Pemerintahan

Jabatan Rangkap Sekprov-Komisaris Utama BSG Tabrak Aturan?

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Monday, 22 March 2021 18:14   444 kali
MANADO (BK) : Putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (LB) PT Bank Sulut-Gorontalo (BSG) yang berlangsung di Yama Hotel Tondano, Kamis (18/03/2021) lalu, masih berbuntut panjang.
 
Ditetapkannya Edwin Silangen sebagai Komisaris Utama (Komut) di BSG ternyata mengundang polemik di berbagai kalangan. Pasalnya kakak dari Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen ini saat ini masih menjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut.
 
Rangkap jabatan Sekprov dan Komut BSG inilah yang disinyalir menabrak aturan atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU).
 
Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Provinsi Sulut, Victor Lolowang mengecam sikap Edwin Silangen yang rangkap jabatan selaku Sekprov Sulut dan juga Komisaris Utama PT BSG hasil RUPS.
 
"RUPS PT BSG ibarat kucing dalam karung, tetapi belangnya sudah ketahuan," ungkap Ketua LCKI Sulut Victor Lolowang kepada wartawan, Senin 22 Maret 2021.
 
Menurut Lolowang, hasil-hasil RUPS PT BSG yang baru lalu itu mutlak harus dianulir karena muatan politisnya sangat kental, sembari mengatakan sangat kentara dari terpilihnya Komisaris Utama Edwin Silangen yang notabene Sekprov Sulut.
 
"Ini jelas melanggar Pasal 4 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)," ungkap Lolowang.
 
Adapun pasal Pasal 4 UU No 40 tahun 2007 berbunyi:Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 
"Jelas di pasal ini menekankan bahwa perseroan juga harus sesuai dengan ketentuan perundangan lainnya," tukasnya.
 
Dicontohkan saat Sekprov Robby Mamuaja dan Rachmat Mokodongan di era Gubernur SH Sarundajang lalu, tak rangkap jabatan sebagai Komut, padahal sebelumnya itu menjadi keharusan.
 
Adapun undang-undang yang melarang soal adanya rangkap jabatan pelayanan publik dengan jabatan di BMUN maupun BUMD. Yaitu: UU 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik Pasal 17 huruf a UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
 
Pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
 
Kemudian UU 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 47 ayat 1 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keperajuritan.
 
UU 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Pasal 28 UU ayat (3) UU 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
 
UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 33 huuf b UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN jo Pasal 45 PP No. 45 Tahun 2005  Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: (1)…., (3) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 
 
Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/Mbu/02/2015, Lampiran Pengangkatan Komisaris harus memenuhi persyaratan formil, materiil dan lainnya.
 
Salah satu Persyaratan lainnya adalah bukan pengurus partai politik seperti dalam Peraturan Menteri BUMN
Nomor Per-02/Mbu/02/2015, Lampiran Pengangkatan Komisaris harus memenuhi persyaratan formil, materiil dan lainnya. Salah satu Persyaratan lainnya adalah bukan pengurus partai politik.
 
Dikonfirmasi terpisah, pihak Otoritas Jasa Keungan (OJK) Sulutgomalut enggan membeber lebih lanjut soal isu rangkap jabatan Sekprov dan Komisaris Utama BSG melalui Kabag Edukasi Pelayanan  Konsumen Industri Keuangan Non Bank Saham Pembiayaan Asuransi OJK Sulutgomalut, Achmad ketika dihubungi Senin petang ini.
 
"OJK belum mengambil keputusan terkait nama yang diajukan," ujarnya.
 
Ia meminta agar bisa menunggu proses yang akan dilalui, OJK juga belum menerima pengajuan dari BSG.
 
Sebelumnya Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) usai RUPS-LB BSG Kamis lalu, menegaskan bahwa rangkap jabatan Edwin Silangen sebagai Sekprov dengan Komut tak melanggar aturan.
 
"Ini tak melanggar aturan," jawab Gubernur Olly pada sejumlah wartawan di lobi Hotel Yama Tondano Kamis malam lalu. (*)
 
Komentar ()
Berita Pemerintahan
Pemerintahan
24 Oct 2019 / dibaca 494 kali
JAKARTA (BK): Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Kabinet Paripurna pertama bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan...
Pemerintahan
23 Oct 2019 / dibaca 788 kali
JAKARTA (BK): Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil PresidenMa'ruf Amin telah mengumumkan susunan menteri dalam kabinet yang akan...
Pemerintahan
01 Oct 2019 / dibaca 647 kali
MANADO (BK) : Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut diadakan di halaman Kantor Gubernur Sulut,...
Pemerintahan
20 Jul 2019 / dibaca 605 kali
JAKARTA (BK): Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana SE ME dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten (Pemkab)...
Pemerintahan
04 Jul 2019 / dibaca 609 kali
JAKARTA (BK): Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana SE ME menghadiri Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2021 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.