Sitaro

Wabup dan Kemenkes Tandatangani MoU WKDS

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 06 December 2018 22:34   277 kali
JAKARTA (BK): Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kepulauan Sitaro Drs Jhon Heit Palandung MSi, Kamis 6 Desember 2018 menandatangani nota kesepahaman (MoU), Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dengan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) di El Royals Hotel.
 
Hal ini juga menjawab maslahat kekurangan dokter spesialis di 'Bumi Karamando', yang artinya Kemenkes akan menempatkan dokter spesialis di Kabuaten Kepulauan Sitaro, sebagai amanat Perpres Nomor 4 Tahun 2018 tentang wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).
 
“Dengan MoU ini, penyediaan dokter spesialis di rumah sakit menjadi tanggung jawab bersama. Pemda bertanggung jawab memberikan tambahan insentif sesuai kemampuan daerah sementara Pemerintah Pusat menyediakan dokter spesialis," ujar Wabup Drs John Palandung MSi dan Kemenkes yang diwakili Kepala Badan Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Kaban PPSDM) Kemenkes, drg. Usman Soemantri MSc. 
 
Sebelumnya drg. Usman Soemantri MSc sempat mengungkapkan kekurangan dokter spesialis. Implementasi dari WDKS tahap 1 merupakan dokter spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah, Spesialis Obgin, Spesialis Anak dan Spesialis Anastesi. 
 
Dalam kesempatan itu, Wabup Palandung yang mewakili Bupati Evangelian Sasingen SE menjelaskan, nota kesepahaman ini terkait dengan usulan 360 rumah sakit daerah. Sedang syarat kerjasama pemerintah pusat dan daerah antara lain kesediaan Pemda memenuhi hak dokter spesialis untuk mendapatkan SIP disertai pemberian fasilitas rumah dan tambahan insentif sesuai kemampuan daerah diluar dari gaji antara Rp 20-Rp 30 juta dari Kemenkes. 
 
"Sedangkan kewajiban dokter bersangkutan tidak boleh bekerja lebih dari satu rumah sakit. Hal ini dimaksudkan agar dokter spesialis dapat memberikan pelayanan maksimal di rumah sakit mereka ditempatkan," ujar Palandung.
 
Wabup Palandung juga mengatakan ketersediaan dokter spesialis di daerah merupakan bagian dari upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Republik Indonesia, melalui wajib kerja dokter spesialis sebagai bentuk pengabdian kepada negara guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 
 
"Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 12 Januari 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden: Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis, diimplementasikan dengan PP nomor 4 tahun 2017 tentang wajib kerja dokter spesialis yang sudah mulai dilakukan pada tahap 1 melalui SK Menkes nomor HK 01.07/Menkes/08/2017 tentang peserta WDKS," tutup Palandung.
 
(Mesakh)
Komentar ()
Berita Sitaro
Sitaro
04 Dec 2018 / dibaca 190 kali
SITARO (BK): Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kepulauan Sitaro, Drs John Palandung MSi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tiga instansi...
Sitaro
03 Dec 2018 / dibaca 193 kali
SITARO (BK): Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menerima piagam penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima...
Sitaro
03 Dec 2018 / dibaca 247 kali
SITARO (BK): Selain melakukan sidak bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hendak bolos di jam kerja baik berangkat atau pun nongkrong di...
Sitaro
03 Dec 2018 / dibaca 221 kali
SITARO (BK): Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kepulauan Sitaro mengupayakan untuk tahun 2019, sepuluh Sekolah Menengah...
Sitaro
29 Nov 2018 / dibaca 203 kali
SITARO (BK): Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara sosialisasikan pengawasan pemilu partisipatif dalam rangka pemilihan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.