Sangihe

FGD Kurangi Angka Kemiskinan di Pesisir Pulau Kecil dan Perbatasan

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 12 September 2018 20:26   154 kali

TAHUNA (BK): Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, di ruang serbaguna Kantor Bupati, Rabu (12/9/2018), sekitar pukul 11.00 Wita.

 
Turut hadir Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tajudin Sainkadir, Ketua Tim Pakar Program Penanganan Fakir Miskin wilayah pesisir pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) yakni Makmur Sinusi.

 

Berikut, Kasubid Koordinasi Perencanan Ekonomi Pemantapan Daerah Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yakni Magda Lutia ST MArs, para camat dan kapitalaung. 

 

Penyampaikan materi pertama oleh Kasubid Koordinasi Perencanan Ekonomi Pemantapan Daerah Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yakni Magda Lutia ST MArs tentang Penanggulangan Kemiskinan dari pemerintah daerah secara bertahap.

 

"Juga program yang sama yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) OD-SK terhadap penanganan kemiskinan, serta ada kebijakan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah daerah. Tentunya untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat secara sistematis terpadu dan konsisten, menyediakan sarana prasarana penunjang bagi publik atau masyarakat, dan pelayanan kesehatan dan sosial termasuk dalam BPJS, dan optimalkan fungsi tol laut bagi daerah," jelas dia. 
 

Lebih lanjut disampaikannya, penerapan kebijakan Program OD-SK pentingnya sinergitas yaitu menyediakan peta kemiskinan yang lengkap dan komprehensif, sinergitas pemerintah pusat provinsi dan daerah, di dalamnya data kemiskinan yakni semua data kemiskinan pada BPS masuk di Kementrian Sosial RI, dimana tiap daerah miliki 46 indikator tentang kemiskinan. 

 

"Penerapannya juga turut mengoptimalkan peran dunia usaha. Bahkan baru-baru ini telah dilaksanakan Festival Pesona Sangihe (FPS), salah satunya untuk meningkatkan ekonomi publik atau masyarakat yakni melalui potensi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun justru ada pedagang dari luar daerah yang berjualan bukan dari publik atau masyarakat setempat," kata dia. 
 

Pula disampaikan dia, yakni potret kemiskinan nasional provinsi dan daerah, serta untuk persentase angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 yakni 12,20 persen dan diharapkan di tahun 2022 bisa turun menjadi 6,60 persen. Untuk penyebabnua salah satunya tingkat pengangguran lebih tinggiz dan harusnya disediakan lapangan kerja. 

 

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yakni 6,17 persen, berharap tahun 2022 menjadi 6,72 persen. Tentunya penanggulangan terhadap kemiskinan merupakan salah satu fokus utama pemerintah daerah Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe," jelasnya. 

 

Selanjutnya, Makmur Sinusi selaku Ketua Tim Pakar Program Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir Pulau Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Kemensos RI menyampaikan, untuk penanganan kemiskinan pesisir pulau kecil dan perbatasan turut ditangani oleh lima Direktorat Kemensos RI, tentunya harus memenuhi persyaratan yang diperlukan. 

 

"Semua program termasuk Kemensos RI juga ada persyaratan yakni harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Pernah beberapa waktu lalu membuat proposal ke UNICEF dan ILO pun disetujui, namun saat kedua kali diajukan proposal ternyata sudah disampaikan bahwa Indonesia bukan lagi negara berpenghasilan rendah, ini yang disampaikan dari World Bank, yakno naik jadi penghasilan menengah," kata dia. 

 

Dia juga menjelaskan, penanganan terhadap kemiskinan yakni melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Sarana Lingkungan (Sarling), tentunya didukung adanya regulasi dan kebijakan, data terpadu tentang kemiskinan, termasuk PKH yakni program keluarga harapan.

 

"Ada pendampingan dan bantuan stimulan bagi KUBE sebagai bantuan usaha bersama. KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tiap orang Rp2,5 juta, tentunya dalam kelompok bisa mempermudah monitor dan bisa saling membantu dan rasa kebersamaan. Juga ada usaha-usaha produktif yang dilakukan, untuk bantuan Rutilahu yakni rumah tidak layak huni Rp15 juta untuk perbaikan rumah, untuk bantuan juga bagi Sarling yakni sarana lingkungan, dimana Rutilahu juga di situ ada Sarling," kata dia. 

 

Pula ditambahkannya, pelaksanaannya ada prosedur yant harus dipenuhi untuk Rutilahu dan Sarling, dan tentunya dalam menangani kemiskinan melalui pendekatan PKH, melalui KUBE dan beras sejahtera (Rasra). 

 

Sementara itu, Kadis Sosial Pemerintah Kepulauan Sangihe Tajudin Sainkadir menjelaskan, pelaksanaan program penanganan kemiskinan merupakan program dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Persoalannya adalah nomor induk kependudukan yakni kartu tanda penduduk (KTP). Persyaratannya adalah KTP juga KK. Mohon bantuan camat dan kapitalaung untuk membuat KTP bagi warga yang belum ada KTP. Lagipula saat turun lapangan, sempat terkendala dengan KTP," kata dia. 

 

Dijelaskan dia, bantuan Sarling, juga ada di dana desa agar bisa berkoordinasi dengan pemerintah kampung, agar benar-benar lokasinya bukan sengketa dan hal ini perlu diperhatikan sejak awal agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

 

(fad/bk-1)

 

Komentar ()
Berita Sangihe
Sangihe
13 Sep 2018 / dibaca 186 kali
TAHUNA (BK): Warga di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan (Tabsel) Tenggara dibuat heboh. Lantaran, seorang anak bernama Jesica...
Sangihe
13 Sep 2018 / dibaca 164 kali
TAHUNA (BK): Komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengenjot hasil pertanian dan perkebunan terus dilakukan melalui...
Sangihe
12 Sep 2018 / dibaca 155 kali
TAHUNA (BK): Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) dalam rangka...
Sangihe
12 Sep 2018 / dibaca 161 kali
TAHUNA (BK): Optimalisasi terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus didorong pelaksanaannya...
Sangihe
12 Sep 2018 / dibaca 166 kali
TAHUNA (BK): Topangan yang sama terhadap semua sektor memerlukan dukungan bersama guna mengelola semua sumber daya alam (SDA) di tiap wilayah...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.