TAHUNA (BK) : Dalam rangka pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah masing-masing, Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD didampingi Kadis Pariwisata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe Femmy Montang, melakukan pertemuan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia (RI), Sandiaga Salahuddin Uno, Rabu (22/02/2023). 

 

 

Turut hadir juga dalam pertemuan tersebut diantaranya Bupati Kepulauan Meranti, Bupati Majene, Bupati Halmahera Barat, Bupati Gorontalo, Pj Bupati Nagan Raya, Walikota Sunggai Penuh, Walikota Payakumbuh. 

 

 

Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan, memaparkan letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah kecamatan, kelurahan, desa, fasilitas-fasilitas rumah makan dan hotel di Kepulauan Sangihe. Selanjutnya di sela-sela waktu yang diberikan oleh Menparekraf, Pj Bupati menjelaskan prioritas awal pembangunan pariwisata yaitu lokasi kawasan wisata Boulevard Tahuna dan kawasan Wisata Mangrove yang di kelurahan. 

 

 

"Dalam hal ini, kami dari Pemda Kepulauan Sangihe, mempunyai skala prioritas dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu kawasan wisata yang ada di Boulevard Tidore dan kawasan Wisata Mangrove di Kelurahan Tapuang dan Tidore. Dan semoga bisa langsung ditindaklanjuti oleh Pak Menteri," tutur Tamuntuan. 

 

 

Selesai pemaparan oleh Pj Bupati Kepulauan Sangihe, Menparekraf dalam penyampaiannya, sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pj Bupati. Menparekraf menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Sangihe masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nusantara yang terletak di perbatasan dan dekat dengan lokasi super prioritas nasional yaitu Likupang yang memiliki potensi alam dan budaya yang luar biasa. 

 

 

"Oleh karena itu, wisata yang ada di Kepulauan Sangihe bisa dipersiapkan untuk masuk dalam skala prioritas. Dengan potensi alam yang melimpah, dengan tidak mengesampingkan prosedur persyaratan seperti memiliki lahan, Ripparda, Master Plan dan DED," ucapnya. 

 

(fad/bk-10)