Editorial
Kekuatan dan Kelemahan

PEMILIHAN Umum (Pemilu) serentak 2019 telah usai. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu penyelenggara pesta demokrasi sudah menunjukkan dan membuktikan kerja secara optimal. Baik sebelum pencoblosan maupun pleno rekapitulasi suara calon legislative dan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

 

Berbagai laporan dari partai politik dan perseorangan terhadap dugaan kecurangan pada pemilu telah disidangkan Bawaslu. Sehingga menuangkan salin putusan dalam bentuk rekomendasi yang wajib dijalankan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 

Hal tersebut bagian dari strategis Bawaslu secara perlahan-lahan menegakkan pesta demokrasi di Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang.

 

Sudah barang tentu, dalam menjalankan tugas dan wewenang, Bawaslu memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Di antaranya, komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan. Seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan): jabatan, barang, dan uang (money politics.

 

Selain itu, sumber daya pengawas pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, kewenangan menetapkan standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan pemilu, kewenangan menyelesaikan sengketa. Berikut, adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam mengawasi Pemilu secara partisipatif.

 

Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum pemilu, Bawaslu mendapat dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari Negara,  kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil.

 

Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang diketuai Irianto Pontoh, S.Pd bersama dengan dua anggota masing-masing, Misrawati Pakaya, S.Sos dan Ben Henser Enok, SE telah mengawal dan menjalankan tugas Negara yaitu Pemilu serentak pada 17 April 2019 dengan baik. Plus, dukungan jajaran kesekretariatan yang dikelolah Kepala Sekretariat, Adriyanto Dupa, SKM.

 

Walaupun demikian, harus diakui Bawaslu juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu. Seperti, perkembangan persoalan pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional, regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara memadai, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (ad hoc).

 

(patria)

 

 

 

 

Komentar ()
Berita Lainnya
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.