Opini
Benarkah Kapolri Terlibat di Kasus Simulator SIM?
SUNGGUH memprihatinkan bahwa Kapolri Jenderal Timur Pradopo, petinggi penegak hukum di negeri ini, justru dalam sorotan publik. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterlibatan Kapolri dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri.
 
Memang KPK belum menetapkan jadwal pemanggilan Timur, namun namanya disebut-sebut oleh petinggi KPK sehingga institusi Polri dalam sorotan pula. KPK masih mengaji dan menelaah bukti-bukti yang ditemukan.
 
KPK sedang diuji oleh kasus ini. KPK memang harus hati-hati, dan jika terbukti Kapolri tersangkut, hampir pasti ia tidak akan dibiarkan oleh istana untuk menjabat lagi. Istana sudah memberi sinyal kepada KPK untuk menyeret siapa saja yang terlibat skandal memalukan ini.
 
Jika tidak cukup bukti, Kapolri bakal bebas dari jerat hukum, namun jika KPK menemukan cukup bukti, maka posisi Kapolri bakal terjepit dan terseret dalam kasus korupsi yang menggegerkan publik ini.
 
Sejauh ini Mabes Polri membantah tudingan bahwa Kapolri Jenderal Timur Pradopo terlibat dalam kasus korupsi Simulator SIM. Pasalnya, Timur Pradopo disebut-sebut menandatangani serta menyetujui penetapan pemenang tender dalam Simulator SIM, yakni Citra Mandiri Metalindo Abadi dengan nilai kontrak Rp142,4 miliar.
 
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, sudah seharusnya Kapolri diperiksa terkait dengan kasus yang merugikan negara Rp100 miliar itu. Sebab, sebagai pucuk pimpinan Polri, sudah barang tentu Kepala Polri tahu soal proyek ini. "Sesuai aturannya, kalau proyek di atas Rp 100 miliar harus sepengetahuan Kapolri," kata koordinator ICW, Danang Widoyoko.
 
Timur mengetahui secara pasti proyek tersebut karena dialah yang menandatangani surat penetapan pemenang tender proyek itu. Selain itu, Bambang S. Sukotjo, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, sebagai pemenang proyek, juga disebut pernah memeragakan alat simulator di depan Timur. Dalam proyek berbiaya Rp196 miliar itu, KPK mencurigai terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga negara merugi sedikitnya Rp 100 miliar.
 
Kepolisian sebelumnya membenarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bernomor Kep/193/IV/2011 tertanggal 8 April 2011 telah menetapkan PT Citra Mandiri Metalindo sebagai pemenang tender proyek simulator kemudi roda empat. "Secara administratif, proyek bernilai di atas Rp 100 miliar memang ditandatangani Kapolri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar.
 
Menurut Boy, surat tersebut adalah bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Penggunaan Anggaran. Dengan begitu, proyek simulator di Korps Lalu Lintas Markas Besar Polri senilai Rp169 miliar harus diketahui Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo.
 
Kini, semuanya di tangan KPK, bagaimana kelanjutan kasus yang menyeret nama Kapolri ini. Jika tidak cukup bukti, tentu Kapolri melenggang bebas. Namun jika sebaliknya yang terjadi, hukum yang berkeadilan harus ditegakkan. 
 
(inilah/bk-1)
Komentar ()
Berita Lainnya
Profil Perusahaan | © 2011 - 2023 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.