Editorial
Sarundajang versus Lumentut

HINGGA kini, masalah pergantian dan pelantikan pejabat eselon II termasuk Sekretaris Kota Manado belum tuntas. Wali Kota Manado Vecky Lumentut yang melantik mereka mendapat tantangan berat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

 

Sudah jelas-jelas Gubernur DR. Sinyo Harry Sarundajang tidak setuju. Alasan Gubernur, Pemkot telah langgar dan menabrak aturan yang ada. Makanya, mutasi tersebut akan dianulir Pemprov.

 

Asal tahu saja, penempatan pejabat eselon II sesuai aturan harus pengusulan ke Pemprov. Kemudian, pemprov mengkaji berdasarkan Peraturan Mendagri dan undang-undang. Sedangkan Sekkot, Pemkot harus usulkan tiga nama untuk di fit and proper test (FPT). Tiga nama itu dikirim ke Mendagri berdasarkan rekomendasi gubernur. Nantinya akan turun satu nama yang kemudian dilantik Wali Kota.

 

Meski Pemkot berdalih bahwa penempatan pejabat eselon II di 16 SKPD hanya bersifat pelaksana tugas, namun saat diganti, pejabat lama masih bertugas. Dengan kata lain, jabatan tersebut tidak lowong.

 

Istilah pelaksana tugas (plt) biasanya digunakan jika jabatan lowong, karena pejabat itu mau masuk masa pensiunan, meninggal atau pindah tugas. Akan tetapi yang terjadi di Pemkot, para pejabat itu masih bertugas dengan baik. Tiba-tiba kena tsunami rolling.

 

Tak heran, masalah ini membuat ketidakharmonisnya Gubernur Sarundajang dan Wali Kota Lumentut. Semestinya, staf ahli Wali Kota yang digaji dengan pakai uang negara harus bijaksana dan memahami aturan. Sehingga hubungan pemerintahan Manado dan Provinsi Sulut baik.

 

Ke depan, para staf ahli di pemerintahan harus memahami aturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan sehingga tidak terjadi lagi kejadian seperti sekarang ini. Semoga akur-akur kembali.

 

(patria pombengi)

Komentar ()
Berita Lainnya
Profil Perusahaan | © 2011 - 2023 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.