Editorial
Korupsi, Korupsi, Korupsi
KORUPSI benar-benar telah menjadi penyakit akut di negeri ini. Ia tetap saja mengganas dan meracuni segala aspek kehidupan kendati Komisi Pemberantasan Korupsi gencar memberangusnya. Ibarat mati satu tumbuh seribu, para perampok uang rakyat silih berganti bermunculan. Sudah banyak koruptor yang digelandang ke balik jeruji besi, tetapi itu tak lantas menyurutkan nyali calon-calon koruptor. Mereka tanpa malu, tanpa risih, juga tak merasa takut untuk berlomba-lomba berperilaku korup.
 
Teramat sering rakyat mendengar sumpah dan janji untuk tidak korupsi meluncur dari mulut para pengelola negara. Namun, teramat sering pula rakyat menyaksikan mereka melanggar sumpah dan janji itu. Bagi mereka, tekad untuk tidak korupsi cuma pemanis bibir, hanya sekadar retorika. Premis itu pun terus mendapatkan pembenaran dengan terus ditangkapnya para pejabat lantaran terlibat kasus korupsi. Terakhir, KPK membekuk Ketua DPRD Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imron, dua hari silam.
 
Politikus Partai Gerindra yang juga mantan Bupati Bangkalan dua periode itu diduga menerima gratifikasi dari PT Media Karya Sentosa (MKS) terkait pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Bangkalan. KPK juga menangkap Direktur PT MKS Antono Bambang Djamiko serta prajurit TNI-AL Darmono dan Rauf sebagai kurir uang suap. Uang sekitar Rp4 miliar pun disita. Penangkapan terhadap Fuad bukanlah hal yang mengejutkan, tetapi tetap saja membuat kita miris. 
 
Miris lantaran rakyat lagi-lagi disuguhi tabiat memuakkan  pejabat yang semestinya berperilaku mulia. Terlebih lagi, kasus itu terungkap hanya selang sembilan hari setelah gubernur se-Indonesia menggelorakan kesepakatan di depan Presiden Joko Widodo untuk menutup celah korupsi di pemerintahan. Mereka bahkan mengaku siap dihukum mati jika terbukti menilap uang rakyat. Penangkapan Fuad hanyalah awal untuk membongkar tuntas kasus patgulipat tersebut. 
 
KPK mesti memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak yang terlibat bisa lolos dari jerat hukum. Termasuk anak Fuad yang kini menjabat Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad, yang menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, diduga menjadi bagian dari mata rantai praktik menjijikkan itu. Untuk kesekian kalinya, kita memberikan KPK acungan jempol yang lagi-lagi menunjukkan kelihaian membongkar kasus korupsi. Kita juga salut KPK tak pernah kehabisan energi keberanian untuk memberantas rasywah.
 
Namun, kita tentu tidak bisa terus hanya berharap kepada KPK. Sudah saatnya kepolisian dan kejaksaan merevolusi tekad dan kemauan agar tak lagi tertinggal dari adiknya itu dalam perlombaan menghabisi korupsi. Berkali-kali melalui forum ini kita mengingatkan perang melawan korupsi ialah perang panjang nan meletihkan. Hasil survei teranyar Transparency International bahwa Indonesia tercecer di urutan 107 dari 175 negara tebersih dari korupsi merupakan bukti sahih betapa korupsi masih dan akan terus menggerogoti bangsa ini.
 
Hanya dengan kemauan kuat, ketegasan tanpa batas, dan konsistensi tiada henti dari seluruh penegak hukum yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari ancaman penyakit ganas bernama korupsi.  Tanpa itu, jangan harap korupsi di negeri ini akan mati. Dengan mengabaikan langkah-langkah itu, jangan pula berharap rakyat bisa lepas dari belenggu pejabat-pejabat korup.
 
(mi/bk-1)
Komentar ()
Berita Lainnya
Profil Perusahaan | © 2011 - 2017 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.