atau menolak alternatif kebijakan publik yang diajukan peserta pemilu tertentu, menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu, melakukan survey dan menyebarluaskan hasil survey tentang pendapat atau persepsi pemilih tentang peserta pemilu/calon, melaksanakan dan menyebarluaskan hasil perhitungan cepat pemilu (Perludem, 2015).
Bawaslu, pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Hal ini sejalan dengan semangat dan paradigma baru pengawasan , yaitu Pencegahan Pelanggaran. Bawaslu berupaya menyosialisasikan berbagai regulasi terkait Pemilu kepada masyarakat dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemilu, dengan harapan bahwa pelanggaran pemilu semakin berkurang karena adanya kesadaran dari masyarakat dan peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran. Itulah esensi dari paradigma pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu yang dipandang oleh beberapa pihak, sebagai lembaga ‘pencari kesalahan’ diubah cara pandangnya sebagai lembaga yang pro-aktif melakukan pencegahan dini pelanggaran melalui sosialisasi, pendidikan pemilih dan GSRPP, tanpa melupakan keseriusan dan kesungguhan dalam menangani pelanggaran yang terjadi untuk memberi efek jera bagi para pelanggar-pelanggar hukum/ketentuan yang berlaku.
 
Dengan perubahan regulasi terkait pemantauan pemilu, yang kewenangannya sekarang berada di Bawaslu, kiranya dapat saling munguatkan posisi bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Lembaga Pemantau yang kredibel dan akuntabel akan sangat membantu dan menunjang pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam kaitan dengan pengawasan partisipatif, adanya Pemantau Pemilu dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam mengamati, mengawasi dan memantau berbagai persoalan yang rentan terjadi dalam Pemilu/Pemilihan, baik itu pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilu/pemilihan, maupun pelanggaran kode etik yang rentan dilakukan oleh penyelenggara.
 
(mfw/bk-11)
 
 
Komentar ()
Berita Profil
Profil
02 Sep 2016 / dibaca 708 kali
BITUNG (BK) : Bangsa Indonesia semakin hari semakin jauh dari jati dirinya. Sebelumnya, bangsa Indonesia dikenal sebagai Bangsa yang penuh...
Profil
26 Aug 2016 / dibaca 648 kali
MANADO (BK) : Menyampaikan aspirasi adalah tugas anggota DPR. Ini juga dilakukan oleh Anggota DPR RI utusan Sulawesi Utara dari PDI Perjuangan...
Profil
13 Aug 2016 / dibaca 768 kali
MANADO (BK) : Anggota DPR RI utusan Sulawesi Utara dari PDI Perjuangan Djenri Keintjem, beberapa waktu yang lalu tepatnya Rabu (10/8/2016)...
Profil
31 Jul 2016 / dibaca 818 kali
JAKARTA (BK): Michael Prabawa Mohede atau yang akrab dikenal sebagai Mike Mohede, meninggal dunia, Minggu (31/7). Mike dikabarkan meninggal...
Profil
31 Jul 2016 / dibaca 855 kali
MICHAEL Prabawa Mohede atau Mike Mohede (lahir 7 November 1983 ; umur 32 tahun) adalah pemenang Indonesian Idol 2 . Mike mengikuti audisi...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2017 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.