Sangihe

Kapolres, BPJS Ketenagakerjaan, BPN Bawa Materi Me'Daseng

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Tuesday, 20 November 2018 07:35   188 kali

TAHUNA (BK): Kapolres, BPJS Ketenagakerjaan, BPN secara bergantian membawa materi pada Me'Daseng di Kelurahan Batulewehe Kecamatan Tahuna Timur (Tatim), Jumat (16/11/2018).

 

Kapolres Kepulauan Sangihe dan mencakup wilayah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) AKBP Ferdinan Napitu SIK mengatakan, tiga hal yang disampaikan menyangkut situasi, termasuk informasi identifikasi terhadap berita hoax. "Materi perkembangan situasi, kalender nasional, Pemilu 17 April 2019. Tahap kampanye Polres Kepulauan Sangihe dan sudah lakukan persiapan sarana prasarana.  Pemilu sedikit berbeda, lima pemilihan yakni Pilpres, DPD, DPR RI DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota," jelasnya. 

 

Lebih lanjut disampaikan Kapolres, mereka memiliki hak pilih adalah mereka yang punya hak pilih atau bagi siapa yang punya hak pilih, ini merupakan hak azasi manusia, tentunya tak bisa dipaksakan. "Jangan jadikan perbedaan jadi perpecahan, agar Pemilu bisa berjalan tertib, aman, demokrasi dan nyaman. Mendorong masyarakat yang punya hak pilih agar menggunakan hak pilih, jangan golput, gunakan sesuai aspirasi," tandasnya. 

 

Kapolres juga menjelaskan, terhadap respons masalah berita hoax, yakni pemberitaan hoax khususnya melalui jaringan IT, atau fasilitas laptop. Cara identifikasi ada dua saja, yakni pertama lihat isi konten beritanya, itu kita telaah, benar atu tidak. 
Hal lain, sumber berita, siapa sampaikan berita, contoh banyak bencana sehingga letak geografis, ada buat ricuh, seharusnya cari sumber dari BMKG bagaimana cuaca dan, jangan aploud berita tak jelas. 

 

"ITE, UU lex spesialis, yakni yang berkeberatan bisa sampaikan laporan, akan dilihat sarana yang digunakan. Kalau melalui sms, itu berita secara terbatas. Pula ITE dalam berita bisa dilihat oleh lebih dari satu orang, bisa WA group. Ada perbedaan, tapi perlu dicek lagi kebenarannya, isi dan sarananya," jelas dia. 

 

Pula ditambahkan Kapolres, untuk situasi saat ini, yakni sering hujan, termasuk nelayan yang menggunakan sarana transportasi laut, tentunya penting memperhatikan faktor-faktor keselamatan dan bisa membawa pelampung berupa ban dalam. "Lagi pula bepergian, bila tak memungkinkan cuacanya agar tidak dipaksakan," pungkasnya. 

 

Selain itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Manado Sulut Tri Candra Kartika saat membawa materi Me'Daseng juga bersyukur kepada Tuha Yang Maha Esa boleh hadir dalam rangka sinergitas bersama pemerintah daerah (Pemda). 

 

"Kami apresiasi sepenuhnya program Pemda, inovasi Kelurahan Sadar BPJS Ketenagakerjaan di Kelurahan Batulewehe Kecamatan Tahuna Timur yang merupakan inovasi dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melihat animo dukungan masyarakat, tentunya berharap dukungan terus akan terus ditingkatkan," jelas dia. 

 

Disampaikannya, tahun 2019 desa ini salah satu nominasi tingkat nasional, pada semester satu bisa ditingkatkan ke tingkat nasional, lagipula dukung inilah pijakan pertama Desa Sadar BPJS Keternagakerjaan, dan nantinya bisa ada fasilitas perpustakaan. 

 

"Program BPJS Ketenagakerjaan inilah pengganti program sebelumnya yakni Jamsostek. Ditetapkan satu lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bersama saudara kembar yakni PT Askes berubah BPJS Kesehatan. Ada program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. 

 

"Bisa berlaku bagi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah atau informal, atau pekerja dilakukan sendiri (nelayan, sopir, pedagang),  pekerja yang bekerja pada jasa konstruksi. Akan terus ikut kepesertaan bekerja, termasuk non konstruksi dan aparatur. Tentunya dukungan ini merupakan program Presiden Jokowi yakni program Nawacita," tandasnya. 

 

Ditambahkannya, akan memberikan perlindungan awal sebanyak 1.700 BPJS Ketenagakerjaan yang masih didata agar valid nomor kependudukan, diperkirakan sebanyak 1.400 lebih diakomodir, tentunya turut mengakomodir resiko alami kecelakaan bagi tenaga kerja. "Apresiasi bagi penghargaan dari BPJS pusat. Saat ini Pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) berinisiasi seluruh pekerja lintas agama. Jaminan pelayan khusus mencakup seluruh agama, secara bertahap dilakukan oleh pemerintah provinsi bagi pekerjaan lintas agama," tandasnya. 

 

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christian Salilo juga menyampaikan materi Me'Daseng, terhadap beberapa program pertanahan yakni Pendaftaran Tanah Sistmatis Lengkap (PTSL), merupakan salah satu program yang diterapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sudah sebanyak 10 desa yakni 2.500 bidang yang terukur, 1.300 sertifikat yang terbit, dan nantinya program ini akan ditambah jadi 3.000 sertifikat jadi 2.000 bidang tanah terukur. 

 

"Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dulunya adalah program prona. Persamaannya semuanya diterbitkan sertifikat, perbedaannya kalau prona siapa yang mendaftar dia yang akan diukur. Sedangkan untuk PTSL semua bidang tanah diukur, khususnya pendataan pajak bumi dan bangunan (PBB),"

 

Lebih lanjut disampaikan dia, untuk biaya pendaftaran, itu diaturn oleh Keputusan Bersama tiga menteri, yakni Menteri BPN, Mendagri dan Menteri Desa. Mencakup biaya patok tanah, dan harus sudah ada patok, biaya pembelian meterai, biaya pemerintah daerah (Pemda) melaksanakan PTSL. Termasuk biaya meterai, patok dan dokumen-dokumen surat, semua sudah dialokasikan okeh APBN, dan nantinya akan laksanakan di beberapa desa.

 

"Syarat minta ke kelurahan terhadap kelengkapannya, dan akan dilampirkan pada PTSL, dan akan diberlakukan awal Januari 2019. Tahun 2018 sudah ada 10 desa, dan siap serahkan sertifikat. Program ini memberi jaminan bagi masyarakat, jaminan kepastian hukum, bisa jaminan KUR untuk modal usaha, dan kegiatan ini dipermudah," kata dia. 

 

Dia juga menambahkan, dokumen yang perlu dipersiapkan, dimana dokumen harus asli dan tidak boleh fokotopi, dan dokumen tanah adalah dokumen hidup, yakni asli atau benar dan bukan rekayasa. "Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di Desa Para  sudah 200 lebih bidang tanah diukur. Untuk di pulau diberi rasa keadilan karena jarak, dan prioritas 60 hingga 70 persen bisa tktkan perekonomian masyarakat, dan pulau juga bisa dapat sertifikat atas tanah. Untuk aturan terhadap biaya bisa juga diatur melalui APBD oleh Bupati," tutupnya.

 

(fad/bk-1) 

 

Komentar ()
Berita Sangihe
Sangihe
10 Dec 2018 / dibaca 56 kali
TAHUNA (BK): Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) bersama Panitia Adventus dan Natal serta Tahun 2019 melaksanakan Pawai Natal, Sabtu...
Sangihe
08 Dec 2018 / dibaca 21 kali
TAHUNA (BK): Kemampuan melaksanakan program yang ditetapkan tentunya tak lepas peran dari sektoral guna menindaklanjutinya melalui dukungan...
Sangihe
08 Dec 2018 / dibaca 22 kali
TAHUNA (BK): Beragamnya potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki memerlukan upaya kongkrit untuk melaksanakan seluruh proses...
Sangihe
08 Dec 2018 / dibaca 41 kali
TAHUNA (BK): Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang dipimpin Oleh Wakil Ketua MPR RI E E Mangindaan, melaksanakan...
Sangihe
07 Dec 2018 / dibaca 43 kali
TAHUNA (BK): Sejumlah kasus yang ditangani Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Sangihe terus...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.