Pers di Asia harus menemukan jalan tengah antara kebebasan yang terbatas dan kepatuhan yang menjilat(The Asian Renaissance, Anwar Ibrahim, 1996)
 
Tubuh media lokal ibarat cendawan di musim hujan. Tumbuh dengan kejamakan yang subur dan indah, meski memiliki tiga tuan dan satu budak. Sebagai hasil dari perkembangan teknologi komunkasi, industri media lokal pun tak lepas dari fondasi ideologi yang mematutnya: pasar.
Sebagai bagian dari ekonomi pasar, media lokal tak punya pilihan untuk memiliki tuan yang pantas. Karena pertuanan media lokal hanya dapat melayani mereka yang dianggap memiliki akses pada pasar. Karena itu, industri media lokal dengan terpaksa maupun sukarela hanya bisa melayani tiga tuan: Penguasa(Pemda), Pengusaha(Swasta) dan Publik elit. Lalu di manakah posisi massa publik yang memiliki paling banyak setidaknya para pembaca umum(common reader)? Dan lebih ironi lagi, para jurnalis tinggal menjadi budak untuk melayani hajat ketiga tuannya.
Tak pelak, kondisi ini makin menyudutkan posisi para jurnalis yang hendak menempatkan media local sebagai alat memperjuangan banyak aspek dalam kehidupan lokal. Hal ini dengan sendirinya terkait dengan ihwal bagaimana para jurnalis harus menyampaikan berita atau kabar yang layak bagi semua strata publik.  Kaidah-kaidah demokrasi dalam pemberitaan harus pula merupakan condition sine qua non bagi kerja jurnalis untuk media lokal.
 
Kaidah Media
Jika kita memulai mengintip ihwal problem di media lokal, sekurang-kurangnya kita harus menelisik tiga tuan yang telah disinyalir di atas. Keprihatinan ini sudah diawali dengan mendapuk tiga tuan yang harus dilayani oleh keberadaan media lokal. Media lokal yang dibatasi umumnya pada terbitan koran-koran lokal, sedikit radio, televisi serta media online, merupakan bukti bagi tumbuh pesatnya media lokal sebagai ekspresi dari lahirnya demokrasi lokal.
Akan tetapi, kaidah-kaidah informasi seperti berita-berita di media sepatutnya dapat menunjukkan bagaimana pertumbuhan masyarakat lokal di tengah lasaknya media lokal sebagai aras dan landasan bagi penciptaan komunikasi publik yang yang sehat, berdaulat dan bermartabat. Asas-asas check and balance bentuk-bentuk komunikasi dan informasi yang lahir dari rahim media(pers), semestinya dapat menumbuhkan apresiasi yang memadai bagi ‘’kecerdasan informasi’’. Tentu saja, kecerdasan itu dengan sendirinya akan menumbuhkan kemahiran publik dalam mengenyam semua bentuk informasi yang bergizi.
Betapa pun idealitas kecerdasan informasi itu tetap diharapkan, namun di sana sini masih kita temukan bagaimana pemberitaan media lokal telah meminggirkan hak-hak publik atas informasi dan komunikasi yang imbang dan adil. Dengan kata lain, layanan media lokal terutama koran-koran lokal terhadap ketiga tuannya  --- dari segi ekonomi dan pasar ---  tentu saja akan menggeser hak-hak hidup hajat publik bagi kebutuhan informasinya sendiri. Sekurang-kurangnya prinsip both cover side masih harus dipegang untuk memberikan gizi jurnalisme lokal.
Keterbatasan media lokal untuk bebas dari perangkap ketiga tuannya itu mengakibatkan para pekerja jurnalis(pers)  menjadi tidak lagi independen bagi pemenuhan asas-asas jurnalisme dengan ‘’9 elemen’’ seperti yang dituliskan oleh Kovach & Rosenstiel (1998). Kaidah-kaidah ‘’9 elemen’’ ini dalam hal apapun harus memenuhi  --- apa yang dikatakan oleh Andreas Harsono  sebagai ‘’agama para jurnalis’’ --- kompas profesionalisme para jurnalis lokal yang akan menghidupkan media-media lokal.
 
3 Tuan 1 Budak
Selain itu, keprihatinan terhadap ketiga tuan yang sangat kuat menghadapi profesionalitas para jurnalis lokal, dengan sendirinya menjadi penghalang utama untuk menegakkan kehidupan jurnalisme dan media lokal yang adil dan sehat serta hidup secara bersama dalam perbedaan misi dan visi pasar bagi media lokal.
Pasar bagi informasi publik dalam pelbagai wujudnya harus bersiasat terhadap ketiga tuan yang harus dilayaninya. Paling tidak, hak-hak para konsumen informasi awam bisa disisipkan di tengah vested interest para tuan dan ‘’kepatuhan yang menjilat’’ dari para pengelola industri media lokal.
Dengan adanya ketiga tuan itu, dengan segala ‘’keterbatasan dan kepatuhan’’ para jurnalis ikut menjadi budak yang harus melayani hajat informasi bagi kepentingan tuannya. Para budak yang tak punya pilihan profesionalitas yabg lain, dengan terpaksa menjadi tunduk pada kebutuhan dan kepentingan informasi tuannya sendiri.
Apa yang kami utarakan dalam memantau pertumbuhan media lokal dan fondasi jurnalis atau pers yang mengelolanya, semata sebagai lokal kasuistik yang tentu tak bisa digeneralisir. Namun demikian, kondisi media lokal beserta pers/jurnalis yang mengawalnya ikut terjerumus dalam kubangan ‘’pasar informasi.’’ Ditelisik dari perspektif ekonomi komunikasi dan informasi publik, tampaknya kondisi ini bisa dimahfumi. Betapa pun, untuk menumbuhkan media lokal dan jurnalisme yang membekapnya, harus diupayakan bisa memenuhi asas-asas keadilan informasi dan komunikasi yang terusung dalam industrilisasi media pada umumnya.
 
Informatus Ergo Sum
          Selain mengedepankan kecerdasan informasi dan komunikasi publik, media lokal harus bisa menangkap apa yang menjadi aspirasi publik terhadap berita. Berita-berita atau kabar-kabar yang diusung oleh media massa sekurang-kurangnya harus mempertimbangkan kaidah-kaidah informasi dan komunikasi di luar tuntutan pasar dan industrialisasi. Karena bagaimana pun, teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini telah meratakan bumi dalam aras global.
          Pengaruh media massa dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang sofistikat, termasuk era digital, telah mengubah secara revolusioner terhadap asas-asas berkomunikasi, baik di ruang maya maupun di atas jejaring kenyataan dewasa ini.
          Seolah-olah rasionalitas terhadap komunikasi mondial(virtual maupun realitas) publik dewasa ini tak bisa lepas dari kepentingan bisnis dan ekonomi mega industri media. Sejak era satelit hingga facebook dan internet, bumi yang kita diami ini mengalami apa yang dikatakan oleh Thomas L. Friedman sebagai ‘’world is flat.’’ Dengan kata lain, era kesadaran Cartesian telah diplesetkan dengan adagium: informatus ergo sum. Kesadaran atas keperluan yang penuh terhadap informasi telah dibalikkan menjadi kesadaran terhadap ekonomi pangan(informasi).
          Dunia rata dengan hampir 80% persen warga buta dan lapar informasi menjadi sasaran para tuan yang menguasai media massa tersebut. Tidak penting, apakah penguasaan didasarkan atas aset(kuasa media) maupun ‘’kuasa-usaha’’ dalam industri media massa, khususnya lokal.
          Malnutrisi informasi publik yang berlangsung di publik lokal, tanpa disadari telah mengacaukan kesadaran akan pengetahuan yng dibutuhkan oleh publik umumnya. Banjir media massa dan informasi telah menjadi kutukan bagi kesadaran publik terhadap hak-hak hidupnya yang paling fundamental.
          Relasi antara ruang publik  dan ruang privat informasi telah mengalami kekacauan subyek akibat layanan informasi atau berita-berita yang digelar oleh media massa lokal tidak lagi mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan ketat apa sebetulnya berita/informasi yang dibutuhkan publik lokal. Berita-berita yang paling aras didapuk umumnya bertalian dengan kriminalitas pada umumnya. Mulai dari sajam, tarkam, pemerkosaan, birokratisme, korupsi, tawuran dan seremoni-seremoni para ‘’tuan berita.’’  Walhasil, kita kebanjiran informasi seputar kejahatan dan perilaku dari masyarakat yang sakit.
          Patologi jurnalisme telah menjadi pemicu lasak patologi masyarakat. Hbungan timbale-balik dan sebab-akibat antara publik dan pemasok informasi menjadi setali tiga uang. Kedua-duanya menjadi subyek pemantik kericuhan social media massa lokal. Ini pun dapat dibuktikan oleh kekerasan terhadap para jurnalis. Dengan demikian, sebagai pemasok dan konsumen terjadi kekaburan peran akibat terabaikannya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pemberitaan.
          Merenungkan semua musabab kondisi industri media massa lokal, sepatutnya kita harus memiliki harapan bahwa pertumbuhan media massa lokal harus terus diwaspadai oleh para pekerjanya sendiri. Apalagi, para tuannya sedang terninabobokan oleh praktek-praktek ‘’kartel informasi’’ yang sama-sama kita hadapi. Karena itu, harapan di balik keprihatinan ini terpulang pada kemahiran dan kemampuan kita untuk sama-sama membangun jurnalisme yang jauh dari perilaku ‘’kartel informasi’’ yang bernaung di ketiak ‘’despotisme’’ media massa lokal.
_____________________________
*Disampaikan pada Festival Media AJI, Yogyakarta 28 September 2013
**Ketua AJI Manado periode 1997-1998
 
Pustaka
-         Friedman, L. Thomas, 2006. World is Flat. Jakarta: Dian Rakyat.
-         Hall, Stuart, et.al (ed), 1980. Culture, Media, Language. London & New York: Routledge.
-         Ibrahim, Anwar. 1996. The Asian Renaissance. Singapore: Times Book International.
-         Kovach, Bill; Rosenstiel, Tom, 2001. The Elements of Journalism. New York: Crown Publishers.
-         Said, Edward. 1980. Covering Islam. Bandung: Pustaka Salman.