Opini
Komentar soal RUU Ormas yang rencananya akan disahkan DPR.
Komentar soal RUU Ormas yang rencananya akan disahkan DPR hari ini. Semoga berkenan! Thanks.

 

Bagi kami ada 2 kekeliruan mendasar RUU Ormas ini dan karena itu harus ditolak. Pertama, paradigma yang dipakai adalah paradigma kontrol. Jadi RUU Ormas ini nanti akan digunakan Pemerintah untuk mengontrol gerak gerik ormas.

 

Dengan sendirinya hal itu bermakna mengekang kebebasan dan menghalangi ormas melakukan kontrol dan kritik thd kebijakan2 yang akan dikeluarkan pemerintah. Ini akan menjadi basis legitimasi menuju pemerintahan yang otoriter.

 

Dengan demikian, maka semangat RUU Ormas ini bertentangan dengan semangat reformasi.

 

Kedua, paradigma yang digunakan adalah paradigma pemerintah adalah sentral. Dan karena itu, pemerintah durancang sebagai satu-satunya agen bagi upaya pembangan bangsa.

 

Dalam hal ini, masyarakat atau Ormas hanya sebagai pendukung saja, yang harus ikut dengan apa yang diputuskan dan diberikan oleh Pemerintah.

 

Peran masyarakat semata hanya peran pendukung, bukan peran utama. Pemeruntahlah aktor utamanya! Dalam kerangka pikir seperti ini, maka posisi pemerintaj dan ormas ditempatkan tidak setara.

 

Pemerintah ditempatkan dalam posisi di atas ormas, Hal ini menyalahi peran pemerintah. Sebab pemerintah semestinya berperan melayani rakyat. Dan karena itu, fungsi yang harus dijalankan adalah fungsi fasilitasi. Jadi, pemerintah harus memfasilitasi Ormas agar bisa berpartisipasi secara maksimal dalam proses pembangunan bangsa ini.

 

Saya kira, pemerintah ini dan DPR terlalu memaksakan kehendak dalam soal UU Ormas. Jika UU Ormas tetap disahkan maka Pemerintah dan DPR sedang mempraktekan model pemerintahan yang otoriter. Sebab RUU ini kan sudah ditolak oleh semua ormas, khususnya Ormas Keagamaan. Pengesahan RUU Ormas adalah pemaksaan kehendak. Dan itu adalah ciri utama sebuah pemerintahan yang otoriter. Dalam hal ini, Pemerintah dan DPR sudah tak mau mendengar suara dan aspirasi rakyat lagi. Jadi ibaratnya 'anjing menggonggong kafilah berlalu'.

 

Sangat mengherankan sebab RUU Ormas ini mendapat penolakan dari seluruh elemen Ormas yang ada di masyarakat, tapi koq Pemerintah dan DPR jalan terus. Ini pertanyaan besar yang tak mendapatkan jawaban sampai saat ini.

 

Alasan yang sering dikemukakan pemerintah dan DPR pun sangat mengada-ada dan tak memiliki dasar hukum dan faktual. Kalau hanya ingin menindak ormas yang anarkis, saya kira, regulasi kita sudah sangat cukup. Soalnya kan ada pada Pemerintah yang takut mengamambil tindakan tegas.

 

Jadi secara hukum, regulasi sudah sangat cukup. Secara faktual pun, ternyata dukungan thd RUU ini sangat minim bahkan cenderung tak ada. Baik dati Ormas Keagamaan, LSM, maupun kelompok2 yang berdasarkan.minat. Jadi dukungan faktualnya tak ada sehingga RUU ini semestinya tak relevan bagi kehidupan masyarakat.

 

Jeirry Sumampow Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI

Komentar ()
Berita Lainnya
Profil Perusahaan | © 2011 - 2023 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.