TAHUNA (BK) : Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan, didampingi Kaban Perbatasan, Kadis Kominfo dan Kadis PUPR, melakukan pertemuan serta audiensi dengan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI), Dr Robert Simbolon MPA bersama Plh Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara, Budi Setyono SSTP MSi, Plh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Gotmen Nainggolan sebagai Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian dan Karo Perencanaan dan Kerjasama, beserta jajaran, Rabu (22/02/2023), sekitar pukul 16.00 WIB. Kali ini, Pj Bupati menyampaikan tentang terkait Pembangunan Pos Lintas Batas (PLBN) yang ada di Kecamatan Kepulauan Marore. 

 

 

Saat aundens berlangsung, Pj Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan Persyaratan PLBN, yaitu berdasarkan Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN  Tahun 2O20-2024 dan Perpres 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah melakukan kajian studi kelayakan.

 

 

Kunjungan kerja (Kunker) Pj Bupati Kepulauan Sangihe tersebut mempertegas bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe mendukung penuh pembangunan PLBN Marore, melalui penyediaan tanah maupun dukungan lainnya sesuai kewenangannya. Aktifitas perlintasan orang dan barang dari Marore-Batuganding Filipina maupun sebaliknya cukup ramai, sehingga perlu ada peningkatan  dari Pos Lintas Batas Tradisional Marore menjadi Pos Lintas Batas Negara. 

 

 

"Sehingga mengharapkan agar BNPP dapat memfasilitasi percepatan pembangunan PLBN. Tentunya, dengan apa yang kami sampaikan melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP Pusat bisa menindaklanjuti dan memfasilitasi percepatan pembangunan PLBN di Kecamatan Kepulauan Marore," jelas Pj Bupati Kepulauan Sangihe, dr Rinny Tamuntuan.

 

 

Pula disampaikan, selain itu, ada permasalahan terkait dukungan sarana prasarana penunjang kerja sama BCA, yaitu Border Crosing Station (BCS) Marore dalam keadaan rusak berat, masalah transportasi laut (permasalahan di kawasan perbatasan). 

 

 

Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, telah merencanakan Pembangunan PLBN Marore sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara 2020-2024. BNPP akan berkoordinasi dengan Kemen PU untuk pembangunan dan ASDEP Pengelolaan Lintas Batas Negara serta BNPP telah melakukan kajian pembangunan PLBN melalui beberapa aspek. 

 

 

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan menyampaikan bahwa, estimasi anggaran pembangunan PLBN telah dihitung, kebutuhan lahan disiapkan oleh Pemda, patung Soekarno di Marore akan diperbaiki. 

 

(fad/bk-10)