Opini
Lintasan Sejarah Pariwisata di Manado
Dr. Ivan R.B Kaunang (Pegiat di Ikatan Intelektual Muda (ILMU) Sulut)
______________________

Hadirnya wajah Manado seperti yang ada sekarang, tidak lepas dari adanya kenyataan historis yang mengiringi tumbuh kembangnya suatu kota dengan berbagai keunikan, kekhasan yang dimilikinya, di mana keunikan itulah yang membedakannya dengan kota-kota destinasi lainnya.
 
Berawal dari kota benteng yang letaknya di muara sungai Wenang, dan sebelum menjadi gemeente tahun 1919 wilayah kotanya terdiri dari Kampung Belanda, Kampung Cina, Kampung Arab dan Kampung Pondol yang diatur oleh VOC-Belanda dibawah pengaruh Gubernur Jenderal Padtbrugge yang berkedudukan di Ternate-Maluku. Kelompok pendatang asing-Eropa pemukimannya arah Timur matahari terbit, sedangkan kaum pribumi diatur memanjang arah selatan pusat benteng, seperti yang kita kenal dengan Kampung Kakas, Kampung Tomohon, Kampung Tombariri, Kampung Tondano, dan sebagainya sampai batas sungai sario atau sepanjang jalan Sam Ratulangi yang sekarang. Setelah menjadi gemeente, wilayah kota diperluas menjadi 11 kampung, yaitu Kampung Belanda, Cina, Arab, Wenang, Mahakeret, Titiwungen, Tikala, Singkil, Wawonasa, Sindulang, dan Tuminting. Kampung Pondol yang sebagian besar orang Borgo (inlandsch burger) disatukan dengan kampung Wenang.
 
Dalam perjalan sejarahnya percampuran suku-sukubangsa di kota pantai ini, bermula dari kehadiran bangsa Barat dengan membawa agama Kristen atau budaya kolonial yang langsung berdampingan dengan kebudayaan lokal-Minahasa. Selanjutnya, masuk dan berkembangnya budaya bercorak Islam, awalnya datang dari Ternate dan Gorontalo. Setelah itu pengaruh golongan Tionghoa yang membawa agama Budha, Konghucu yang masuk sekitar abad ke-17, disusul kemudian golongan Hindu pada kitaran tahun 1960-an.
 
Konfigurasi suku-sukubangsa yang ada di Manado menciptakan sekat-sekat budaya homogenitas di mana setiap sukubangsa yang sekarang telah terintegrasi satu dengan lainnya yang memberikan kekhasan keanekaan budaya yang dibawa. Jika tekanan pada keanekaragaman budaya, maka hal tersebut terkait langsung dengan aspek-aspek kepariwisataan sebagai daya tarik kota sebagai lokasi wisata.
 
Secara institusi, pariwisata merupakan suatu fenomena yang baru dikenal di daerah ini. Awalnya, memang ada banyak kegiatan yang dapat digolongkan ke dalam kegiatan kepariwisataan, tetapi konsep pariwisata itu sendiri belum begitu dikenal secara ekonomis dan dijadikan perhatian oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Boom-ingnya Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia dan dunia, selain daerah dan kota lainnya di Indonesia, dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan kepariwisataan, maka kegiatan kepariwisataan pun mulai dilirik oleh hampir seluruh daerah di Indonesia.
 
Minat daerah Sulawesi Utara terhadap kegiatan kepariwisataan barulah dimulai pada sekitar tahun 1970-an, ketika pemerintah provinsi membentuk Dinas Pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara (SK. Gubernur No.43/KPTS/1970), dinas ini bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Pariwisata selaku penanggungjawab pariwisata secara nasional.
 
Selanjutnya pemerintah daerah Sulawesi Utara, membentuk Badan Pengembangan Pariwisata Daerah (BAPPARDA) berdasarkan (SK. Gub. No. 56/KPTS/1970). Organisasi kepariwisataan ini bekerjasama dengan instansi pemerintah yang ada kaitannya dengan kegiatan kepariwisataan dan unsur swasta, seperti para pengusaha industri pariwisata, para seniman daerah, dan orang-orang yang memiliki keahlian serta peduli pada pariwisata.
 
Sulawesi Utara sebagai suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru ditetapkan pada tahun 1978, berdasarkan SK Menteri Perhubungan No. KM-121/OT/Phb-78. Pada tahun tersebut, ditindaklanjuti dengan dibentuknya Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pariwisata di Sulawesi Utara. Sejak itulah, kegiatan kepariwisataan di daerah mulai mendapat perhatian, dan selanjutnya, pada tahun 1985, mulai dibentuk pula dinas-dinas Pariwisata di daerah Tingkat II (kabupaten-kota) termasuk Dinas Pariwisata di Manado.

Kegiatan kepariwisataan di daerah Manado secara efektif dimulai pada akhir tahun 1980-an atau pada awal tahun 1990-an, dengan adanya kewenangan penuh (otonom) yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kewenangan itu menjadi dasar pembangunan kepariwisataan mulai digalakkan tetapi fokus utamanya baru pada pembangunan fisik (infra dan supra-struktur), dan objek wisata yang dilirik masih pada objek wisata alam, yakni daya tarik wisata pantai, danau, gunung, dan keadaan geografis lainnya.

Untuk produk budaya, yang diperhatikan adalah sejumlah objek wisata alam peninggalan sejarah budaya, seperti waruga, gedung, dan bangunan peninggalan kolonial, lubang gua peninggalan masa pendudukan Jepang, museum, dan lain-lainnya, sedangkan produk kesenian belum mendapat perhatian seserius objek wisata alam sebagaimana nyata sekarang ini, dengan kota model ekowisata. 

Komentar ()
Berita Lainnya
Profil Perusahaan | © 2011 - 2023 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.