Sangihe

Kominfo Gelar FGD KIP Penyelesaian SIPP

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 22 March 2019 07:27   85 kali

TAHUNA (BK): Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe menggelar Focus Group Discussion (FGD) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (SIPP), di ruang serbaguna Kantor Bupati Kepulauan Sangihe, Kamis (21/3/2019), sekitar pukul 10.31 Wita.  

 

Kegiatan tersebut dibuka Asisten I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs Irklis Natural Sombonaung. Sebagai pembicara, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Drs Andre Mongdong SPd, anggota KIP Sulut Reidy Sumual SSos dan Drs Philip Regar, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe Ellyse Sinadia, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sangihe Junaidi Bawenti SH. Peserta berasal dari partai politik (parpol), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta instansi atau lembaga terkait. 

 

Bupati Kepulauan Sangihe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih boleh hadir dalam kegiatan ini. Juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang telah melaksanakan kegiatan itu.

 

"Komisi Informasi Publik (KIP) tentunya menyampaikan informasi publik dan penyelesaian sengketa Pemilu dan memediasi sengketa Pemilu. Memberikan informasi kepada pihak ketiga sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya menyelesaikan kekuatiran dalam penyelesaian sengketa, juga memahami peraturan dan ketentuan dalam keterbukaan memberikan, dan catatan untuk meminimalisir permasalahan Pilpres dan Pilcaleg," kata dia. 

 

Ketua KIP Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Drs Andre Mondong SPd mengatakan, memilih Sangihe diselenggarakannya kegiatan ini, karena terpilih keterbukaan tapi informasi kabupaten/kota di tahun 2018 lalu. Yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe dikategori termasuk Badan Publik Menuju Informatik, dari 15 kabupaten/kota hanya dipilih tiga yaitu menuju informatif, Kabupaten Kepulauan Sangihe peringkat kedua, setelah Manado. 

 

"Sangat mengapresiasi Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah tahap menuju informatif. Mudah-mudahan Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi kabupaten terinformatif," kata dia. 

 

Pula disampaikannya, Komis Informasi Publik (KIP) yakni UU 14 tahu 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam pengelolaan informasi, keterbukaan informasin menjadi tulang punggung. Yakni bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi publik, ada yang tidak boleh diakses publik atau informasi publik atau privasi orang. 

 

"Di satu sisi, masyarakat membutuhkan informasi publik. Bagaimana menjembatangi informasi publik, bagaimana menjaga kerahasiaan atau privasi. Untuk itu negara hadir untuk menjembatani informasi publik. KIP Sulut terbentuk 2012, dan KIP tahun pusat 2010. Fungsi KIP yakni menerima memeriksa dan memutus sengketa informasi," tandasnya. 

 

Dia menjelaskan, bila publik ingin meminta informasi namun badan publik tidak merespons, maka KIP bisa memeriksa memutus dan memutus,  bisa 2-5 kali sidang. Dimana proses inipun tidak secara langsung sidang, tapi juga ada mediasi, ada mediator. 

 

"Kelompok masyarakat menjadi pengguna yang diberikan negara untuk Keterbukan informasi publik. Konteks menuju 17 April 2019, yakni Pemilu ada tahapan, ada hari H, tapi dibatasi waktu, tahapan harus sangat diikuti, ada pengawasan, tahapan pemilu, Pilpres dan Pilcaleg," ucapnya. 

 

Juga disampaikannya, kalau Pemilu buram, maka Pemilu ke depannya akan buram. KIP mengacu pada KPU RI dan Bawaslu RI, KIP Pusat, dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu, ada yang perlu disinkronisasi. 

 

"Untuk penyelesaian sengketa Pemilu membutuhkan waktu yang panjang. Peraturan KIP yag sudah diundangkan, sudah tercatat dalam lembar negara, jadi produk hukum, siapa saja harus tahu dan tetap berlaku. Ada sarana yang disediakan tentang keterbukaan informasi publik," tambahnya. 

 

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Ellyse Sinadia mengatakan agenda nasional tinggal 27 hari ke depan, menuju 17 April 2019. Sebagai penyelenggara, hari ini melaksanakan tahapan-tahapan sesuai amanat Undang-Undang, ada jadwal tahapan. 

 

"Sudah dibagi sesuai tugas dan tanggungjawab semua komisioner. Termasuk penetapan DPT tambahan yakni hak pilih sebanyak 517 pemilih, aka keluar di luar daerah 578 orang, DPT sebanyak 107.498 pemilih. Ketersediaan surat suara, sortir logistik ada yang dikategorikan tak layak," ungkapnya. 

 

Lebih lanjut disampaikannya, untuk keamanan logistik, dijaga ketat oleh pengamanan kepolisian, juga sosialisasi ke semua segmen. Hari ini telah membentuk relawan demokrasi, sosialisasi sudah dilakukan. Juga simulasi cara pungut hitung di TPS, untuk penyelenggara dan peserta Pemilu 17 April 2019. 

 

"Kami secara teknis sudah siap melaksanakan Pemilu, 223 caleg yang akan bertarung memperebutkan 25 kursi anggota dewan. Untuk Pemilu di Sangihe agar tetap aman, berharap agar keamanan yang tercipta selama ini tetap kita kembangkan dan jaga, agar Pemilu 2019 sukses," tukasnya. 
Selain itu, dia menjelaskan, sesuai amanat UU 1945 BAB VII B Pemilu menjadi, landasan hukum, azas KPU jujur dan adil, ada badan,hukum, masa bhakti selama 5 tahun. Pula berlangsung tahapan Pemilu, butuh topangan semua pihak, teman-temab Bawaslu, parpol, kalau semua ikut aturan maka akan sukses, mari bangun komunikasi. 
 

"Ciptakan amannya Pemilu, kita sendiri bukan orang lain. Indeks partisipasi memilih 77, 5 persen secara nasional, target 80 persen kabupaten. Pesta demokrasi, jangan ditakuti, pula merekrut teman-teman KPPS namun masih kurang karena adanya ketakutan, dan perlu diberi pemahaman yang benar," jelasnya. 

 

Pula ditambahkannya, Pemilu 2019, harus sukses, pemilu yang berkualitas, itu dambaan kita, perangi hoax, isu sarah dan politik uang. Termasuk menciptakan suasana pemilu yang aman dan nyaman. 

 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe Junaidi Bawenti SH mengatakan, untuk pengawasan Pemilu terkait keadilan dan integritas pemilu, proses pengawasan tahapan, informasi, apa yang boleh dan tak boleh dalam tahapan kampanye, mengawasi pemilu di seluruh wilayah Indonesia. 

 

"Tugas Bawaslu mengamati mengkaji, yaknin5 W dan H, ada proses sebelum penindakan, ada mengamati, bisa dalam bentuk rekomendasi. Fungsi pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu, melaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," kata dia. 

 

Dilanjutkannya, pelaksanaan Pemilu didukung oleh penyelenggara, peserta pemilu, DPR dan pemerintah. Selain itu, sosialiasi bersama instansi atau lembaga terkait, dan perlu kerjasama, serta ikut mencegah pelanggaran. 

 

Sementara itu, Reidy Sumual selaku anggota KIP Sulut menjelaskan,maksud penyelesaian sengketa, tak hanya sampai 17 April 2019, namun juga sesudah Pemilu 2019. 

 

"Bisa tidak, diminta rekap pemilihan ke KPU, termasuk meminta kalau ada pelanggaran Pemilu yang ditangani Bawaslu," kata dia singkat. 

 

Drs Philip Regar menyatakan, Perki telah dibuat, menyangkut informasi Pemilu dan pemilihan. "Ada UU Nomor 14 tajun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU No 7 tahun 2014 tentang Pemilu. Tahapan Pemilu berakhir Oktober 2019. Hak setiap orang mengakses informasi, ada informasi berkala, informasi yang diminta dan informasi khusus," jelas dia.

 

(fad/bk-1)

Komentar ()
Berita Sangihe
Sangihe
10 Apr 2019 / dibaca 65 kali
TAHUNA (BK): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Rapar Koordinasi (Rakor) Sentra Penegakan Hukum Terpadu...
Sangihe
09 Apr 2019 / dibaca 144 kali
TAHUNA (BK): Harga tarif tiket kapal cepat KM Majestik Kawanua diduga terlalu mahal. Pasalnya, tarif dengan pelayaran menempuh Pulau...
Sangihe
09 Apr 2019 / dibaca 84 kali
TAHUNA (BK): Menjelang menjelang Pemilu 17 April 2019 mendatang, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sangihe mengucap ikrar...
Sangihe
08 Apr 2019 / dibaca 458 kali
TAHUNA (BK): Dilaporkan, sekitar empat bulan tunjangan kinerja guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sangihe belum...
Sangihe
08 Apr 2019 / dibaca 90 kali
TAHUNA (BK): Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Dr R Sigit Hardjanto SH MSi melaksanakan kunjungan kerja (kunker) sehari di wilayah...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.