Editorial
Monareh Telan Pil Pahit

PERGANTIAN Harold Monareh dari jabatan Sekretaris Kota Manado, Rabu (24/8/2011) malam hari, menjadi bahan pembincangan kalangan birokrat, politisi dan masyarakat yang selalu mengikuti pemerintahan di Manado dan Provinsi Sulawesi Utara.

 

Monareh yang boleh dikata ujung tombak Vicky Lumentut dan Herley Mangindaan saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, 2010 lalu, akhirnya harus menelan pil pahit. Kala pencalonan, Monareh masih menduduki Sekretaris Kota (Sekkot). Jabatan ini sangat strategis dalam menggerakkan atau memobilisasi massa, termasuk pegawai negeri sipil untuk memilik Vicky - Harley (Ai).

 

Tapi itu semua tinggal kenangan. Rabu malam kemarin, ia resmi digantik Wali Kota. Dan, memberi kesempatan kepada pejabat yang sebentar lagi masuk masa pensiun, Noldy Kewas menggantikan posisinya di Sekkot Manado. Kewas pun duduk sebagai Sekkot terhitung kemarin malam.

 

Banyak kalangan menduga pergantian tersebut bermuatan politis. Mulai di mikrolet, tempat orang kumpul ngopi pagi di rumah kopi terus membicarakan pergantian Manoreh. Salah seorang warga yang asyik minum kopi menduga pergantian itu terkait demo sekaligus membawa berkas Vicky Lumentut di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta oleh salah satu kelompok aksi, beberapa waktu lalu.

 

Pasalnya, hanya selisish seminggu atau dua minggu pergantian Manoreh terlaksana. Orang banyak menduga Monareh paling banyak tahu soal kasus yang menimpa mantan Wali Kota Manado Jimmy Rimba Rogi dimana menyeret Vicky dalam amar putusan bersama oleh Pengadilan Tipikor.

 

Kala itu, Rogi dijebloskan ke penjara dengan hukuman tujuh tahun. Tapi Vicky dan rekan-rekan tidak alias bernafas lega. Spekulasi argumentasi itu, tidak membuat Vicky gugup atau takut. Sebab, kenyataannya sampai saat ini, tidak tersentuh.

 

Mungkin daripada akar pohon itu melebar dan bisa mengganggu, lebih baik dipotong atau dipangkas. Sayangnya, langkah Wali Kota Vicky dalam menggantikan pejabat Rabu malam belum dikoordikasi Gubernur Sulawesi Utara. Padahal, sudah jelas dalam undang-undang ataupun peraturan mengatur pergantian pejabat eselon II harus koordinasi dengan Gubernur.

 

Tak heran, jika semua pejabat yang dilantik Vicky masih berpredikat pelaksana tugas (plt). Tapi apa boleh dikata semua itu adalah hak otoritas, prerogatif, dan kewenangan penuh wali kota sebagai Kepala Daerah Tingkat Dua.

 

(patria pombengi)

Komentar ()
Berita Lainnya
Profil Perusahaan | © 2011 - 2023 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.